Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, sumber-sumber yang mengetahui mengatakan bahwa ada rencana untuk mengubah kesepahaman yang dikenal sebagai «Perjanjian Kerangka» antara Lebanon dan Israel menjadi resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sumber-sumber yang mengetahui yang terkait dengan Al-Mayadeen menambahkan: beberapa pihak politik berpengaruh di Lebanon berniat berupaya mengubah «Perjanjian Kerangka» menjadi resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika rencana ini disetujui dan diubah menjadi resolusi internasional, Lebanon akan diwajibkan untuk membangun koordinasi langsung antara tentara Lebanon dan tentara rezim pendudukan.
Menurut sumber-sumber tersebut, Prancis, dalam rangka persiapan untuk peran yang mungkin dari pasukan Prancis di Lebanon setelah berakhirnya misi UNIFIL, berperan dalam memajukan upaya ini.
Al-Mayadeen dengan mengutip sumber-sumber ini menegaskan: upaya untuk mengubah Perjanjian Kerangka menjadi resolusi internasional akan menghadapi hambatan di tingkat internasional, yang terpenting adalah kemungkinan penggunaan hak veto oleh Rusia dan Tiongkok. Struktur yang dibahas didasarkan pada pembatalan resolusi 1701 dan 1559 dan penggantiannya dengan Perjanjian Kerangka, setelah perjanjian ini diubah menjadi resolusi baru oleh Dewan Keamanan.
Sumber-sumber ini menjelaskan: kewajiban Lebanon untuk koordinasi langsung antara tentara negara ini dan tentara rezim pendudukan dapat menjadi lahan bagi konflik dan ketegangan internal yang luas, dan kalangan politik berpengaruh di dalam Lebanon telah menggunakan rencana ini untuk memajukannya sebagai realitas politik alternatif bagi Perjanjian Islamabad.
Sumber-sumber Al-Mayadeen juga mengatakan: beberapa kalangan Lebanon dengan kerja sama sejumlah partai Lebanon dan lobi mereka di luar negeri, berupaya memantapkan resolusi ini sebagai jalur politik baru.
Komentar Anda