Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu (8/11) melakukan kunjungan ke wilayah Karabakh, Republik Azerbaijan. Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev untuk menghadiri peringatan "Hari Kemenangan" yang diselenggarakan pemerintah Baku.

Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di tengah munculnya ketegangan yang belakangan mewarnai hubungan Turki dan Azerbaijan. Kunjungan tersebut dinilai sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan perselisihan yang selama ini tidak terlalu terlihat di permukaan.

Menurut laporan Al Jazeera, Erdogan didampingi sejumlah pejabat tinggi, termasuk istrinya Emine Erdogan, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, Kepala Organisasi Intelijen Nasional Turki Ibrahim Kalin, Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Burhanettin Duran, serta sejumlah menteri dan anggota parlemen.

Komposisi delegasi tersebut menunjukkan pentingnya kunjungan Erdogan ke Azerbaijan pada situasi yang dinilai cukup sensitif bagi hubungan kedua negara. Kedua presiden dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas berbagai bidang kerja sama serta perkembangan sejumlah persoalan regional.

Pertemuan ini berlangsung ketika perselisihan antara Ankara dan Baku mengenai keputusan pemerintah Azerbaijan untuk membatasi penggunaan hijab di sekolah-sekolah tengah menjadi perhatian publik.

Polemik Hijab, Pemicu Ketegangan antara Ankara dan Baku

Meskipun Turki dan Azerbaijan selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan semboyan historis "Satu Bangsa, Dua Negara", ketegangan dalam hubungan keduanya mulai terlihat secara terbuka pada September lalu.

Ketika itu, pemerintah Azerbaijan mengesahkan peraturan baru mengenai pakaian siswa di sekolah, yang melarang penggunaan busana yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekularisme.

Meskipun peraturan tersebut tidak secara langsung menyebut hijab, muncul berbagai laporan bahwa sejumlah siswi berhijab dilarang memasuki sekolah-sekolah di Azerbaijan. Kebijakan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai pihak di Turki.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki meminta pemerintah Azerbaijan mencabut pembatasan tersebut. Ketegangan semakin meningkat setelah Oktay Saral, penasihat senior Erdogan, mengkritik kebijakan baru Baku.

Pemerintah Azerbaijan kemudian menilai pernyataan Saral sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri negaranya. Menyusul peristiwa tersebut, Erdogan memberhentikan penasihatnya sebagai langkah untuk meredakan kemarahan para pejabat Azerbaijan. Namun, ketegangan belum sepenuhnya mereda.

Pada akhir Oktober lalu, Presiden Ilham Aliyev tidak menghadiri pertemuan puncak negara-negara berbahasa Turki yang diselenggarakan di Ankara. Ia hanya mengutus Menteri Luar Negeri Azerbaijan untuk mewakili negaranya.

Sebelum bertolak menuju Azerbaijan, Erdogan menyatakan bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh persaudaraan antara Turki dan Azerbaijan. Pernyataan tersebut dipandang sebagai isyarat jelas mengenai keinginan Erdogan untuk mengakhiri perselisihan kedua negara.

Azerbaijan Larang 31 Tokoh Turki Memasuki Wilayahnya

Ketegangan antara Turki dan Azerbaijan tidak hanya terbatas pada pernyataan para pejabat kedua negara. Pada 21 Oktober lalu, pemerintah Azerbaijan melarang 31 tokoh terkemuka Turki memasuki wilayahnya.

Daftar tersebut mencakup sejumlah tokoh politik, media, dan agama, di antaranya Fatih Erbakan, Ketua Partai Kesejahteraan Kembali (Yeniden Refah); Ömer Ultaş, Ketua Partai Zemin; Ömer Faruk Gergerlioğlu, anggota Parlemen Turki; Mehmet Boynukalın, mantan imam Masjid Hagia Sophia; jurnalis Adem Özköse; serta penulis Yusuf Kaplan.

Pemerintah Baku menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan berbagai pernyataan dan konten yang dipublikasikan di internet serta media sosial. Menurut pejabat Azerbaijan, konten-konten tersebut dianggap mengancam kedaulatan, keamanan nasional, dan sistem konstitusional negara. Mereka juga menuduh adanya seruan untuk mengganti kekuasaan melalui penggunaan kekuatan serta tindakan yang mendorong kekerasan dan kebencian agama. Namun, pemerintah Azerbaijan tidak memberikan contoh konkret mengenai pernyataan yang dituduhkan kepada masing-masing tokoh tersebut.

Dalam perkembangan terkait, Kejaksaan Agung Republik Azerbaijan mengumumkan tindakan hukum terpisah terhadap tujuh warga negara Turki.Ketujuh orang tersebut dilaporkan sedang menjalani penyelidikan atas tuduhan menyerukan perubahan sistem pemerintahan melalui kekerasan serta menghasut kebencian agama.

Tindakan hukum terhadap tujuh warga Turki tersebut merupakan perkara yang berbeda dari kebijakan larangan masuk terhadap 31 tokoh Turki.

Perselisihan Geopolitik, Lebih dari Sekadar Persoalan Hijab

Sejumlah analis menilai bahwa ketegangan antara Turki dan Azerbaijan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hijab. Perselisihan tersebut juga mencerminkan perbedaan pandangan geopolitik serta cara kedua negara memandang kedudukan agama dalam kehidupan politik dan masyarakat.

Ilhan Şahinoğlu, Direktur Pusat Penelitian Atlas di Baku, dalam wawancara dengan kantor berita AFP mengatakan bahwa Azerbaijan tidak menganggap dirinya sebagai pihak yang lebih kecil atau berada di bawah Turki dalam aliansi tersebut. Menurutnya, Baku menekankan pentingnya hubungan yang didasarkan pada kemitraan setara.

Sementara itu, Gönül Tol, peneliti Middle East Institute di Washington, mengatakan kepada AFP bahwa perselisihan mengenai hijab merupakan tanda adanya perbedaan yang lebih mendalam.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan persoalan kedaulatan Azerbaijan, pengaruh Ankara, serta kebijakan kedua negara terhadap Israel dan Armenia. Azerbaijan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Israel, yang memasok persenjataan kepada Baku selama perang enam minggu melawan Armenia pada 2020. Sebaliknya, Erdogan menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dan tetap mempertahankan hubungannya dengan gerakan-gerakan perlawanan Palestina.

Di sisi lain, Azerbaijan berhasil mengambil alih kendali penuh atas wilayah Karabakh melalui operasi militer singkat pada 2023 dengan dukungan Turki. Turki juga sedang menempuh proses normalisasi hubungan dengan Armenia, sementara ketegangan antara Baku dan Yerevan masih terus berlangsung.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan Turki dan Azerbaijan tidak sepenuhnya terbebas dari persaingan kepentingan, meskipun kedua negara memiliki kedekatan budaya, bahasa, dan kerja sama strategis.

Kepentingan Strategis Dinilai Tetap Menjaga Hubungan Turki dan Azerbaijan

Meskipun terdapat berbagai perbedaan yang cukup mendalam, sejumlah pengamat menilai bahwa kepentingan strategis bersama masih menjadi faktor penting yang mencegah ketegangan berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Hubungan militer serta koordinasi di bidang energi memiliki arti penting bagi kedua negara.

Pasalnya, Turki merupakan salah satu jalur strategis utama bagi ekspor minyak dan gas Azerbaijan menuju pasar-pasar Barat. Ketergantungan dan kepentingan ekonomi tersebut membuat kedua negara memiliki alasan kuat untuk mempertahankan hubungan bilateral yang stabil.

Melalui kehadirannya dalam peringatan pembebasan Kota Shusha di Karabakh, yang berhasil direbut kembali Azerbaijan dengan dukungan penting Turki, Erdogan berharap dapat mengarahkan hubungan kedua negara kembali menuju stabilitas.

Kunjungan tersebut juga dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali semangat hubungan bilateral berdasarkan semboyan "Satu Bangsa, Dua Negara", yang selama ini menjadi dasar kedekatan politik dan strategis Ankara dengan Baku.