Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hasil survei terbaru di Lebanon menunjukkan bahwa meskipun negara tersebut menghadapi krisis ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan ancaman berkelanjutan dari rezim Zionis, sebagian besar masyarakat Syiah Lebanon masih memandang perlawanan bersenjata sebagai salah satu sarana utama untuk mempertahankan wilayah dan menghadapi pendudukan.

Di sisi lain, tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga kepresidenan Lebanon menunjukkan adanya kesenjangan antara pandangan para responden dan kebijakan resmi negara mengenai senjata perlawanan.

Menurut laporan surat kabar Al-Akhbar yang berjudul "Syiah Lebanon: Senjata Perlawanan Lebih Penting daripada Penghidupan dan Ekonomi", hasil survei tersebut mencerminkan keberlanjutan dan penguatan pandangan politik, keamanan, dan ekonomi komunitas Syiah Lebanon.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Islam untuk Studi dan Dokumentasi dengan tema "Pandangan Komunitas Syiah mengenai Pembebasan Wilayah dan Sikap Politik" ini melibatkan 1.065 warga Syiah yang tinggal di Lebanon.

Sampel penelitian diambil dari berbagai wilayah permukiman komunitas Syiah, meliputi Lebanon Selatan, Nabatieh, Baalbek-Hermel, Bekaa Tengah dan Barat, Beirut, serta Pegunungan Lebanon, khususnya kawasan pinggiran selatan Beirut, Kayfoun, dan Qmatiyeh.

Prioritas Mengakhiri Pendudukan di Atas Persoalan Ekonomi dan Penghidupan

Berdasarkan temuan survei tersebut, sebanyak 62,3 persen peserta menyatakan bahwa mengakhiri pendudukan rezim Zionis merupakan persoalan paling penting yang mereka hadapi.

Selain itu, 48,4 persen responden menilai perlawanan bersenjata sebagai sarana paling efektif untuk membebaskan wilayah yang diduduki serta menjamin keamanan dan kedaulatan Lebanon.

Hasil tersebut dipublikasikan ketika sebagian besar responden memiliki pandangan pesimistis terhadap masa depan ekonomi mereka. Sekitar 80 persen memberikan penilaian negatif terhadap kondisi penghidupan mereka dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada bagian survei mengenai harapan ekonomi, hanya 3 persen peserta yang berharap kondisi kehidupan akan mengalami perbaikan signifikan, sementara 20 persen memperkirakan adanya kemungkinan perbaikan secara terbatas.

Surat kabar Al-Akhbar, dengan merujuk pada temuan tersebut, menegaskan bahwa memburuknya kondisi penghidupan, setidaknya di kalangan responden survei ini, tidak menyebabkan mereka meninggalkan pilihan perlawanan bersenjata.

Persoalan pendudukan tetap menempati posisi utama dalam daftar prioritas mereka.

84 Persen: Senjata Perlawanan Merupakan Sarana Perlindungan dan Penangkalan

Salah satu bagian terpenting dalam survei ini berkaitan dengan pandangan responden mengenai kedudukan senjata perlawanan dalam struktur pertahanan Lebanon.

Berdasarkan hasil yang dipublikasikan, 84 persen peserta meyakini bahwa senjata perlawanan berperan melindungi Lebanon dan menciptakan kemampuan penangkalan terhadap ancaman selama ancaman tersebut masih berlangsung.

Sebaliknya, hanya 4 persen responden yang mendukung kebijakan penempatan seluruh persenjataan secara eksklusif di bawah kendali negara.

Dalam pertanyaan lain mengenai cara paling efektif untuk membebaskan wilayah dan menjamin kedaulatan Lebanon, hampir separuh responden memilih perlawanan bersenjata.

Sementara itu, 16 persen menilai jalur Iran-Amerika sebagai pilihan yang lebih tepat, sedangkan 13 persen memilih diplomasi dan perundingan.

Perbedaan angka tersebut muncul ketika persoalan monopoli kepemilikan senjata oleh negara telah menjadi salah satu sumber utama perselisihan antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah dalam beberapa bulan terakhir.

Pandangan Komunitas Syiah mengenai Keputusan Perang dan Perdamaian

Hasil survei menunjukkan bahwa 53,5 persen responden berpendapat bahwa keputusan mengenai perang dan perdamaian harus sepenuhnya berada di tangan gerakan perlawanan.

Sebaliknya, 37,6 persen menghendaki agar keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan gerakan perlawanan.

Dengan demikian, meskipun penyerahan seluruh kewenangan pengambilan keputusan kepada gerakan perlawanan memperoleh dukungan paling besar di antara pilihan yang diajukan, sebagian besar responden lainnya juga mendukung mekanisme yang melibatkan partisipasi pemerintah dan gerakan perlawanan.

Pada bagian lain survei, responden yang sebelumnya memilih perlawanan bersenjata sebagai cara terbaik untuk membebaskan wilayah ditanya mengenai kemungkinan dimulainya kembali operasi militer.

Di antara kelompok tersebut, sebanyak 54 persen mendukung dimulainya kembali operasi, meskipun terdapat kemungkinan pecahnya perang kembali.

Sementara itu, 24 persen menginginkan operasi tetap dilanjutkan pada tingkat yang tidak menyebabkan pecahnya kembali perang besar.

Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Mencapai 88 Persen: Kesenjangan antara Komunitas Syiah dan Lembaga Politik

Hasil survei ini menunjukkan tingginya tingkat ketidakpercayaan responden terhadap lembaga-lembaga politik resmi Lebanon. Berdasarkan data yang dipublikasikan, 81 persen peserta tidak mempercayai lembaga kepresidenan Lebanon, sementara 88 persen menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang saat ini berkuasa.

Selain itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah hanya mencapai 12 persen, sedangkan 81 persen responden menghendaki pergantian pemerintahan.

Angka-angka tersebut dipublikasikan ketika Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam dalam beberapa bulan terakhir menekankan perlunya seluruh persenjataan berada di bawah kendali negara serta keputusan mengenai perang dan perdamaian diserahkan kepada lembaga-lembaga resmi.

Sebaliknya, Hizbullah Lebanon mengaitkan persoalan senjata perlawanan dengan berlanjutnya pendudukan, serangan Israel, serta kebutuhan akan jaminan yang efektif bagi keamanan negara.

Dari sudut pandang ini, hasil survei yang diberitakan Al-Akhbar menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara sikap resmi pemerintah mengenai persenjataan dan pandangan sebagian besar warga Syiah yang mengikuti penelitian tersebut.

Sebanyak 56 Persen Responden Mempercayai Militer Lebanon

Meskipun terdapat tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan lembaga kepresidenan, hasil survei mengenai militer Lebanon menunjukkan keadaan yang berbeda. Berdasarkan temuan tersebut, 56 persen peserta menyatakan kepercayaan kepada militer Lebanon.

Perbedaan tingkat kepercayaan terhadap militer dan lembaga-lembaga politik menunjukkan bahwa pandangan kritis responden terhadap pemerintah tidak selalu berarti penolakan terhadap seluruh lembaga resmi negara.

Pada kenyataannya, dukungan terhadap gerakan perlawanan yang berlangsung bersamaan dengan tingkat kepercayaan relatif terhadap militer dapat menunjukkan adanya peluang untuk mencapai kesepakatan mengenai pengaturan pertahanan dan keamanan.

Namun, perbedaan pandangan mengenai pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam persoalan perang dan perdamaian masih tetap berlangsung.

Sebanyak 97 Persen Menolak Normalisasi Hubungan dengan Rezim Zionis

Bagian lain survei ini membahas pandangan komunitas Syiah mengenai hubungan Lebanon dengan rezim Zionis. Berdasarkan hasilnya, 97 persen responden menyatakan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Selain itu, 86 persen peserta memiliki pandangan negatif terhadap kesepakatan kerangka antara pejabat Lebanon dan pihak Israel.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penolakan terhadap normalisasi hubungan memperoleh tingkat dukungan yang sangat tinggi di kalangan peserta survei dan berkaitan dengan pandangan mereka mengenai keberlanjutan peran pertahanan gerakan perlawanan.

Dukungan Elektoral terhadap Daftar Kandidat Perlawanan Mencapai 77 Persen

Salah satu temuan terpenting lainnya dalam survei ini berkaitan dengan perilaku elektoral komunitas Syiah Lebanon. Berdasarkan hasil survei, 77 persen responden menyatakan bahwa apabila pemilihan parlemen diselenggarakan, mereka akan memberikan suara kepada daftar kandidat yang berafiliasi dengan gerakan perlawanan atau mendapatkan dukungannya.

Angka tersebut dipublikasikan dalam situasi ketika Parlemen Lebanon pada Maret 2026 telah memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun, sehingga penyelenggaraan pemilihan parlemen ditunda hingga 2028.

Survei ini juga menunjukkan bahwa 32 persen peserta menilai kinerja wakil rakyat mereka berdasarkan pelayanan publik dan pembangunan, sementara 30 persen menjadikan peran mereka di tingkat nasional sebagai tolok ukur utama.

Sebaliknya, ketika menilai kelompok-kelompok politik Syiah lainnya, 70 persen responden menjadikan sikap kelompok tersebut terhadap perlawanan melawan Israel sebagai kriteria terpenting. Hanya 15 persen yang mengutamakan pembangunan lokal.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam menilai para wakil rakyat dan kelompok politik, responden tidak hanya mempertimbangkan persoalan penghidupan dan pelayanan publik, tetapi juga memandang posisi terhadap gerakan perlawanan sebagai salah satu indikator yang menentukan.

Survei Dipublikasikan di Tengah Perselisihan mengenai Senjata Perlawanan

Publikasi hasil penelitian ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya perselisihan internal Lebanon mengenai senjata Hizbullah dan masa depan pengaturan keamanan di wilayah selatan negara tersebut.

Pemerintah Nawaf Salam dalam beberapa bulan terakhir berulang kali menyatakan bahwa monopoli persenjataan serta kewenangan pengambilan keputusan mengenai perang dan perdamaian harus berada di tangan lembaga-lembaga resmi negara.

Sebaliknya, para pejabat Hizbullah menekankan perlunya mengakhiri pendudukan Israel, menghentikan serangan, dan menciptakan jaminan nyata bagi keamanan Lebanon.

Sementara itu, laporan-laporan mengenai perkembangan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa operasi militer rezim Zionis di Lebanon Selatan serta perselisihan mengenai mekanisme pelaksanaan kesepakatan keamanan masih terus berlangsung.

Keadaan tersebut menjadikan pembahasan mengenai masa depan senjata perlawanan sebagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan perbatasan, kedaulatan nasional, rekonstruksi wilayah yang mengalami kerusakan, serta hubungan politik internal Lebanon.

Dukungan terhadap Gerakan Perlawanan Tetap Berlanjut meskipun Menghadapi Kesulitan Ekonomi

Surat kabar Al-Akhbar dalam analisisnya terhadap hasil survei juga menyoroti persoalan lain. Menurut surat kabar tersebut, survei dilakukan ketika Hizbullah belum memulai ataupun mengumumkan pembayaran bantuan biaya tempat tinggal kepada para pemilik rumah yang hancur akibat serangan Israel.

Dengan merujuk pada waktu pelaksanaan survei, surat kabar tersebut menilai bahwa pembayaran bantuan tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap hasil penelitian.

Namun, untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai faktor yang memengaruhi pandangan responden, diperlukan penelitian independen terhadap metode dan data survei.

Secara keseluruhan, temuan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa di kalangan warga Syiah yang mengikuti survei tersebut, kekhawatiran mengenai ekonomi dan penghidupan tetap berjalan bersamaan dengan dukungan terhadap keberlanjutan peran gerakan perlawanan dalam mempertahankan Lebanon.

Di sisi lain, tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga kepresidenan, penolakan luas terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, serta dukungan elektoral terhadap daftar kandidat perlawanan memberikan gambaran mengenai pandangan politik para responden.

Dalam pandangan tersebut, persoalan keamanan dan perlawanan terhadap pendudukan menempati posisi yang sangat penting.

Hasil penelitian ini, di tengah kondisi sensitif yang sedang dihadapi Lebanon, berpotensi menjadi salah satu pokok pembahasan baru mengenai hubungan antara komunitas Syiah, gerakan perlawanan, pemerintah, dan masa depan struktur pertahanan negara tersebut.