Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Penutupan pos perbatasan Chazabeh antara Irak dan Iran masih terus menimbulkan protes dan penentangan politik. Pada saat yang sama, muncul tuduhan terhadap pemerintah Irak bahwa Baghdad telah tunduk pada tekanan Amerika Serikat untuk meningkatkan pembatasan terhadap Teheran dan mengganggu aktivitas perdagangan dengan negara tersebut.

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Akhbar Lebanon, sejak 21 Oktober lalu, Baghdad telah menghentikan lalu lintas penumpang dan pengangkutan barang melalui pos perbatasan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pemerintah Irak menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena kebutuhan teknis dan logistik serta perlunya pembangunan kembali infrastruktur. Namun, tidak adanya jadwal yang jelas mengenai pembukaan kembali pos perbatasan Chazabeh, disertai perbedaan di antara berbagai penjelasan yang disampaikan, telah membuka ruang bagi munculnya tuduhan-tuduhan tersebut.

Laporan media mengenai tekanan Washington terhadap Baghdad untuk menutup pos-pos perbatasan dengan Iran dan memperketat pengawasan terhadap pergerakan uang, barang, serta penumpang juga semakin memperkuat spekulasi tersebut.

Menurut sebagian laporan itu, Amerika Serikat dan Irak telah mencapai kesepahaman bahwa alih-alih menutup lima pos perbatasan dengan Iran, hanya satu pos perbatasan yang akan ditutup.

Sebagai gantinya, pemeriksaan terhadap uang dan barang bawaan warga Iran akan diperketat, sementara informasi mengenai mereka akan disampaikan kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Penutupan Perbatasan dan Tekanan Ekonomi terhadap Provinsi Maysan

Keputusan menutup pos perbatasan Chazabeh telah membawa dampak berat bagi Provinsi Maysan. Provinsi tersebut sebelumnya telah mengalami penurunan sumber-sumber pendapatan tradisional akibat kekurangan air. Sementara itu, sebagian penduduknya bergantung pada sektor transportasi, aktivitas truk pengangkut barang, bongkar muat, serta perdagangan lintas batas.

Nasser al-Tayyib, peneliti masalah Irak, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar mengatakan bahwa penghentian aktivitas pos perbatasan tersebut akan memutus sumber penghasilan banyak keluarga serta memengaruhi masuknya barang dan bahan bangunan.

Ia memperingatkan agar dampak dari apa yang disebut sebagai kelemahan keamanan tidak dibebankan kepada warga dan para pedagang. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga khusus yang berwenang. Dewan Provinsi Maysan sebelumnya telah menyerukan pembukaan kembali pos perbatasan Chazabeh.

Selain itu, sejumlah anggota parlemen Irak telah mengumpulkan tanda tangan untuk memanggil para pejabat terkait dan meminta pertanggungjawaban mereka mengenai alasan penutupan pos perbatasan tersebut.

Mustafa Duair, Ketua Dewan Provinsi Maysan, juga mengancam akan mengagendakan aksi pembangkangan sipil dan pemblokiran jalan apabila kondisi tersebut terus berlanjut. Setelah pernyataan tersebut, surat perintah penangkapan terhadap dirinya dikeluarkan.

Dalam kaitan yang sama, Saqr al-Muhammadawi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar menegaskan bahwa penutupan pos perbatasan Chazabeh menimbulkan kerugian finansial yang besar dan secara langsung memengaruhi pertukaran perdagangan antara Irak dan Iran.

Ia memperingatkan bahwa apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penanganan cepat, parlemen Irak kemungkinan akan mengambil sikap tegas.

Insiden Drone Kembali Terjadi di Sekitar Zona Hijau Baghdad

Hal yang patut diperhatikan adalah meningkatnya perselisihan mengenai penutupan pos perbatasan Chazabeh terjadi bersamaan dengan kembali munculnya insiden penerbangan drone di sekitar Zona Hijau, pusat Kota Baghdad.

Sel Media Keamanan Irak pada hari sebelumnya mengumumkan bahwa sebuah drone tak dikenal telah ditembak jatuh di dekat Zona Hijau. Operasi pencegatan drone tersebut disertai suara-suara menyerupai ledakan yang terdengar di beberapa wilayah Baghdad.

Berdasarkan informasi dari seorang sumber keamanan yang mengetahui persoalan tersebut dan berbicara kepada surat kabar Al-Akhbar, hasil pemeriksaan teknis awal menunjukkan bahwa drone itu tidak membawa bahan peledak, melainkan dilengkapi perangkat pemantauan dan pengintaian.

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa pergerakan lebih dari satu drone telah terdeteksi di wilayah udara Zona Hijau. Ia menjelaskan bahwa salah satu drone tersebut sedang melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap kawasan sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat serta aktivitas di lapangan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, penentuan tujuan operasi tersebut dan identifikasi pihak yang berada di baliknya masih bergantung pada hasil penyelidikan. Insiden ini sekali lagi menarik perhatian terhadap rapuhnya situasi keamanan yang dihadapi pemerintah Irak, terutama ketika ketegangan regional terus meningkat.