Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejak Maret 2015, koalisi pimpinan Arab Saudi memulai perang yang menghancurkan terhadap Yaman. Peperangan tersebut disertai serangan udara, penghancuran infrastruktur sipil, pembatasan masuknya bahan pangan dan obat-obatan, serta penutupan Bandara Sanaa.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi hak asasi manusia telah berulang kali mengungkapkan besarnya jumlah korban sipil serta luasnya krisis kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut.

Berdasarkan perkiraan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), jumlah korban meninggal akibat dampak langsung maupun tidak langsung perang Yaman diperkirakan mencapai sekitar 377.000 orang hingga akhir tahun 2021. Angka tersebut juga mencakup kematian akibat kelaparan, penyakit, dan kekurangan gizi.

Selama periode tersebut, Amerika Serikat terus melanjutkan penjualan persenjataan dan pemberian dukungan militer kepada Arab Saudi serta Uni Emirat Arab. Organisasi Human Rights Watch juga telah mendokumentasikan berbagai kasus serangan yang dilakukan koalisi dengan menggunakan persenjataan buatan Amerika Serikat.

Catatan berbagai kasus kontroversial yang melibatkan Riyadh juga tidak terbatas pada perang Yaman. Selain serangan udara dan blokade yang memengaruhi kehidupan jutaan warga Yaman, terdapat pula kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, seorang jurnalis pengkritik pemerintah Arab Saudi, di Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Laporan intelijen Amerika Serikat yang dibuka kepada publik pada tahun 2021 menyatakan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.

Meskipun demikian, penilaian tersebut tidak menghasilkan proses pertanggungjawaban hukum yang sepadan pada tingkat tertinggi kekuasaan Arab Saudi.

Kini, pertanyaan yang ditujukan kepada media-media Barat dan pemerintah negara-negara pendukung Riyadh sangat jelas: Mengapa keamanan Arab Saudi diberitakan dengan perhatian dan kepekaan yang begitu besar, sementara pemboman terhadap Yaman selama bertahun-tahun, penghancuran infrastruktur sipil, serta terhalangnya masyarakat negara tersebut dari kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan tidak mendapatkan perhatian yang sama?

Persoalannya adalah bahwa hak asasi manusia tidak seharusnya menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan ketika menyangkut sekutu-sekutu Barat, tetapi justru kurang diperhatikan ketika menyangkut para korban perang di Yaman.

Ketika serangan terhadap infrastruktur Arab Saudi menjadi berita utama, sementara penderitaan masyarakat Yaman setelah bertahun-tahun menghadapi peperangan dan blokade tetap berada di pinggiran pemberitaan, sudah seharusnya muncul pertanyaan mengenai standar pemilihan berita serta kepentingan politik yang berada di balik penentuan prioritas tersebut.

Apakah nyawa masyarakat Yaman memiliki nilai pemberitaan yang lebih rendah?

Apakah seorang anak yang meninggal akibat pemboman, kelaparan, atau tidak memperoleh layanan pengobatan dianggap kurang layak mendapatkan perhatian hanya karena ia hidup di sebuah negara yang bukan merupakan sekutu Barat?

Standar ganda bermula tepat dari titik ini, yakni ketika para korban diperhatikan atau dilupakan berdasarkan hubungan dan kepentingan politik.

Negara-negara Barat tidak dapat, di satu sisi, berbicara tentang keamanan dan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain, memilih diam atau sekadar memberikan tanggapan yang tidak membawa konsekuensi berarti terhadap dampak peperangan yang melibatkan sekutu-sekutu mereka, termasuk pihak-pihak yang turut bertanggung jawab atas pembunuhan dan berbagai kejahatan.

Dukungan militer terhadap koalisi Arab Saudi serta tidak tercapainya tuntutan pertanggungjawaban dalam kasus-kasus seperti pembunuhan Jamal Khashoggi menimbulkan pertanyaan serius mengenai prioritas sesungguhnya dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Duka atas para korban tidak seharusnya bersifat selektif, dan keadilan tidak boleh bergantung pada hubungan politik dengan Riyadh.

Namun, dunia saat ini seolah dibentuk sedemikian rupa sehingga penderitaan rakyat Yaman menjadi korban pengabaian media dan perhitungan kepentingan politik.