Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejak Rabu pagi, trotoar di kawasan mahasiswa Kota Ljubljana, ibu kota Slovenia, serta dinding sejumlah bangunan dipenuhi selebaran yang dibuat para mahasiswa dengan tulisan: “Pukul enam sore, di depan Kedutaan Israel.”

Menurut laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, pada saat yang sama, rombongan bus yang dikoordinasikan oleh berbagai individu dan organisasi mulai bergerak dari kota-kota lain menuju ibu kota. Pada waktu yang telah ditentukan, sekitar 5.000 orang, menurut hitungan penyelenggara, berkumpul di depan sebuah gedung yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Para demonstran membawa bendera Slovenia, Palestina, dan Lebanon serta poster bertuliskan antara lain: “Untuk perdamaian dan Palestina, kami berdiri bersama,” dan “Genosida bukanlah pembelaan diri.”

Pada saat yang sama, hanya beberapa meter dari lokasi demonstrasi, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar meresmikan kedutaan permanen pertama Israel dalam sejarah Slovenia.

Sa’ar juga menandatangani program kerja sama dengan Menteri Luar Negeri Slovenia Toni Kajzer yang mencakup bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kepemudaan, dan olahraga.

Perubahan Arah Slovenia

Setelah 16 tahun berkuasa, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán disebut kalah dalam pemilu April lalu dan menyerahkan kekuasaan kepada Péter Magyar, pemimpin Partai Tisza, yang meraih lebih dari dua pertiga kursi di parlemen Hungaria. Menurut laporan ini, perkembangan tersebut membuat Israel kehilangan sekutu terdekatnya di Uni Eropa—negara yang berulang kali menghambat pengambilan sikap bersama Uni Eropa terhadap Israel.

Kebijakan luar negeri bersama Uni Eropa, termasuk kemungkinan penangguhan perjanjian kemitraan dengan Israel, pemberian sanksi terhadap pemukim, atau penerbitan kecaman resmi, memerlukan persetujuan seluruh negara anggota. Karena itu, bahkan negara anggota Uni Eropa yang paling kecil sekalipun dapat menghalangi keputusan tersebut dan secara hukum memiliki hak veto yang sama dengan negara seperti Jerman.

Namun, peran yang sebelumnya dimainkan pemerintahan Orbán, menurut laporan ini, mulai diambil alih dengan cepat oleh pemerintahan Perdana Menteri Slovenia Janez Janša. Pemerintahannya berada dalam spektrum kanan konservatif, menganut orientasi Atlantik, dan Janša sendiri disebut memiliki hubungan pribadi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak sebelumnya. Selain itu, pemerintahan baru Slovenia secara terbuka menunjukkan keberpihakannya kepada Israel.

Menteri Luar Negeri Slovenia menyampaikan posisi tersebut di parlemen dengan mengatakan: “Kami tidak lagi mengutuk Israel dan tidak akan mengeluarkan penilaian moral terhadapnya.” Padahal, hingga sekitar dua tahun lalu, Slovenia berada pada posisi yang sepenuhnya berlawanan.

Pemerintahan mantan Perdana Menteri Robert Golob pada 2024 mengakui Negara Palestina dan menyebut perang Israel di Gaza sebagai genosida. Kemudian pada 2025, Slovenia menetapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta dua menterinya, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non grata serta memberlakukan larangan penuh perdagangan senjata dengan Israel. Dengan langkah tersebut, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang mengambil kebijakan semacam itu.

Memang, Slovenia pada dasarnya tidak mengekspor senjata dalam jumlah signifikan ke Israel. Seorang pejabat Israel ketika itu bahkan mengejek kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa Israel “bahkan tidak membeli satu peniti pun dari Ljubljana” dan menyebut larangan itu tidak lebih dari langkah simbolis dan media. Namun, arti penting kebijakan tersebut terletak pada kenyataan bahwa Slovenia bertindak secara mandiri tanpa menunggu tercapainya konsensus Uni Eropa.

Seminggu kemudian, Slovenia juga melarang impor produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Namun, pemilu pada Maret lalu membawa Janez Janša kembali ke tampuk kekuasaan. Ia memulai masa pemerintahannya dengan menurunkan bendera Palestina dari sebuah gedung pemerintah dan mengatakan bahwa Slovenia tidak mengibarkan bendera negara lain.

Setelah itu, pemerintahannya membatalkan seluruh kebijakan pemerintahan sebelumnya sekaligus, dengan alasan kebijakan tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi Slovenia. Perubahan itu terjadi di tengah perdebatan di Slovenia mengenai dugaan keterlibatan perusahaan intelijen swasta Israel Black Cube dalam pemilu terakhir.

Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kampanye melawan pemerintahan Slovenia sebelumnya, termasuk melalui penggunaan situs anonim, akun palsu, dan operasi penyamaran identitas. Belakangan isu itu menjadi salah satu tema utama yang diangkat kubu oposisi.

Pemerintah yang Tidak Takut pada Tekanan Jalanan

Beberapa jam sebelum demonstrasi pada Rabu, mahasiswa bernama Aljoša Tublak mengatakan kepada surat kabar Al-Akhbar: “Kami tidak dapat menerima kedutaan milik sebuah negara yang melakukan genosida.” Ia menjelaskan bahwa Presiden Slovenia masih mempertahankan sikap yang mendukung Palestina, sementara pemerintah bergerak ke arah yang sepenuhnya berlawanan.

Menurut Tublak, kebijakan Perdana Menteri didorong oleh perhitungan kepentingan politik. Ia mengatakan: “Dalam diri perdana menteri sekarang terasa adanya oportunisme yang sangat kuat. Ia merasa kerja sama dengan Israel bisa sangat menguntungkan bagi Slovenia.”

Sebagian demonstran lainnya menilai perkembangan saat ini merupakan bentuk pembayaran “utang politik” yang sudah terbentuk sejak sebelum pemilu. Namun, Tublak mengatakan bahwa meskipun demonstrasi terus berlangsung, pemerintah Slovenia tampaknya berada dalam keadaan penyangkalan.

Menurutnya, pemerintah hanya memandang para demonstran sebagai kelompok kiri yang “melakukan apa yang memang biasa dilakukan kaum kiri.” Ia menambahkan bahwa masyarakat Slovenia kini semakin terbagi ke dalam kubu kiri dan kanan.

Apa pun yang dilakukan kubu kanan, basis pendukungnya akan tetap mendukung. Menurutnya, hal yang sama juga pernah terjadi pada kubu kiri ketika pemerintahan berhaluan kiri menghadapi berbagai kasus korupsi tetapi tetap mendapatkan dukungan dari basisnya.

Dengan demikian, meskipun ribuan orang turun ke jalan, Janša dinilai tidak kehilangan basis politiknya. Polarisasi politik juga memberinya ruang yang luas untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang ditentang oleh sebagian besar masyarakat.

Tublak merangkum kekhawatirannya dalam satu kalimat: “Saya hanya berharap Slovenia tidak berubah menjadi negara yang bekerja sama dengan Israel.”

Namun, harapan itu mungkin tidak mudah diwujudkan. Program kerja sama baru yang ditandatangani Sa’ar dan Kajzer juga mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kepemudaan—tiga bidang yang justru selama dua tahun terakhir menjadi titik awal berbagai gerakan mahasiswa pro-Palestina di Slovenia dan negara-negara lain.

Pada Mei 2024, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Ljubljana menduduki aula utama universitas dan bertahan di sana hingga pihak kampus memenuhi tuntutan mereka sepenuhnya.

Kelompok lain juga menggelar demonstrasi di Pelabuhan Koper terhadap sebuah kapal yang diduga mengangkut muatan militer untuk Israel. Gelombang gerakan mahasiswa semacam itu juga terjadi di berbagai negara.

Pada April 2024, Netanyahu merilis pesan video dalam bahasa Inggris dan menyebut demonstrasi di sejumlah universitas besar Amerika sebagai “kelompok antisemit yang telah mengambil alih universitas-universitas terkemuka,” lalu membandingkannya dengan situasi universitas di Jerman pada dekade 1930-an.

Dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat pada Juli tahun yang sama, ia juga secara langsung menyerang pimpinan Universitas Harvard, University of Pennsylvania, dan Massachusetts Institute of Technology.

Menurut laporan ini, kritik tersebut kemudian diikuti langkah-langkah praktis berupa penyelidikan federal, ancaman pemotongan anggaran, dan pemeriksaan kasus mahasiswa asing hingga kemungkinan deportasi dari Amerika Serikat.

Kini, kerja sama akademik baru antara Ljubljana dan Tel Aviv dinilai dapat membuka jalan bagi penerapan versi yang lebih kecil dari pendekatan serupa di Slovenia. Langkah tersebut dapat dimulai dari definisi administratif baru mengenai antisemitisme yang turut memasukkan kritik terhadap Israel.

Setelah itu, menurut laporan ini, pembatasan dapat diterapkan terhadap kerja sama penelitian dan pertukaran mahasiswa, hingga berujung pada tindakan disipliner dengan alasan melindungi mahasiswa Yahudi.

Kebijakan seperti itu tidak selalu memerlukan undang-undang baru. Sebuah surat edaran kementerian atau keputusan manajemen universitas saja dapat digunakan untuk menerapkannya.

Oposisi Mendorong Gugatan Konstitusional

Menanggapi situasi ini, dua partai oposisi di Parlemen Slovenia menyerukan pengajuan gugatan konstitusional terhadap Janša. Mereka menilai Slovenia telah kehilangan kedaulatan dalam kebijakan luar negerinya dan kini menempatkan kebijakan tersebut hanya untuk melayani kepentingan Israel.

Namun, mengingat mayoritas yang saat ini dimiliki pemerintah Slovenia, gugatan tersebut diperkirakan memiliki peluang kecil untuk berhasil.

Ujian nyata terdekat bagi kebijakan baru Ljubljana kemungkinan akan muncul dalam dua bentuk: pemungutan suara sensitif pertama di Uni Eropa yang memerlukan konsensus, atau tindakan disipliner pertama terhadap mahasiswa Slovenia akibat aktivitas pro-Palestina.

Pada saat itulah akan terlihat apakah Slovenia baru benar-benar menjadi investasi politik yang berhasil bagi Israel, atau hanya sebuah gebrakan diplomatik yang tidak bergerak jauh melampaui dukungan verbal.