DPR AS Menolak Rancangan Penarikan Pasukan Negaranya dari Lebanon

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Quds al-Arabi, DPR AS pada hari Kamis menolak rancangan resolusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, yang akan mewajibkan pemerintah negara itu untuk menarik pasukan AS dari setiap aksi tempur di Lebanon tanpa izin Kongres.
Berdasarkan hasil pemungutan suara, rancangan ini tidak disetujui dengan 324 suara menolak berbanding 92 suara mendukung dan dua suara abstain. Di antaranya, 207 anggota Republik, 117 anggota Demokrat, dan satu anggota independen menentang resolusi tersebut.
Thomas Massie, anggota Republik dari negara bagian Kentucky, adalah satu-satunya anggota Partai Republik yang memberikan suara positif untuk rancangan ini. Juga Betty McCollum dan Derek Tran, dua anggota Demokrat, mencatat suara "hadir".
Resolusi ini diajukan oleh Rashida Tlaib, anggota Demokrat. Dalam teksnya ditegaskan bahwa Kongres AS tidak mengeluarkan deklarasi perang apa pun dan tidak memberikan izin hukum yang jelas untuk partisipasi pasukan AS dalam operasi militer Israel di Lebanon.
Tlaib juga dalam pesan di media sosial X, dengan merujuk pada korban sipil di Lebanon, menyerukan penghentian pemboman dan menyatakan bahwa rezim Zionis meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, telah memperluas cakupan serangannya di berbagai wilayah Lebanon.
Sebaliknya, Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas Demokrat di DPR bersama dengan beberapa pemimpin partainya dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa saat ini tidak ada satu pun pasukan bersenjata AS yang secara langsung terlibat dalam operasi tempur di Lebanon.
Mereka juga menegaskan bahwa pemeriksaan masalah kekuasaan perang terhadap Lebanon harus dilakukan dalam kerangka rancangan lain, yang di dalamnya mengatur penarikan pasukan AS yang terlibat dalam operasi tempur, dan pada saat yang sama mengecualikan kerja sama keamanan dengan tentara Lebanon dan perlindungan tempat-tempat diplomatik AS.
Pemungutan suara ini dilakukan pada saat sehari sebelumnya DPR AS telah mengesahkan resolusi dengan tujuan membatasi setiap tindakan militer pemerintah negara itu terhadap Iran.