Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Salah satu perkembangan terpenting yang terjadi di tengah perang Ramadan bagi masyarakat rezim Zionis adalah mulai runtuhnya “ilusi kemampuan dan kekuatan.” Selama ini, masyarakat Israel—dengan bertumpu pada citra kekuatan militer dan lembaga-lembaga keamanannya, terutama Mossad, serta perkembangan berbagai perang di Timur Tengah pasca-7 Oktober 2023, sejumlah keberhasilan militer di Jalur Gaza, perang 2024 melawan Lebanon, jatuhnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah, dan keberhasilan menyeret Amerika ke perang 12 hari melawan Iran pada Juni 2025—telah terlanjur meyakini bahwa rezim Israel mampu menciptakan perubahan apa pun yang diinginkannya di Timur Tengah melalui kekuatan militernya.
Di tengah situasi itu, kabinet yang dipimpin Benjamin Netanyahu—yang juga menyadari adanya ketidakpuasan sosial sekitar 10 bulan menjelang pemilu berikutnya—secara serius berupaya meyakinkan Presiden AS Donald Trump agar ikut terlibat dalam perang lain melawan Iran. Dengan demikian, perang kedua dimulai pada 28 Februari 2026 dan fase pertamanya berlangsung hingga 7 April 2026, atau selama 40 hari.
Tinjauan terhadap empat survei yang dilakukan Institut Studi Keamanan Israel mengenai persepsi masyarakat rezim tersebut terhadap perang melawan Iran dan Lebanon menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, masyarakat Zionis semakin putus asa, bahkan frustrasi, terhadap kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan perang yang diumumkan oleh pemerintah dan militer Israel terhadap Iran. Survei pertama dilakukan pada 2 Maret 2026 dan survei keempat sekaligus terakhir dipublikasikan pada 15 April. Pada hari-hari awal perang, 69 persen responden meyakini bahwa “pemerintahan Iran akan terpukul sangat keras”, 62,5 persen memperkirakan “program nuklir Iran akan menerima pukulan serius”, dan 73 persen menilai penghancuran besar terhadap sistem balistik Iran merupakan hal yang mungkin. Angka-angka ini, dari sudut psikologi politik, mencerminkan besarnya rasa percaya diri masyarakat Israel terhadap kemampuan militer rezim tersebut untuk memberikan pukulan telak dalam waktu singkat.
Namun setelah gencatan senjata diterima, indikator-indikator tersebut anjlok tajam. Hanya 31 persen yang kini meyakini bahwa pemerintahan Iran “benar-benar” mengalami kerusakan serius, dan hanya 30,5 persen yang menilai program nuklir Iran benar-benar mengalami pukulan berat. Selain itu, hanya 42 persen peserta survei terakhir yang menyatakan bahwa kapasitas misil Iran mengalami kerusakan serius akibat serangan Israel dan Amerika.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah mereka yang percaya perang dapat melumpuhkan pemerintahan Republik Islam secara serius menurun 65 persen di wilayah pendudukan. Jumlah Zionis yang percaya perang telah merusak program nuklir Iran secara serius juga turun sekitar 51 persen sejak survei pertama. Sementara persentase mereka yang meyakini program misil Iran akan terpukul berat turun 43 persen dalam periode yang sama. Berdasarkan itu, dapat dikatakan secara tegas bahwa persepsi sosial di wilayah pendudukan terhadap perang melawan Iran mengalami perubahan negatif yang serius dan belum pernah terjadi sebelumnya—sesuatu yang bisa disebut sebagai “berakhirnya ilusi sosial tentang kemampuan militer rezim ini.”
Perubahan persepsi ini juga terlihat jelas dalam indikator domestik lainnya. Kepuasan terhadap pencapaian militer yang pada pertengahan Maret berada di angka sekitar 60 persen, kini turun menjadi 37 persen. Kepuasan terhadap pencapaian politik bahkan lebih rendah lagi; hanya 35 persen yang menilainya “baik” atau “sangat baik.” Angka-angka ini bukan sekadar menggambarkan selisih kecil, melainkan menunjukkan jurang yang serius antara ekspektasi masyarakat terhadap perang dan kenyataan yang kini mereka hadapi.
Dalam hal rasa aman, tren penurunan serupa juga terjadi. Di awal perang, 38 persen menilai situasi keamanan internal Israel sebagai “baik”, tetapi kini angka itu turun menjadi 29 persen. Pada saat yang sama, proporsi mereka yang menilai situasi sebagai “buruk” atau “sangat buruk” naik dari 27 persen menjadi 35 persen. Perubahan ini menunjukkan bahwa gencatan senjata belum mampu memulihkan rasa aman di kalangan warga Israel.
Salah satu hasil paling penting dari survei ini berkaitan dengan isu gencatan senjata. Sebanyak 61 persen menolak gencatan senjata—27 persen “sepenuhnya menolak” dan 34 persen “agak menolak”—sementara hanya 29 persen yang mendukungnya. Perbedaan yang signifikan ini, lebih dari sekadar menunjukkan dukungan terhadap kelanjutan perang, sesungguhnya mencerminkan perasaan publik bahwa tujuan-tujuan perang belum tercapai.
Kesenjangan demografis juga terlihat mencolok. Sebanyak 70 persen Yahudi Zionis menolak gencatan senjata, sedangkan di kalangan warga Arab di wilayah pendudukan, 66 persen justru mendukungnya. Perbedaan antara koalisi penguasa dan oposisi juga jelas: 71 persen pemilih koalisi dan 59 persen pemilih oposisi menolak gencatan senjata. Ini menunjukkan bahwa para penentang gencatan senjata di kalangan Zionis sayap kanan pendukung Netanyahu bahkan lebih banyak daripada di kalangan penentangnya.
Tantangan bernama Hizbullah di hadapan kaum Zionis
Di sisi lain, dalam survei terbaru, isu Lebanon berubah menjadi pusat kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap situasi di front utara melonjak dari 51 persen pada Februari menjadi 84 persen pada April—sebuah lonjakan yang dalam istilah survei dapat disebut sebagai “ledakan tiba-tiba kekhawatiran keamanan.” Perlu dicatat, kinerja militer Israel di front utara dan gencatan senjata yang sama sekali tidak diharapkan Tel Aviv telah menyebabkan masyarakat jauh lebih tidak puas terhadap gencatan senjata di Lebanon dibandingkan terhadap gencatan senjata dengan Iran.
Meski tingkat kekhawatiran itu sangat tinggi, hanya 29 persen yang percaya operasi di Lebanon dapat menciptakan “ketenangan jangka panjang”, sementara 62 persen menilai kemungkinan itu sangat kecil. Kendati demikian, 69 persen mengatakan operasi terhadap Hizbullah harus terus dilanjutkan, bahkan jika perang dengan Iran telah dihentikan.
Dalam hal kepercayaan publik, pola yang jelas terlihat di seluruh gelombang survei: lembaga-lembaga keamanan mendapat tingkat kepercayaan tertinggi, sedangkan lembaga politik terendah. Sebanyak 78 persen percaya kepada militer, 82 persen kepada angkatan udara, dan 68 persen kepada kepala staf umum. Sebaliknya, hanya 30 persen yang percaya kepada kabinet dan 32 persen kepada Perdana Menteri Netanyahu. Jurang antara kredibilitas keamanan dan kredibilitas politik ini mungkin merupakan pesan paling penting yang tersembunyi dalam survei tersebut.
Dalam isu kemandirian strategis, mayoritas masyarakat Zionis merasa rezim tersebut memiliki keterbatasan. Sebanyak 57,5 persen meyakini bahwa rezim pendudukan “sangat sedikit” atau “sama sekali tidak” mampu mengambil keputusan keamanan secara independen dari Amerika. Hanya 35 persen yang menganggap kemandirian strategis rezim itu sebagai sesuatu yang mungkin.
Secara keseluruhan, data dari gelombang keempat survei Institut Studi Keamanan Israel menunjukkan bahwa setelah gencatan senjata, masyarakat Zionis berhadapan dengan gambaran hasil perang yang sangat jauh dari ekspektasi mereka di awal konflik. Apa yang semula dibayangkan sebagai “pukulan cepat dan menentukan”, kini berubah menjadi “perasaan gagal, ragu, dan cemas”. Opini publik Israel kini berhadapan dengan serangkaian kenyataan pahit: menurunnya rasa aman, terkikisnya kepercayaan politik, meningkatnya kekhawatiran terhadap Lebanon, serta prediksi kemungkinan kembalinya perang dengan Iran. Seluruh data ini menunjukkan bahwa rezim Zionis kini berada dalam fase sensitif untuk mendefinisikan ulang ekspektasi dan membangun kembali kepercayaan publik.
Your Comment