Oleh: Muhlisin Turkan*
Silaturahmi Ramadan yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 5–6 Maret 2026 tentu layak dihargai sebagai upaya negara merawat komunikasi dengan para pemimpin umat. Dalam tradisi politik Indonesia, pertemuan semacam itu selalu memiliki makna lebih dari agenda seremonial. Di sanalah negara biasanya mendengar suara masyarakat yang dipimpinnya.
Tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia hadir bersama sejumlah pengasuh pesantren terkemuka. Mereka membicarakan isu-isu penting: situasi ekonomi nasional, stabilitas sosial, hingga dinamika geopolitik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut, tanpa diragukan, merupakan forum yang strategis. Namun justru karena forum itu begitu penting, muncul satu pertanyaan yang sulit dihindari: di manakah posisi Ahlulbait Indonesia (ABI) dalam ruang dialog seperti itu? Pertanyaan ini bukan lahir dari keinginan untuk diundang, melainkan dari kebutuhan memahami bagaimana negara memetakan umatnya sendiri.
Umat yang Tidak Tunggal
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun angka itu hanya permukaan dari kenyataan yang lebih dalam: umat Islam di negeri ini tidak pernah tunggal dalam wajah dan ekspresinya.
Umat Islam Indonesia merupakan mozaik panjang yang terbentuk dari beragam tradisi, pemikiran, dan komunitas. Sebagian memiliki organisasi besar dengan jaringan luas. Sebagian lainnya mungkin lebih kecil, tetapi tetap hidup dalam denyut masyarakat.
Dalam mozaik tersebut, ABI berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan yang legal, terbuka, dan beraktivitas dalam berbagai bidang sosial, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, ketika negara mengundang “tokoh dan pimpinan ormas Islam” untuk berdialog tentang masa depan bangsa, pertanyaan tentang representasi muncul secara alami: seberapa luas wajah umat yang benar-benar hadir di ruangan tersebut?
Organisasi yang Sederhana dalam Tujuan
Kadang-kadang sebuah organisasi dinilai bukan dari apa yang dikerjakan, melainkan dari bayangan yang dilekatkan kepadanya. Padahal jika menengok dokumen resminya, arah gerakan ABI sesungguhnya cukup sederhana. Organisasi ini memiliki lima misi utama: memperkuat pemahaman ajaran Islam Ahlul Bait, menumbuhkan kesadaran berbangsa, memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas, serta memperkuat peran keluarga dalam membangun generasi masa depan.
Tidak ada agenda yang terdengar radikal dalam daftar misi tersebut. Bahkan sebagian besar organisasi masyarakat di negeri ini memiliki tujuan yang hampir serupa.
Karena itu, jika organisasi dengan orientasi seperti ini tetap berada di luar ruang dialog negara, yang menjadi menarik bukanlah keberadaannya, melainkan kriteria apa yang sebenarnya digunakan untuk menentukan siapa yang dianggap mewakili umat.
Perbedaan yang Sewajarnya
Dalam beberapa isu internasional, ABI memang memiliki pandangan yang cukup tegas. Dalam konflik Timur Tengah, misalnya, ABI menyatakan dukungan terhadap hak Iran untuk membela diri serta konsisten menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Perbedaan pandangan juga terlihat dalam sikap terhadap sejumlah inisiatif internasional seperti Board of Peace (BOP), sebuah gagasan yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai upaya membangun rekonsiliasi dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia cenderung melihat forum semacam ini sebagai bagian dari diplomasi dialog dan stabilisasi kawasan.
Sebaliknya, ABI memandang BOP dengan kehati-hatian yang lebih besar. Dalam perspektif tersebut, sejumlah inisiatif internasional yang dibungkus dengan narasi perdamaian kerap menyimpan dinamika geopolitik yang tidak selalu sederhana. Karena itu, sikap kritis terhadap inisiatif semacam ini dianggap penting agar konsep perdamaian tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar berpijak pada keadilan.
Perbedaan pandangan semacam ini, dalam negara demokrasi, bukan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan tanda bahwa kehidupan publik masih berjalan dengan sehat. Negara yang matang tidak menuntut keseragaman dari masyarakatnya. Negara hanya menuntut komitmen yang sama terhadap konstitusi dan kehidupan berbangsa.
Kenyamanan dalam Keseragaman
Tentu saja selalu ada godaan untuk membangun dialog yang lebih sederhana: mengundang mereka yang memiliki pandangan relatif serupa, berbicara dalam bahasa yang sama, dan mencapai kesimpulan yang tidak terlalu jauh berbeda. Percakapan seperti itu terasa rapi. Namun percakapan yang terlalu rapi sering kali hanya menghasilkan sesuatu yang lebih sederhana dari dialog: gema. Gema terdengar seperti banyak suara, tetapi sebenarnya hanya pengulangan dari satu suara yang sama.
Beberapa Kalimat untuk Dipikirkan
Barangkali ada beberapa kalimat sederhana yang layak direnungkan: “Persatuan umat tidak lahir dari keseragaman suara, melainkan dari kesediaan mendengar yang berbeda.” “Dialog yang hanya menghadirkan mereka yang sudah sepakat sejak awal bukanlah percakapan, melainkan konfirmasi.” “Negara yang percaya diri tidak pernah merasa terancam oleh keragaman pandangan warganya.”
Catatan Penutup
Catatan ini tidak dimaksudkan sebagai kritik yang keras. Catatan ini merupakan pandangan tentang bagaimana negara mengelola ruang percakapan dengan umatnya. Negara tentu memiliki hak menentukan agenda dan mitra dialognya. Namun bangsa yang matang biasanya tidak merasa terganggu oleh keberadaan pandangan yang berbeda. Sebaliknya, bangsa yang besar memahami bahwa keragaman suara bukan ancaman bagi persatuan, melainkan tanda bahwa kehidupan di dalamnya masih bergerak.
Dan mungkin di situlah pertanyaan yang sesungguhnya: apakah ruang dialog kebangsaan kita cukup luas untuk seluruh umat, atau hanya cukup bagi mereka yang kebetulan sudah berada di dalam ruangan. []
*Ketua Departemen Humas, Media dan Penerangan DPP Ahlulbait Indonesia
Your Comment