Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip France 24, Jean-Noël Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis, dalam sebuah pesan di platform X menyatakan bahwa operasi militer AS untuk menahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro bertentangan dengan prinsip-hukum internasional.
Pesan tersebut berbunyi: "Operasi militer yang berujung pada penangkapan Maduro melanggar prinsip larangan penggunaan kekerasan yang merupakan dasar hukum internasional." Menlu Prancis menulis: "Paris menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik yang berkelanjutan yang dapat dipaksakan dari luar, dan hanya rakyat suatu negaralah yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri."
Sebelumnya, Tarek William Saab, Jaksa Agung Venezuela, mengutuk penculikan presiden negara tersebut dan menuntut pembebasannya. Jaksa Agung menyatakan bahwa pemerintah AS bertanggung jawab atas keselamatan Maduro dan istrinya. Ia mendesak PBB dan organisasi hak asasi manusia untuk segera turun tangan.
Your Comment