Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Shafaq News, Abdul Qader al-Karbalai, wakil militer al-Nujaba, menyatakan bahwa kehadiran militer AS yang terus berlanjut di Irak adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara. Ia menyatakan penolakan terhadap penundaan atau penguluran waktu dalam pelaksanaan kesepakatan penarikan pasukan asing.
Dalam pernyataan di media sosial X, al-Karbalai menyebutkan: "Kehadiran pasukan AS terus berlanjut meskipun ada tuntutan resmi dan rakyat Irak untuk penarikan tersebut. Washington terus mencampuri urusan dalam negeri Irak dengan mendukung kelompok-kelompok yang bertujuan mengacaukan negara." Ia menambahkan bahwa pendudukan adalah pembenaran bagi perlawanan yang sah demi martabat rakyat Irak.
Shafaq News melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, beberapa kelompok bersenjata telah menyetujui monopoli senjata di tangan pemerintah. Namun, Kata'ib Hizbullah Irak merilis pernyataan menolak pelucutan senjata dan menekankan bahwa kedaulatan penuh serta penghentian campur tangan asing adalah prasyarat untuk diskusi tersebut. Sebelumnya, Faiq Zaidan, Ketua Dewan Yudisial Tertinggi Irak, menyambut baik tanggapan positif dari beberapa kelompok untuk bekerja di bawah payung hukum. AS baru-baru ini menekan pemerintah Irak untuk membubarkan kelompok perlawanan dan melarang mereka berpartisipasi dalam pemerintahan mendatang setelah keberhasilan mereka meraih kursi di parlemen.
Your Comment