Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Nuri al-Maliki, Ketua Koalisi Negara Hukum, menegaskan bahwa Irak tidak akan pernah menjadi bagian dari Perjanjian Abraham maupun kesepakatan keamanan apa pun dengan Israel.
Dalam wawancara dengan Kanal Shams, al-Maliki menjabarkan sikap politiknya terkait pemilu, koalisi, pembentukan pemerintahan, serta hubungan internal dan regional. Ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan bloknya justru runtuh sendiri dan tersingkir dari arena politik.
Terkait pemilu Irak, ia menilai partisipasi rakyat tinggi meski ada tekanan internal dan eksternal yang ingin menunda pemilu. Ia mengkritik sistem kuota dalam undang-undang pemilu dan menyerukan revisi menyeluruh.
Soal isu nasional, al-Maliki menegaskan bahwa stabilitas Irak hanya terwujud bila seluruh wilayahnya stabil, serta menolak klaim bahwa komunitas Sunni tersingkir. Tentang masalah Kurdi, ia menyebut bahwa penyelesaiannya harus melalui legislasi, bukan kesepakatan sementara.
Mengenai pembentukan pemerintahan baru, ia menyebut proses itu bergantung pada konsensus politik dan bisa selesai dalam sebulan setelah hasil diumumkan. Ia meminta Kurdi segera memilih presiden dan kelompok Sunni menetapkan ketua parlemen.
Di bidang luar negeri, al-Maliki menyatakan bahwa Irak tidak ingin menjadi bagian dari konfrontasi Iran–AS, dan lebih memilih berperan sebagai mediator. Ia juga menegaskan bahwa kelompok bersenjata siap bergabung dengan institusi negara dan menyerahkan senjata berat.
Al-Maliki menutup wawancara dengan menegaskan kembali bahwa Irak tidak akan menjadi bagian dari Perjanjian Abraham atau bentuk normalisasi apa pun dengan Israel.
Your Comment