Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Pusat penerangan kantor kepresidenan Iran melaporkan, Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi dalam pertemuan kabinet hari Minggu (6/3/2022) menyinggung masalah internasional, termasuk krisis Ukraina dengan mengatakan, "Rakyat Ukraina, sebagaimana rakyat Afghanistan, Yaman dan Irak, telah menjadi korban kebijakan jahat AS."
"Republik Islam Iran, sebagaimana dinyatakan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam, sangat jelas menentang perang, dan menyerukan diakhirirnya perang sesegera mungkin, karena ini adalah kepentingan semua pihak, sehingga bahaya yang menimpa rakyat biasa berkurang," ujar Raisi.
Di bagian lain statemennya, Presiden Republik Islam Iran juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai negosiasi pencabutan sanksi di Wina, dengan menjelaskan, "Kementerian Luar Negeri dan tim perunding melanjutkan negosiasi dengan segenap kekuatannya, tetapi pemerintah tidak akan bergantung pada perundingan JCPOA,".
Menurut Raisi, JCPOA tidak mewakili semua kebijakan luar negeri Iran, sebab hanya satu bagian saja.
"Kunci keberhasilan pemerintah selama enam bulan terakhir dalam mengatasi semua masalah, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, sistem perbankan dan minyak, bertumpu pada kerja penuh semangat dan tidak menangguhkan salah satunya dengan bergantung pada kesepakatan dalam negosiasi [Wina]," pungkasnya.(PH)
342/
