Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perhimpunan Islam Al-Wefaq Bahrain dalam pernyataan memperingati 55 tahun kemerdekaan negara itu dari kolonialisme Inggris mengkritik situasi politik dan keamanan Bahrain.

Al-Wefaq menyatakan Bahrain hingga kini masih menghadapi situasi yang sangat berbahaya akibat ketergantungan terhadap pihak asing dan lemahnya kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Negara itu juga dinilai terlibat dalam berbagai proyek dan agenda kekuatan-kekuatan besar di kawasan.

Menurut Al-Wefaq, kekuatan-kekuatan besar memandang wilayah Bahrain sebagai pangkalan militer untuk menjalankan operasi mereka di kawasan. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan mengingat situasi regional saat ini tengah memasuki fase yang sensitif dan menentukan bagi seluruh negara di kawasan.

Al-Wefaq menegaskan pemerintah Bahrain masih mengabaikan legitimasi rakyat. Alih-alih berpegang pada konsensus nasional, pemerintah dinilai memilih terlibat dalam proyek-proyek asing dengan mengorbankan kepentingan rakyat Bahrain.

Salah satunya adalah keputusan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel. Al-Wefaq mengkritik langkah tersebut di tengah apa yang mereka sebut sebagai kejahatan perang dan genosida terhadap masyarakat Gaza dan Lebanon, serta berlanjutnya pendudukan terhadap wilayah Arab dan Islam di Suriah.

Dalam pernyataannya, Al-Wefaq mengajukan sejumlah tuntutan utama.

Pertama, Al-Wefaq menyerukan penghormatan terhadap sejarah Bahrain sebagai negara Arab dan Muslim. Wilayah Bahrain, menurut kelompok tersebut, harus dijauhkan dari perang-perang agresif, termasuk perang melawan Republik Islam Iran.

Al-Wefaq juga menyerukan pemulihan kedaulatan penuh atas wilayah Bahrain melalui keputusan nasional yang berani. Langkah tersebut dinilai penting agar Bahrain tidak menjadi titik awal serangan terhadap negara-negara di kawasan yang pada akhirnya dapat membuat negara itu menjadi sasaran respons militer.

Kedua, Al-Wefaq meminta seluruh perjanjian militer ditinjau kembali untuk membangun visi keamanan dan pertahanan nasional yang mendapat persetujuan rakyat Bahrain.

Kebijakan tersebut, menurut Al-Wefaq, harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, sumber daya nasional, serta kedaulatan Bahrain atas wilayah darat, udara, dan perairannya. Bahrain juga diminta menjauh dari berbagai agenda yang tidak sejalan dengan kondisi kawasan maupun kepentingan masyarakatnya.

Ketiga, Al-Wefaq menyerukan penghentian keterlibatan dalam proyek-proyek destabilisasi yang menurut kelompok tersebut dijalankan Israel dengan dukungan Amerika Serikat.

Sebagai gantinya, Bahrain didorong membangun visi nasional yang independen berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta nilai-nilai Arab dan Islam, sekaligus menjalin hubungan yang wajar dengan negara-negara kawasan berdasarkan penghormatan dan kerja sama timbal balik.

Keempat, Al-Wefaq menuntut Bahrain keluar dari perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel dan mengakhiri seluruh bentuk kehadiran Israel di negara tersebut, baik dalam bidang diplomatik, intelijen, militer, budaya maupun perdagangan.

Al-Wefaq juga meminta pemerintah meminta maaf kepada rakyat Bahrain atas apa yang mereka sebut sebagai “kesalahan historis”, terutama di tengah berlanjutnya pembunuhan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon serta pendudukan wilayah-wilayah Arab.

Kelima, Al-Wefaq menyerukan perubahan politik mendasar yang berlandaskan legitimasi rakyat dan prinsip bahwa rakyat merupakan sumber seluruh kekuasaan.

Perubahan tersebut, menurut Al-Wefaq, harus mampu memenuhi aspirasi yang telah diperjuangkan masyarakat Bahrain selama lebih dari satu abad. Tuntutan itu disebut sebagai bagian dari syarat mendasar kemerdekaan dan pilihan Bahrain untuk mempertahankan identitas Arabnya.

Keenam, Al-Wefaq meminta pemerintah menangani dampak meningkatnya ketegangan internal yang belakangan mereka sebut sebagai “perang terhadap Syiah Bahrain”.

Kelompok tersebut menuntut pembebasan ulama dan para tahanan serta penghentian operasi keamanan yang dinilai represif. Al-Wefaq menegaskan keamanan negara tidak dapat dibangun melalui kriminalisasi, penyiksaan di penjara, pengadilan yang tidak adil, maupun penghancuran perdamaian sosial.

Dalam peringatan kemerdekaan tersebut, Al-Wefaq kembali menegaskan hak rakyat Bahrain untuk memperoleh hak-hak politik dan mengekspresikan identitas nasional mereka, yakni identitas yang berakar pada karakter Islam dan Arab serta keterikatan Bahrain dengan dunia Islam dan Arab.

Al-Wefaq juga menegaskan hak rakyat Bahrain untuk membangun sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Kelompok tersebut meminta agar masyarakat tidak dituduh berkhianat hanya karena identitas nasional dan agama mereka, kesetiaan mereka terhadap tanah air dan agama tidak dipertanyakan, serta kebanggaan mereka terhadap identitas nasional dan keagamaan tidak diputarbalikkan.