Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , "Penerbitan laporan tentang penerimaan dana untuk memastikan keamanan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan PBB bertujuan untuk melemahkan pemerintah Taliban," kata pernyataan Kementerian Dalam Negeri Taliban seperti dilansir Afghan Voice Agency (AVA), Kamis (23/12/2021).
Kantor berita Reuters melaporkan pada Rabu kemarin bahwa PBB telah menawarkan pembayaran 6 juta dolar kepada personel Kementerian Dalam Negeri Taliban untuk melindungi fasilitasnya.
Informasi ini menjadi kontroversial karena Menteri Dalam Negeri Taliban, Sirajuddin Haqqani masuk dalam daftar hitam PBB.
Haqqani telah menjadi wakil pemimpin Taliban selama lima tahun terakhir. Ia berada dalam daftar hitam Amerika-PBB dan menjadi target sanksi internasional. (RM)
342/
