Kantor Berita Ahlulbait

Sumber : Pars Today
Minggu

14 Juli 2019

06.18.32
960777

Iran Aktualita, 13 Juli 2019

Dinamika Iran selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya pertemuan antara Duta Besar Iran di Jakarta dengan menteri hukum dan HAM Indonesia.

(ABNA24.com) Dinamika Iran selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya pertemuan antara Duta Besar Iran di Jakarta dengan menteri hukum dan HAM Indonesia.

Isu lainnya mengenai pernyataan menlu Iran bahwa AS harus segera menghentikan terorisme ekonomi atas Iran, dan statemen Menhan Iran yang menegaskan setiap agresi terhadap negaranya akan direspon tegas.

Selain itu, mengenai keputusan Iran menurunkan komitmen nuklir tidak bisa diubah, dan IRGC berhasil menghancurkan tim teroris di wilayah barat Iran.

Dubes Iran Bertemu Menkumham Indonesia

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menerima kunjungan perpisahan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi Nasrabadi yang akan menyelesaikan masa tugasnya di Tanah Air.

"Selama 4,5 tahun penugasan saya di Indonesia sebagai duta besar, saya sangat menikmati hubungan persahabatan dengan Bapak Menteri dan atas peran dari Bapak Menteri, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Iran mengalami kemajuan,” ujar Dubes Nasrabadi di ruang Menkumham seperti dilansir situs resmi Kemenkumham Indonesia.

Menkumham mengapresasi kunjungan Duta Besar Iran untuk mengucapkan salam perpisahan.

“Suatu kehormatan besar atas kunjungan Bapak Duta Besar untuk mengucapkan salam perpisahan. Saya merasakan kehangatan dalam persahabatan yang terjalin selama ini," ujarnya.

"Indonesia dan Iran telah bersahabat lama dan hubungan kedua negara sangatlah erat. Dengan penugasan Bapak Duta Besar selama 4,5 tahun ini semakin mempererat hubungan kedua negara,” pungkas Yasonna.

Pada kesempatan itu, Dubes Iran juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Menteri Hukum dan HAM, dua perjanjian terkait Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi telah disahkan oleh DPR beberapa hari yang lalu.

Lebih lanjut, Iran berharap dapat membahas payung hukum dengan Kementerian Hukum dan HAM RI terkait transfer narapidana antar kedua negara (Transfer of Sentenced Persons).

Soal tawaran pembahasan payung hukum terkait transfer narapidana, Yasonna mengatakan saat ini masih akan disusun peraturan terkait hal tersebut.

“Saat ini kami akan menyusun undang-undang yang nantinya akan digunakan sebagai payung hukum terkait transfer narapidana,” ucap Menkumham.

Mengakhiri pertemuan tersebut, Menkumham mengucapkan salam perpisahan bagi Duta Besar Iran. “Selamat atas penugasan Anda di posisi yang baru dan semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali.”

Zarif: AS Harus Segera Hentikan Terorisme Ekonomi atas Iran

Menteri Luar Negeri Iran menekankan urgensi dihentikannya terorisme ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. Mohammad Javad Zarif, Rabu (10/7/2019) di hadapan wartawan mengatakan, sikap Iran terkait kesepakatan nuklir JCPOA dan perundingan, transparan dan tegas, dan perundingan di bawah tekanan, sampai kapanpun tidak mungkin terjadi.

Zarif juga menyinggung soal penurunan komitmen Iran dalam JCPOA dan menuturkan, Iran dalam lima surat yang dilayangkan ke Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan, dengan memperhatikan pelanggaran JCPOA oleh Amerika dan Eropa, maka Tehran secara resmi menjalankan mekanisme pasal 36 kesepakatan ini yang mengatur tentang penurunan komitmen sebagai reaksi pelanggaran komitmen pihak lawan.

Menlu Iran memprotes perilaku Eropa dalam JCPOA dan menuturkan, Eropa tidak siap membayar biaya untuk keamanannya. Selain itu, soal sidang Dewan Gubernur, Badan Energi Atom Internasional, IAEA terkait Iran yang digelar hari ini, Rabu (10/7), Zarif mengatakan, Amerika yang sudah keluar dari JCPOA, ingin menggelar sidang ini untuk melakukan langkah yang berada di dalam kesepakatan, dan tidak ada hubungannya dengan perlingungan dan protokol tambahan. Sehubungan dengan penahanan kapal tanker Iran di Selat Gibraltar oleh pasukan Inggris, Zarif menegaskan, langkah Inggris ini melanggar JCPOA.

Menhan Iran: Setiap Agresi akan Direspon Tegas

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan musuh di setiap level yang berniat untuk melanggar integritas teritorial Iran akan menghadapi respon tegas dan menentukan, yang membuatnya musuh menyesal.

"Republik Islam Iran –dengan mempertahankan hak legal untuk membela diri berdasarkan ajaran agama Islam dan Pasal 51 Piagam PBB– memiliki kesiapan penuh untuk merespon tegas terhadap agresor," kata Hatami pada hari Jumat (12/7/2019) ketika merespon ancaman terbaru Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu.

Dia menilai ancaman terbaru Netanyahu sebagai indikasi jelas atas pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Menhan Iran menuntut respon tegas masyarakat internasional terhadap perilaku berbahaya rezim Zionis berdasarkan prinsip dan standar perdamaian dan keamanan internasional.

Sebelumnya, PM rezim Zionis mengancam Iran dengan jet tempur generasi kelima, F-35. Dia mengatakan, jet tempur ini mampu terbang di seluruh titik di Timur Tengah termasuk di Iran.

Iran Tidak akan Bernegosiasi di Bawah Sanksi

Wakil Tetap Repulik Islam Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina Kazim Gharib Abadi dengan tegas menolak kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat di bawah sanksi.

Gharib Abadi kepada surat kabar Jerman Die Zeit baru-baru ini mengatakan, Iran tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan AS di bawah sanksi.

Dia juga ditanya mengenai kemungkinan konfrontasi antara militer AS dan Iran di kawasan.

"Iran tidak mencari perang dengan AS, tetapi Washington mengetahui seberapa kuat Iran, dan alat apa yang dimilikinya," ujarnya, seperti dikutip Iranpress, Jumat (12/7/2019)

Gharib Abadi menambahkan melakukan bisnis dengan Iran dan bekerja sama dengan negaraini agak sulit karena sanksi Amerika, dan kelanjutan situasi seperti itu tidak dapat diterima sejauh menyangkut Iran.

Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) pada Mei 2018 dan memberlakukan sanksi terhadap Iran pada Agustus tahun itu. Gelombang kedua sanksi, yang menargetkan ekspor minyak Iran dan Bank Sentral, juga dimulai pada awal 20 November 2018.

Keputusan Iran Turunkan Komitmen Nuklir Tidak Bisa Diubah

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran menyebut penerapan program penurunan bertahap komitmen nuklir Iran adalah strategi yang tidak bisa diubah. Menurutnya, langkah ini dilakukan dalam kerangka pasal 26 dan 36 kesepakatan nuklir JCPOA sampai seluruh tuntutan Iran dipenuhi.

IRNA (10/7/2019) melaporkan, Ali Shamkhani, Rabu (10/7) saat bertemu dengan Penasihat diplomatik Presiden Perancis di Tehran, menyampaikan protes karena negara-negara Eropa tidak mematuhi komitmennya dalam JCPOA.

Ia menuturkan, sudah bukan masanya lagi sekarang untuk melakukan langkah sepihak, dan keputusan tegas Iran, pelaksanaan komitmen, sesuai dengan langkah bersama.

Pada saat yang sama, Shamkhani menilai tekanan maksimal Amerika terhadap Iran adalah strategi yang gagal.

Menurutnya, Iran telah membuktikan bahwa dirinya punya kemampuan dan kapasitas ekonomi, politik dan pertahanan untuk menghadapi tantangan dan ketegangan, Iran tidak bisa berbicara lembut dengan negara semacam Amerika.

Shamkhani menambahkan, Amerika hari ini telah menyandera independensi Eropa dan negara-negara Uni Eropa harus melawan unilateralisme Amerika demi melindungi identitas dan kebebasannya.

Sementara itu, Penasihat diplomatik Presiden Perancis, Emmanuel Bonne dalam pertemuan itu mengaku tidak datang ke Iran sebagai seorang mediator, dan ia tidak membawa pesan apapun titipan Amerika untuk Tehran.

Bonne menegaskan bahwa Perancis sadar atas kekuatan perlawanan Iran dalam menghadapi berbagai tekanan selama 40 tahun terakhir, dan terbukti berhasil melalui beragam sanksi.

Ia menambahkan, meski Amerika melakukan tekanan, tapi kekuatan, pengaruh dan posisi Iran selama 20 tahun terakhir dalam konstelasi regional dan internasional, mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Emmanuel Bonne menegaskan, dengan memperhatikan peran dan pengaruh Iran yang tak bisa dipungkiri di kawasan, Paris ingin melanjutkan dialog dan kerja sama dengan Tehran untuk mengelola krisis di Suriah, Yaman, Irak dan Lebanon.

IRGC Hancurkan Tim Teroris di Barat Iran

Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menghancurkan sebuah tim teroris yang didukung Amerika Serikat di Provinsi Kermanshah, barat negara tersebut.

Humas Angkatan Darat IRGC di Pangkalan Najaf Ashraf pada hari Kamis (11/7/2019) menyatakan bahwa sebuah kelompok teroris –yang memiliki hubungan dengan kubu arogansi global dan melintasi perbatasan barat Iran untuk melakukan tindakan sabotase dan terorisme– telah dihancurkan dalam serangan pejuang Pangkalan Najaf Ashraf dan setelah bentrokan di Distrik Javanrud."

Pada awal bulan ini, pasukan IRGC membunuh semua anggota tim teroris yang telah melintasi perbatasan barat laut Iran untuk membantu dan mengevakuasi kawan-kawan mereka yang terluka dalam baku tembak dengan IRGC sehari sebelumnya.

Pangkalan Militer Hamze Sayyid al-Shohada dalam sebuah pernyataan pada 5 Juli 2019 menyebutkan bahwa IRGC telah menghancurkan sebuah tim teroris di perbatasan barat laut Iran yang masuk dari Turki.





/129