Menurut Kantor Berita ABNA, meski mendapat kecaman internasional rezim Zionis Israel tetap melanjutkan pembangunan ratusan unit pemukim baru Zionis dibagi timur al-Quds. Pejabat-pejabat rezim Israel dikabarkan menyetujui pembangunan ratusan unit pemukim baru tersebut. Persetujuan tersebut justru disaat Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mendesak Tel Aviv menghentikan pembangunan pemukiman baru di wilayah Palestina karena melanggar aturan internasional.
Dinukil dari situs berita Pars Today ahad (22/1), Meir Turjeman, Wakil Walikota al-Quds yang juga Ketua Komite Zonasi Yerusalem mengatakan, para pejabat Israel telah menyetujui rencana pembangunan 566 unit pemukim baru di wilayah pendudukan.
Rencana pembangunan ratusan unit pemukim Zionis itu disetujui ketika DK-PBB dalam resolusi yang dikeluarkan pada Desember 2016 lalu mengecam semua pembangunan pemukiman Zionis di wilayah Palestina yang diduduki. Resolusi 2334 DK-PBB yang disahkan pada tanggal 23 Desember 2016 menyebut pembangunan pemukiman Zionis di Tepi Barat dan Timur al-Quds sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Resolusi ini juga menuntut Israel untuk menghentikan semua aktivitas pembangunan unit pemukiman di wilayah Palestina.
Lebih dari setengah juta warga Zionis tinggal di lebih dari 230 pemukiman ilegal yang dibangun di Palestina pendudukan, termasuk di Timur al-Quds sejak 1967. Kehadiran dan perluasan pemukiman Zionis di wilayah Palestina yang diduduki telah menciptakan kendala utama bagi upaya untuk membangun perdamaian di Timur Tengah.
