Rezim Bahrain Makin Brutal, Dunia Masih Bungkam

Menurut Kantor Berita ABNA, sejumlah kelompok politik Bahrain menuntut rezim Al Khalifah untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap para demonstran yang hanya menjalankan aksi damai. Ribuan warga Bahrain sampai hari ini masih terus melakukan aksi unjuk rasa menentang dukungan AS dan Inggris terhadap raja Khalifah yang dinilai tidak adil dan diktator oleh rakyat Bahrain. Bahrain sejak setahun lalu dipenuhi aksi-aksi unjuk rasa ribuan rakyatnya yang menuntut al Khalifah mundur dari tampuk kekuasaan. Tindakan aparat keamanan yang brutal dalam upayanya menghentikan aksi unjuk rasa rakyat tersebut telah menelan ratusan korban jiwa. Terutama sejak Arab Saudi mengirim bantuan militer ke Bahrain untuk membantu rezim membungkam para demonstran. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh oposisi termasuk demonstran dari aksi-aksi damai tersebut telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Lembaga HAM Internasional mengumumkan lebih dari 70 anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun sampai saat ini masih mendekam dalam penjara rezim Bahrain disebabkan keikutsertaan mereka dalam aksi-aksi unjuk rasa. Sementara itu, dinukil dari IRIB Indoneisa, aktivis terkemuka Hak Asasi Manusia Bahrain Nabeel Rajab menuntut masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan penindasan brutal rezim Al Khalifa terhadap demonstran damai. "Kebungkaman masyarakat Eropa dan Amerika Serikat merupakan sinyal dan lampu hijau bagi rezim Al Khalifa untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Bahrain," kata Rajab melalui telepon kepada Press TV, Kamis (5/7). Ia menambahkan, setiap hari banyak warga yang ditangkap, para tahanan disiksa, rumah-rumah penduduk digerebek dan masjid dihancurkan, namun kekerasan tersebut tidak akan dapat membungkam demonstran Bahrain. Pernyataan tersebut muncul di tengah protes lanjutan oleh rakyat Bahrain yang menuntut AS dan Inggris untuk mengakhiri dukungan mereka terhadap pemerintah monarki di negara itu. Bahrain menjadi tuan rumah Armada Kelima AS, dan merupakan salah satu negara Teluk Persia seperti Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang menerima peralatan militer dari Washington. Pada pertengahan Mei, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Washington akan melanjutkan penjualan senjata ke Bahrain. Keputusan tersebut telah memancing kecaman dari kelompok aktivis HAM Bahrain karena dapat mendorong pelanggaran HAM yang lebih buruk di negara itu. Sementara itu, laporan menyebutkan bahwa sekelompok perwira polisi Scotland Yard baru-baru ini dikirim ke Bahrain untuk melakukan operasi spionase dan membantu rezim Al Khalifa membungkam protes anti-Manama.