Menurut Kantor Berita ABNA, hampir mencapai 7 ribu orang kelompok revolusioner Maghrib dengan aksi damai di kawasan Al-Muhammadi di gedung Darul Baidha bersama-sama menyatakan protes mereka agar pemerintah segera melakukan perubahan pada hukum mendasar pemerintahan kerajaan.
Dalam yel-yel mereka mengungkapkan, “Hentikanlah kedhaliman pada Masyarakat”, “ Semua peraturan yang ada sekarang tempatnya adalah di tempat sampah”.
Berdasarkan laporan ini aksi yang serupa juga dilakukan di Thanjah selatan Maghrib dan juga di Marakiz di utara Negara ini.
Muhammad Syasyam Raja Maghrib tanggal 18 Juli 2011 mengumumkan pembaharuan peraturan di kerajaannya dimana jika sudah ditetapkan maka Parlemen akan memiliki kekuatan yang lebih kuat.
Walaupun kinerja pemerintah dengan konsep terbaru itu semakin meningkat tapi tetap saja hak-hak khusus Muhammad Syasyam sebagai Raja Maghrib masih utuh terjaga baik dalam urusan angkatan perang, madzhab keagamaan, dan juga masalah perdana mentri yang diangkat dari partai pemenang dalam pemilihan dalam Parlemen.
Lebih dari ini dalam protes tersebut ribuan orang turun jalan menentang kebijakan sepihak Raja Maghrib. Khususnya terkait masalah perbaikan peraturan mendasar terbaru.
Dalam laporan ini juga disampaikan bahwa para petugas yang berwenang dalam masalah ini dituntut agar diberikan ganjaran setimpal karena mereka adalah terdakwa penyelewengan kekuasan. Selain itu mereka juga terdakwa pemakai uang Negara tanpa mengindahkan peraturan-peraturan pemerintah.(*)
