Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Aksi protes masyarakat Bahrain terhadap upaya pemerintah Al Khalifa mengadili dan memenjarakan puluhan ulama terkemuka serta pengajar hauzah ilmiah kembali berlangsung pada Senin malam.

Menyusul meluasnya protes dan berbagai peringatan dari masyarakat, sidang pengadilan pada Minggu (8/11) berakhir tanpa pembacaan putusan. Pengadilan kemudian menunda pengumuman vonis hingga 22 November 2026.

Penundaan tersebut berlangsung di tengah pengamanan ketat aparat keamanan di sekitar gedung pengadilan dan sejumlah jalan menuju lokasi persidangan.

Media-media yang kritis terhadap pemerintah Bahrain menilai penundaan itu berkaitan dengan kekhawatiran penguasa terhadap meluasnya aksi demonstrasi. Sementara itu, para pemuda Bahrain terus menggelar aksi protes pada malam hari di sejumlah wilayah, termasuk Diraz, Sitra, Malkiya, dan Sanabis.

Sebanyak 180 Tahanan Politik Mogok Makan Selama Lebih dari Empat Pekan

Dr. Rashid al-Rashid, aktivis politik sekaligus salah seorang tokoh gerakan oposisi Bahrain, dalam wawancara dengan ABNA mengungkapkan kondisi para tahanan politik yang berada dalam penjara pemerintah Al Khalifa.

Menurutnya, aksi mogok makan para tahanan politik di Penjara Pusat Jau telah berlangsung selama lebih dari empat pekan. "Jumlah tahanan yang melakukan mogok makan telah mencapai 180 orang. Mereka melakukan mogok makan tanpa batas waktu," ujarnya.

Al-Rashid menjelaskan bahwa persoalan tahanan politik berkaitan erat dengan krisis politik yang telah berlangsung sejak gelombang besar revolusi rakyat Bahrain. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam gerakan tersebut mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Bahrain. Besarnya partisipasi rakyat itu, menurut Al-Rashid, turut memengaruhi meningkatnya tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat.

Ia menegaskan bahwa situasi keamanan masyarakat Bahrain saat ini berada dalam tekanan akibat apa yang disebutnya sebagai kampanye penindasan dan persekusi politik yang sistematis.

"Keselamatan masyarakat hari ini berada di bawah ancaman kampanye penindasan dan penganiayaan politik yang brutal dan sistematis, yang digunakan sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat," katanya.

Ia menyebut berbagai tindakan tersebut mencakup pencabutan kewarganegaraan, kebijakan yang menyebabkan kelaparan dan hilangnya sumber penghidupan, penahanan lebih dari 30 ribu warga, serta penyiksaan terhadap para tahanan. Menurut Al-Rashid, aksi mogok makan para tahanan politik mencerminkan semakin dalamnya krisis politik yang dihadapi pemerintah Bahrain.

"Membicarakan mogok makan para tahanan politik hari ini berarti membicarakan kebuntuan politik yang dihadapi pemerintah. Aksi mogok makan ini merupakan jeritan untuk menyampaikan ketidakadilan dan perampasan hak-hak paling mendasar rakyat Bahrain," ujarnya.

Oposisi Bahrain: Pemerintah Menghadapi Krisis Politik dan Ekonomi

Tokoh oposisi Bahrain tersebut menilai bahwa pemerintah saat ini menghadapi kesulitan dalam mengelola kehidupan negara dan masyarakat. Ia mengklaim bahwa tindakan represif dan perlakuan yang merendahkan martabat warga telah menyebabkan pemerintah kehilangan dukungan masyarakat.

"Pemerintah saat ini berada dalam kebuntuan yang sangat serius. Seluruh faktor yang dapat menyebabkan runtuhnya kekuasaan di Bahrain sudah terlihat dengan kuat," katanya.

Al-Rashid juga menyoroti ketergantungan pemerintah Bahrain terhadap kekuatan asing. Menurutnya, pemerintah semakin bergantung pada pasukan luar negeri dan kelompok tentara bayaran untuk mempertahankan kekuasaannya.

Di sisi lain, Bahrain juga menghadapi persoalan ekonomi yang semakin memburuk, termasuk tingkat utang yang disebutnya belum pernah terjadi sebelumnya dan kesulitan pemerintah memenuhi gaji serta berbagai hak ekonomi masyarakat.

Ia menilai bahwa tekanan ekonomi, keteguhan masyarakat, keberlanjutan gerakan oposisi, perlawanan para tokoh agama dan nasional, serta meningkatnya kemarahan publik merupakan faktor-faktor yang semakin memperlemah posisi pemerintah.

Rashid al-Rashid Soroti Peran Amerika Serikat dalam Perang terhadap Iran

Dalam wawancara tersebut, Al-Rashid juga menyinggung perkembangan kawasan dan perang Amerika Serikat terhadap Iran. Menurutnya, Washington menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuannya terhadap Iran. Ia menilai bahwa Amerika Serikat kini berupaya memanfaatkan jalur mediasi regional yang dipimpin negara-negara seperti Qatar dan Oman, serta sejumlah aliansi seperti Aliansi Makkah.

"Menurut saya, perkembangan ini menunjukkan dua kemungkinan, yakni kelemahan Amerika Serikat atau adanya perencanaan sebuah konspirasi besar," katanya.

Al-Rashid menuduh Washington tidak menghormati hukum dan norma internasional serta tidak benar-benar mengakui independensi negara-negara yang terlibat dalam proses mediasi.

Menurutnya, Amerika Serikat justru memanfaatkan negara-negara tersebut sebagai instrumen politik untuk mencapai kepentingannya sendiri. Ia juga menyatakan bahwa dominasi militer Amerika Serikat yang dahulu menjadi sumber kekuatan penangkal terhadap negara-negara besar seperti China dan Rusia kini telah melemah.

"Pada masa lalu, Amerika Serikat memiliki kekuatan penangkal karena dominasi militernya yang mutlak, bahkan terhadap kekuatan besar seperti China dan Rusia. Namun, hari ini negara-negara tersebut berani menentangnya, dan masa kejayaan serta dominasinya telah berlalu," ujarnya.

Mediasi Regional Dinilai sebagai Upaya Menekan Iran

Al-Rashid selanjutnya menyampaikan pandangannya mengenai berbagai upaya mediasi yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang terhadap Iran. Ia menuduh Amerika Serikat selama ini tidak menunjukkan komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. "Menurut saya, berbagai mediasi regional saat ini hanyalah langkah-langkah simbolis yang penuh kemunafikan," katanya.

Ia menilai bahwa tujuan utama langkah-langkah tersebut adalah menutupi rencana perang yang lebih besar, mengulur waktu, serta mengirimkan pesan intimidasi kepada kepemimpinan Iran.

Menurutnya, tekanan tersebut dimaksudkan untuk memaksa Teheran menyerah, meninggalkan tujuh persyaratan tegas yang telah ditetapkannya, dan menerima tuntutan Amerika Serikat.

Pada akhir wawancara, Dr. Rashid al-Rashid menegaskan keyakinannya bahwa Iran akan tetap mempertahankan sikapnya dalam menghadapi tekanan Washington.

"Iran akan selalu melawan setiap bentuk ancaman dan intimidasi, serta tidak akan pernah menyerah terhadap hegemoni Amerika Serikat," pungkasnya.

Catatan redaksional: Terjemahan ini berdasarkan pemberitaan ABNA. Angka 180 peserta mogok makan, klaim penahanan lebih dari 30 ribu warga, serta berbagai penilaian mengenai kondisi politik Bahrain dan kebijakan Amerika Serikat merupakan pernyataan Dr. Rashid al-Rashid yang belum diverifikasi secara independen.