Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketika lembaga peradilan Bahrain bersiap mengeluarkan putusan terhadap puluhan ulama dan rohaniwan Syiah pada Minggu, 8 November 2026, peringatan dari Ayatullah Syeikh Isa Qassim, pemimpin spiritual masyarakat Syiah Bahrain, serta protes berbagai organisasi hak asasi manusia kembali menyoroti tindakan keamanan pemerintahan Al Khalifa terhadap komunitas Syiah di negara tersebut.

Pemerintahan Bahrain diketahui memiliki hubungan dan dukungan militer serta keamanan yang luas dari Washington.

Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pidana Bahrain dijadwalkan mengeluarkan putusan dalam perkara yang melibatkan 69 terdakwa, termasuk 60 ulama dan rohaniwan Syiah, pada Minggu, 8 November 2026.

Proses persidangan tersebut menuai protes dari berbagai lembaga hak asasi manusia menyusul munculnya tuduhan penyiksaan, pengambilan pengakuan secara paksa, serta pelanggaran terhadap hak-hak para terdakwa.

Dari keseluruhan terdakwa, sebanyak 56 orang berada dalam tahanan, sementara 13 rohaniwan lainnya diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran mereka di persidangan.

Bersamaan dengan itu, kekhawatiran mengenai kemungkinan dijatuhkannya hukuman berat terhadap para tokoh agama tersebut semakin meningkat.

Dari Aktivitas Keagamaan hingga Tuduhan Penggulingan Pemerintah: Kriminalisasi Ulama Syiah

Lembaga peradilan Bahrain menuduh para terdakwa membentuk kelompok teroris dengan tujuan menggulingkan sistem politik negara. Pihak berwenang juga menuduh mereka memanfaatkan masjid dan pertemuan-pertemuan keagamaan untuk menyebarkan pemikiran Wilayatul Faqih. Namun, keluarga dan para pengacara terdakwa membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

Mereka menuding pemerintah Bahrain telah mengubah aktivitas keagamaan menjadi persoalan keamanan serta menggunakan tuduhan tersebut untuk menekan para rohaniwan Syiah.

Peringatan Syeikh Isa Qassim: Jangan Biarkan Ulama Bahrain Berjuang Sendirian

Ayatullah Syeikh Isa Qassim, pemimpin spiritual masyarakat Syiah Bahrain, melalui sebuah pernyataan yang diterbitkan menjelang persidangan, memperingatkan mengenai tindakan pemerintah terhadap para ulama Syiah. Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam membela hak dan martabat para ulama tersebut.

Dengan menyinggung kedudukan sosial dan keagamaan para rohaniwan yang ditahan, Syeikh Isa Qassim menyerukan pembelaan terhadap mereka melalui cara-cara damai dan sesuai hukum.

Ia juga memperingatkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila proses pengadilan yang menurutnya didasarkan pada tuduhan-tuduhan yang direkayasa dan ketidakadilan terus berlanjut.

Dukungan Amerika Serikat terhadap Al Khalifa: Kontradiksi dalam Klaim Washington tentang Hak Asasi Manusia

Pengadilan massal terhadap para rohaniwan Bahrain berlangsung di tengah hubungan militer dan keamanan yang erat antara pemerintahan Al Khalifa dan Amerika Serikat. Bahrain juga menjadi tuan rumah Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan tersebut.

Para pengkritik kebijakan Washington menilai bahwa dukungan berkelanjutan Amerika Serikat terhadap pemerintah Bahrain, di tengah klaim negara tersebut sebagai pembela kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, memperlihatkan adanya standar ganda dalam kebijakan luar negeri Amerika.

Dukungan strategis tersebut terus berlangsung meskipun sejumlah laporan organisasi hak asasi manusia telah menyoroti pembatasan kebebasan beragama, penahanan ulama, serta tindakan keamanan terhadap kelompok-kelompok oposisi pemerintah Bahrain.

Protes 20 Organisasi HAM: Peringatan terhadap Meningkatnya Penindasan terhadap Masyarakat Syiah

Sebanyak 20 organisasi hak asasi manusia internasional dan regional, termasuk Human Rights Watch dan Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT), mengeluarkan pernyataan bersama yang memprotes proses penanganan perkara para ulama Bahrain.

Organisasi-organisasi tersebut menyerukan penyelidikan independen terhadap tuduhan penyiksaan dan pengambilan pengakuan secara paksa dari para terdakwa. Mereka juga memperingatkan bahaya penggunaan undang-undang antiterorisme sebagai instrumen untuk membatasi aktivitas keagamaan dan kebebasan berekspresi.

Sementara itu, kelompok-kelompok oposisi Bahrain menyatakan bahwa pemerintahan Al Khalifa harus bertanggung jawab atas kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh persidangan tersebut. Mereka juga menyerukan keterlibatan lembaga-lembaga internasional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para terdakwa.

Kasus yang melibatkan puluhan ulama Syiah Bahrain ini kembali menimbulkan pertanyaan mengenai catatan hak asasi manusia pemerintahan Al Khalifa serta tanggung jawab politik para pendukung internasionalnya, khususnya Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, perkara ini mencerminkan berlanjutnya pendekatan keamanan pemerintah Bahrain dalam menghadapi tuntutan keagamaan dan politik masyarakat Syiah di negara tersebut.

Catatan redaksional: Terjemahan ini mempertahankan isi dan sudut pandang pemberitaan ABNA. Tuduhan penyiksaan, rekayasa perkara, dan penindasan politik disajikan sesuai atribusi sumber. Artikel sumber membahas putusan yang dijadwalkan pada 8 November 2026, tetapi belum memuat hasil akhir persidangan.