Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perhatian kini tertuju pada pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober tahun ini. Pemilu tersebut akan berlangsung di tengah persaingan ketat antara Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan kubu oposisi.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa kekuatan kedua kubu relatif berimbang dan masing-masing menghadapi kesulitan untuk memperoleh mayoritas parlemen yang diperlukan guna membentuk pemerintahan.

Dalam situasi ini, terdapat tiga faktor utama yang dapat memengaruhi jalannya pemilu, yaitu kembalinya warga Israel yang tinggal di luar wilayah pendudukan untuk memberikan suara, munculnya Gadi Eisenkot sebagai salah satu pesaing utama Netanyahu, serta kemungkinan peran partai-partai Arab dalam menentukan keseimbangan kekuatan di parlemen Israel.

Surat kabar Inggris The Economist, dalam sebuah laporan berjudul “Para Pemilih di Luar Negeri yang Mungkin Membantu Menyingkirkan Netanyahu”, membahas meningkatnya keinginan warga Israel yang tinggal di luar wilayah pendudukan untuk kembali ke Israel dan berpartisipasi dalam pemilu.

Banyak di antara mereka sebelumnya tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Hal tersebut disebabkan aturan pemilu Israel yang tidak mengizinkan sebagian besar warganya yang tinggal di luar wilayah pendudukan memberikan suara melalui kedutaan besar Israel. Hanya kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh fasilitas tersebut.

Karena itu, mereka harus melakukan perjalanan ke Israel untuk menggunakan hak pilihnya.

Arah Pilihan Politik Warga Israel di Luar Negeri Belum Diketahui

Organisasi Amerika Serikat bernama Aid Coalition, yang menurut klaimnya bergerak dalam mendukung demokrasi di Israel, memperkirakan bahwa lebih dari 50.000 warga Israel dari Amerika Serikat akan kembali ke wilayah pendudukan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Langkah tersebut dapat memiliki arti penting apabila hasil pemilu menunjukkan selisih suara yang tipis. Surat kabar The Economist, dengan mengutip peneliti ilmu politik Dalia Scheindlin, memperkirakan bahwa setiap 40.000 suara dapat setara dengan satu kursi dari total 120 kursi parlemen Israel.

Meskipun demikian, perbandingan tersebut dapat berubah bergantung pada tingkat partisipasi dan distribusi suara. Menurut laporan tersebut, motivasi sebagian warga Israel yang tinggal di luar wilayah pendudukan berkaitan dengan demonstrasi pada tahun 2023 di Israel.

Demonstrasi tersebut diselenggarakan untuk menentang reformasi peradilan yang diusulkan pemerintahan Netanyahu. Kemarahan akibat kegagalan keamanan yang berkaitan dengan serangan 7 Oktober 2023 serta cara pemerintah menangani perang di Jalur Gaza juga menjadi faktor lain yang memengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa sebagian pemilih ini, dengan mempertimbangkan sifat inisiatif yang mendorong mereka untuk kembali, kemungkinan cenderung mendukung partai-partai oposisi terhadap pemerintahan Netanyahu.

Namun, arah pilihan politik mereka yang sebenarnya masih belum diketahui. Pada saat yang sama, Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar, muncul sebagai salah satu pesaing utama Netanyahu.

Persoalan tersebut dibahas dalam analisis Suleiman Maswadeh, seorang penulis Amerika Serikat, yang diterbitkan majalah The Atlantic dengan judul “Mengalahkan Netanyahu Bergantung pada Penyelesaian Sebuah Persoalan Matematika”.

Peningkatan Dukungan terhadap Eisenkot dalam Jajak Pendapat

Artikel tersebut menunjukkan bahwa latar belakang militer dan sosial Eisenkot dapat membantunya menarik sebagian pemilih sayap kanan Israel.

Ia telah mengabdi lebih dari empat dekade di militer Israel, berasal dari keluarga yang memiliki akar keturunan Maroko, dan mendirikan partainya sendiri setelah berpisah dari partai Benny Gantz akibat perbedaan politik.

Meskipun demikian, keunggulan Eisenkot dalam jajak pendapat tidak serta-merta berarti bahwa ia mampu menduduki jabatan Perdana Menteri Israel. Sebab, sistem politik Israel didasarkan pada pemilihan partai, bukan pemilihan perdana menteri secara langsung.

Berdasarkan sistem tersebut, pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya 61 anggota dari total 120 anggota Knesset. Di sinilah letak persoalan utama yang dihadapi kelompok oposisi Netanyahu.

Mereka mungkin memperoleh banyak kursi parlemen, tetapi pada saat yang sama tidak mampu membentuk koalisi yang menjamin tercapainya mayoritas yang diperlukan. Persoalan pembebasan warga Yahudi Haredi dari kewajiban dinas militer merupakan salah satu sumber utama perselisihan politik.

Peperangan di sejumlah front serta pemanggilan berulang kali terhadap pasukan cadangan telah meningkatkan tuntutan agar beban dinas militer di Israel dibagi secara lebih adil. Sementara itu, partai-partai Haredi tidak bersedia melepaskan pengecualian dari wajib militer yang selama ini mereka nikmati.

Maswadeh menjelaskan bahwa Eisenkot dan sejumlah pemimpin oposisi terhadap pemerintahan Netanyahu menolak pembentukan kabinet yang melibatkan partai-partai Haredi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga menutup kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab. Sikap tersebut semakin membatasi pilihan yang tersedia bagi kubu oposisi.

Artikel itu mengemukakan kemungkinan pembentukan pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab dari luar pemerintahan untuk menjalankan berbagai programnya. Cara tersebut memungkinkan oposisi mengesahkan sejumlah keputusan tanpa harus memberikan jabatan kementerian kepada partai-partai Arab.

Untuk menjelaskan skenario tersebut, penulis merujuk pada pengalaman pemerintahan Yitzhak Rabin pada dekade 1990-an, yang bergantung pada suara para anggota parlemen Arab.

Namun, ia memperingatkan bahwa pengulangan pola semacam itu dapat menghadapi penentangan politik dan meningkatkan polarisasi dalam negeri Israel.

Pentingnya Suara Warga Arab dalam Pemilu Israel

Penulis Lawrence J. Haas, dalam sebuah artikel di majalah The National Interest berjudul “Bagaimana Warga Arab Israel Dapat Menentukan Hasil Pemilu Mendatang”, mengkaji pentingnya suara warga Arab dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Israel.

Berdasarkan perkiraan dalam artikel tersebut, jumlah penduduk Arab di Israel mencapai sekitar 2,2 juta orang, yang disebut mencakup hampir seperlima dari warga yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.

Penulis menjelaskan bahwa partai-partai yang memiliki basis pemilih Arab, apabila tingkat partisipasi pemilu meningkat, mungkin memperoleh antara 10 hingga 15 kursi. Hal tersebut dapat menjadikan mereka sebagai faktor yang berpengaruh dalam pembentukan pemerintahan Israel berikutnya.

Haas berpendapat bahwa suara-suara tersebut dapat membantu kubu oposisi Netanyahu memperoleh mayoritas parlemen yang diperlukan apabila blok Netanyahu gagal mencapai mayoritas. Namun, penolakan sejumlah pemimpin oposisi untuk bekerja sama dengan partai-partai Arab menghadapkan mereka pada sebuah kontradiksi politik.

Di satu sisi, mereka membutuhkan suara partai-partai tersebut di parlemen. Di sisi lain, mereka telah berjanji untuk tidak melibatkan partai-partai Arab dalam koalisi pemerintahan.

Ujian bagi Sistem Politik Israel

Perbandingan-perbandingan tersebut mencerminkan pandangan dan argumentasi politik para penulis. Sementara itu, pentingnya partai-partai Arab dalam pemilu Israel pada dasarnya bergantung pada kemampuan mereka memengaruhi perhitungan mayoritas parlemen. Gabungan ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwa hasil pemilu mendatang tidak hanya akan ditentukan oleh persaingan antara Netanyahu dan Eisenkot.

Hasilnya juga akan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi warga Israel yang tinggal di luar wilayah pendudukan, distribusi kursi di antara partai-partai, serta kemampuan kelompok oposisi mengatasi perselisihan internal mereka terkait partai-partai Haredi dan partai-partai Arab.

Sebaliknya, perolehan kursi yang lebih banyak oleh salah satu kubu politik di Israel tidak selalu berarti bahwa kubu tersebut mampu membentuk pemerintahan yang stabil. Sebab, tanpa memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 61 anggota parlemen, pembentukan pemerintahan tidak akan dapat dilakukan.

Oleh karena itu, pemilu mendatang tidak hanya menjadi ajang persaingan antarpartai, tetapi juga merupakan ujian bagi sistem politik Israel. Perselisihan mengenai koalisi politik dapat menyebabkan berlanjutnya kebuntuan politik atau bahkan penyelenggaraan pemilu baru.

Pertanyaan yang menentukan adalah apakah kekuatan-kekuatan politik yang bersaing di Israel mampu mengubah hasil pemilu menjadi mayoritas yang dapat diandalkan untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan. Ataukah perselisihan internal akan terus membuat pembentukan kabinet bergantung pada perundingan rumit yang jauh melampaui hasil pemungutan suara?