Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pertemuan tahunan partai-partai dan kelompok-kelompok Lebanon bertajuk “Al-Liqa al-Watani” diselenggarakan di Hotel Le Gray, pusat Kota Beirut.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri, anggota parlemen yang masih menjabat maupun mantan anggota parlemen, perwakilan partai dan gerakan politik, tokoh agama, serta aktivis media dan kebudayaan tersebut membahas berbagai perkembangan di Lebanon dan tantangan yang dihadapi negara itu.
Para peserta pertemuan mengkritik pemerintah Lebanon dan menyerukan agar pemerintah memperbaiki pendekatannya dalam menghadapi pendudukan Israel.
Syekh Maher Hammoud, Ketua Persatuan Ulama Perlawanan Sedunia, dalam sambutannya menyatakan bahwa “pertempuran kita hari ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan”.
Ia menekankan pentingnya mengakui pencapaian-pencapaian perlawanan Lebanon.
Menurutnya, pihak-pihak yang tidak mengakui kemenangan perlawanan pada tahun 2000 dan 2006, serta keseimbangan kekuatan yang dihasilkannya selama lebih dari dua dekade, tidak berhak menyatakan bahwa perlawanan telah berakhir atau bahwa persenjataannya tidak lagi bermanfaat.
Ia juga menolak penyebutan proses politik yang sedang diajukan sebagai sebuah negosiasi dan menilainya sebagai penyerahan wewenang kepada Amerika Serikat dan Israel.
Pada akhir sambutannya, Ketua Persatuan Ulama Perlawanan Sedunia tersebut menyampaikan keyakinannya bahwa kemenangan akan menjadi milik perlawanan, Lebanon, Kesepakatan Taif, kehidupan bersama, dan kemanusiaan. Menurutnya, kubu tersebut akan mengalahkan kebiadaban dan masa lalu.
Penegasan Hak Lebanon untuk Membebaskan Wilayah-Wilayah yang Diduduki
Dalam kelanjutan pertemuan tersebut, Youssef Fenianos, mantan menteri sekaligus perwakilan Sleiman Frangieh, menyinggung kondisi Lebanon di tengah pendudukan yang ekspansionis dan pembangunan permukiman. Ia mengkritik berlanjutnya berbagai upaya untuk mengusir penduduk Lebanon selatan serta penghancuran desa-desa di kawasan tersebut secara sistematis.
Dengan menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat menyingkirkan pihak lainnya, ia mengatakan bahwa perlawanan tidak bertujuan menyingkirkan pihak lain. Namun, ketika dihadapkan pada pilihan antara menyerah dan melakukan perlawanan, mereka tidak akan memilih untuk menyerah. Sarkis Abrahamian, perwakilan Aram I, Katolikos Armenia, juga menekankan pentingnya persatuan berbagai komunitas dan mazhab di Lebanon.
Ia menyerukan agar Israel menarik diri dari seluruh wilayah yang didudukinya dan mengembalikan wilayah-wilayah tersebut kepada pemiliknya. Penolakan terhadap Kesepakatan yang Dipaksakan dan Penegasan Kedaulatan Lebanon
Dalam pernyataan penutup pertemuan tersebut, Kesepakatan Taif dan reformasi konstitusi yang didasarkan padanya dinyatakan sebagai rujukan nasional untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan Lebanon.
Para peserta menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti menyerah kepada pendudukan atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebaliknya, kesepakatan itu harus menjadi landasan untuk menjaga hak-hak nasional Lebanon, menuntaskan proses pembebasan wilayah-wilayah yang diduduki, serta memperkuat kemampuan negara dalam melindungi negerinya.
Pertemuan tersebut juga menolak apa yang disebut sebagai “Kesepakatan Kerangka” dan menilainya bertentangan dengan prioritas nasional Lebanon dalam kondisi pendudukan dan agresi yang masih berlangsung.
Para peserta menegaskan bahwa setiap proses politik atau perundingan harus berlangsung secara tidak langsung serta didasarkan pada penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan hak-hak nasional Lebanon.
Berdasarkan pernyataan penutup, penghentian agresi Israel, berakhirnya pendudukan, pembebasan para tahanan Lebanon, kepulangan para pengungsi secara aman dan bermartabat ke kota serta desa mereka, dan dimulainya pembangunan kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan merupakan prioritas-prioritas utama Lebanon.
Pertemuan tersebut juga menegaskan hak Lebanon untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna membebaskan seluruh wilayah yang diduduki, menempuh proses hukum terhadap agresi Israel, serta menuntut kompensasi atas kerugian manusia, materi, dan ekonomi yang ditimbulkan.
Pada akhir pertemuan, para peserta menyerukan dialog nasional yang seimbang dan terbuka untuk mengatasi krisis Lebanon.
Dialog tersebut harus didasarkan pada pelaksanaan penuh Kesepakatan Taif, penguatan persatuan nasional, serta penyusunan strategi keamanan nasional yang bertujuan melindungi kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan stabilitas Lebanon.
Komentar Anda