Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Lebih dari 130 tokoh politik, akademisi, penulis, pemimpin serikat, aktivis sosial, dan syekh-syekh kabilah Yordania mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta pemerintah negara itu membatalkan perjanjian keamanan-militer dengan Amerika dan menyerahkannya kepada parlemen untuk ditinjau, diperbaiki, atau dibatalkan.
Menurut laporan Al-Mayadeen, para penandatangan pernyataan tersebut menegaskan bahwa kehadiran pasukan asing di tanah Yordania telah menantang kedaulatan nasional negara itu dan membawa berbagai risiko keamanan, politik, dan ekonomi. Menurut mereka, risiko-risiko tersebut tidak memberikan manfaat langsung apa pun bagi rakyat Yordania.
Dalam pernyataan itu juga diperingatkan bahwa berlanjutnya penempatan pasukan asing dan penggunaan infrastruktur Yordania dapat meningkatkan kemungkinan negara tersebut terseret ke dalam konflik-konflik regional. Padahal Yordania bukan pihak dalam perang-perang yang sedang berlangsung di kawasan, dan warganya tidak seharusnya membayar harga dari kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan tertinggi negara.
Dalam bagian lain pernyataan tersebut, tokoh-tokoh Yordania menyerukan agar seluruh fasilitas dan infrastruktur strategis negara itu, termasuk bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan pusat-pusat vital, dikeluarkan dari segala bentuk penggunaan militer, keamanan, dan logistik yang berkaitan dengan perkembangan kawasan.
Para penandatangan, dengan menekankan pentingnya menjaga keamanan, stabilitas, dan independensi pengambilan keputusan di Yordania, meminta para pejabat negara tersebut menerapkan kebijakan “netralitas yang nyata”; sebuah kebijakan yang didasarkan pada tidak ikut serta dalam tindakan militer apa pun ataupun dukungan logistik bagi pihak-pihak yang berkonflik.
Pernyataan itu juga memperingatkan dampak berlanjutnya ketegangan regional terhadap ekonomi nasional, stabilitas internal, dan hubungan luar negeri Yordania. Pada saat yang sama, pernyataan tersebut menegaskan posisi angkatan bersenjata negara itu dalam membela tanah air dan tempat-tempat suci.
Pernyataan ini diterbitkan ketika dalam beberapa pekan terakhir, isu kehadiran pasukan Amerika di Yordania dan penggunaan wilayah negara itu dalam perkembangan kawasan telah berubah menjadi salah satu poros utama perdebatan politik dan media.
Korps Garda Revolusi Islam juga dalam beberapa pernyataan terpisah yang ditujukan kepada rakyat dan militer Yordania, menyerukan penolakan terhadap kehadiran pasukan Amerika dan pencegahan penggunaan tanah negara itu untuk melawan bangsa-bangsa kawasan.
Dalam pernyataan-pernyataan yang diterbitkan pada 23, 24, dan 29 Tir, IRGC, dengan merujuk pada posisi Yordania di dunia Islam dan kedekatannya dengan Palestina, menegaskan pentingnya mengakhiri kehadiran militer Amerika di negara tersebut. IRGC juga meminta rakyat Yordania agar tidak membiarkan tanah mereka berubah menjadi pangkalan operasi militer terhadap negara-negara Islam.
Bersamaan munculnya tuntutan-tuntutan ini dari sebagian elite dan tokoh-tokoh Yordania dengan meningkatnya sensitivitas regional menunjukkan semakin menonjolnya pembahasan mengenai kedaulatan nasional, netralitas, dan cara Amman berinteraksi dengan kehadiran militer Amerika dalam ruang politik dan sosial negara tersebut. Isu ini tampaknya akan tetap menjadi salah satu poros penting perdebatan internal Yordania dalam beberapa bulan mendatang.
Komentar Anda