Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA, sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran, gelombang penindasan di negara-negara Teluk meningkat secara signifikan. Di Arab Saudi, pemerintah memperluas tindakan terhadap para oposisi dan aktivis dari bentuk-bentuk sensor tradisional menuju pengawasan media baru, khususnya media sosial yang banyak digunakan oleh oposisi di luar negeri.
Berdasarkan laporan harian Lebanon Al-Akhbar, pemerintah Saudi telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meminta penutupan dan pemblokiran akun lebih dari seratus aktivis, pembela HAM, dan organisasi yang beroperasi dari luar negeri. Sebelumnya, pemerintah juga telah menindak sejumlah kreator konten di dalam negeri.
Pada 11 Mei lalu, Otoritas Umum Regulasi Media Arab Saudi mengumumkan telah memanggil 49 pembuat konten dan mengambil tindakan terhadap mereka dengan alasan melakukan 68 pelanggaran melalui akun mereka di berbagai platform media sosial. Namun, pihak berwenang tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang dimaksud. Aktivis yang diwawancarai Al-Akhbar menyebut bahwa sebagian besar unggahan yang dipermasalahkan hanya berisi solidaritas terhadap pencari kerja atau pengalaman pribadi terkait tingginya angka pengangguran di Saudi. Mereka dipaksa menghapus unggahan tersebut dan diperingatkan agar tidak mengulanginya.
Langkah ini menuai kritik dari berbagai organisasi HAM. Organisasi Al-Qst untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan terhadap kebebasan berekspresi dan bertujuan membungkam suara generasi muda.
Kontroversi semakin besar ketika otoritas media Saudi mengumumkan pemanggilan seorang tokoh media terkenal tanpa menyebut namanya. Banyak pihak menduga yang dimaksud adalah jurnalis Saudi Dawood Al-Shiryan, yang sebelumnya mengunggah video di platform X dan menyatakan bahwa "pasukan elektronik" di negara-negara Teluk dibentuk dan didukung oleh pemerintah. Beberapa jam setelah itu, Al-Shiryan mengumumkan akan meninggalkan platform tersebut untuk sementara waktu tanpa menjelaskan alasannya. Banyak pengamat menafsirkan langkah itu sebagai akibat tekanan pemerintah.
Pemblokiran Akun Aktivis di Luar Negeri
Arab Saudi tidak hanya memperketat pengawasan di dalam negeri, tetapi juga memperluas pengejaran terhadap para oposisi ke ranah digital internasional. Menurut Nader Hashemi, profesor Politik Timur Tengah dan Studi Islam di Universitas Georgetown, Saudi berusaha memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mengawasi warganya dan memperkuat stabilitas sistem politiknya.
Dalam kerangka ini, pemerintah Saudi meminta platform-platform media sosial Amerika untuk memblokir sekitar 140 akun milik oposisi Saudi. Berdasarkan data Pusat Transparansi perusahaan Meta, otoritas Saudi mengajukan permintaan pembatasan terhadap 144 akun, halaman, dan profil di Facebook serta Instagram dengan alasan melanggar Undang-Undang Kejahatan Siber Saudi.
Akun-akun yang menjadi sasaran antara lain milik:
-
Organisasi HAM Al-Qst
-
Aktivis Omar Abdulaziz
-
Abdullah Al-Jarwi
-
Ali Al-Dubaisi, Ketua Organisasi HAM Saudi-Eropa
-
Abdullah Al-Awda, penasihat senior kebijakan di Komite Amerika untuk Hak-Hak Timur Tengah (ACMER)
Abdullah Al-Awda menuduh Meta secara efektif membantu kebijakan represif Saudi terhadap individu yang tinggal di Amerika Serikat. Menurutnya, pemblokiran akun atas permintaan pemerintah Saudi menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat penindasan terhadap para pembangkang.
Meta kemudian menghapus 36 akun dengan alasan melanggar standar komunitas dan membatasi akses terhadap 108 akun lainnya di wilayah Arab Saudi. Platform Snapchat dan X juga disebut melakukan pembatasan terhadap sejumlah akun setelah menerima permintaan dari otoritas Saudi.
Gelombang Pembatasan terhadap Komunitas Syiah di Provinsi Timur
Provinsi Timur Arab Saudi juga menjadi sasaran gelombang pembatasan terbaru, terutama setelah perang terhadap Iran dijadikan alasan untuk memperketat langkah-langkah keamanan. Menurut laporan Organisasi HAM Saudi-Eropa, sejak dimulainya perang pada Maret lalu, pemerintah Saudi meningkatkan penargetan terhadap warga Syiah melalui penangkapan, pemanggilan, larangan bepergian, dan pengaktifan kembali pos-pos pemeriksaan keamanan.
Delapan ulama Syiah yang disebut ditangkap di Ahsa dan Qatif adalah:
-
Syekh Saud Shurufna
-
Syekh Sami Al-Brahim
-
Syekh Abdul Jalil Al-Samin
-
Syekh Husain Al-Nashmi
-
Syekh Hasan Al-Mutawwa'
-
Sayyid Hasan Al-Yusuf
-
Sayyid Muhammad Al-Nasir
-
Syekh Hasan Al-Haddad
Organisasi tersebut menilai langkah ini sebagai pola lama yang memanfaatkan ketegangan regional untuk membenarkan perluasan tindakan keamanan dan pembatasan kebebasan beragama serta kebebasan sipil.
Pemblokiran Situs-Situs Syiah
Pemerintah Saudi juga memblokir akses ke berbagai situs keagamaan Syiah, termasuk situs para ulama, hauzah ilmiah, marja' taklid, dan saluran satelit yang sebelumnya dapat diakses di dalam negeri. Di antara yang disebutkan dalam laporan adalah:
-
Situs resmi Ayatullah Agung Bashir Najafi
-
Jaringan televisi Al-Ahd
-
Al-Ghadir
-
Al-Naeem
-
Afaq
-
Pusat Al-Kafil
Selain itu, sejumlah lembaga budaya dan amal yang beroperasi secara resmi di Kuwait dan Irak juga terkena pemblokiran.
Muharam dan Asyura di Qatif di Bawah Pembatasan Ketat
Menjelang Muharam, pemerintah Saudi mengeluarkan seperangkat aturan baru melalui Departemen Wakaf dan Warisan Qatif. Aturan tersebut mencakup:
-
Pembatasan waktu penyelenggaraan acara
-
Pembatasan jumlah peserta
-
Larangan penggunaan lapangan dan taman umum
-
Larangan penggunaan properti milik negara
-
Larangan menutup jalan
-
Larangan masuknya pelantun syair, qari, atau peziarah dari luar provinsi
-
Larangan pemasangan bendera dan simbol-simbol keagamaan di jalan, lapangan umum, rumah, dan gedung
Sumber lokal yang diwawancarai Al-Akhbar menyatakan bahwa dengan kembalinya pos-pos pemeriksaan keamanan dan pembatasan terhadap para peziarah, Qatif kini menyerupai sebuah barak militer. Menurutnya, pemerintah Saudi berusaha mengisolasi Qatif dan memberikan tekanan maksimal kepada penduduknya dengan menghalangi berbagai tradisi tahunan Muharam.
Sumber tersebut juga menilai bahwa pembatasan tahun ini jauh lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mengingatkan pada pengepungan militer terhadap Qatif, khususnya kawasan Al-Awamiyah, saat penghancuran distrik Al-Musawarah pada 2017 maupun selama gelombang protes tahun 2011.
Your Comment