Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip kantor berita Palestina Shehab, Amnesty International dengan merujuk pada data statistik yang tersedia, mengumumkan bahwa antara bulan Januari 2023 hingga April 2026, 117 perkampungan dari komunitas primitif dan penggembala Palestina di Tepi Barat telah diratakan seluruhnya atau sebagian, dan penduduknya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pemindahan paksa ini menjadikan jumlah warga Palestina yang terusir dalam kurun waktu tersebut mencapai sekitar 5910 jiwa.
Amnesty International juga menekankan bahwa dalam periode waktu yang sama, 363 pos terdepan pemukiman ilegal baru didirikan di Tepi Barat oleh otoritas rezim Zionis, sementara sebanyak 3407 rumah tinggal dan fasilitas infrastruktur milik warga Palestina dihancurkan.
Organisasi hak asasi manusia ini menilai tindakan-tindakan tersebut sebagai bagian dari «kebijakan terencana» rezim Israel untuk memperkuat pendudukan dan memperluas aktivitas pemukiman di zona C Tepi Barat, dan menggambarkannya sebagai «pukulan telak» bagi hak kedaulatan dan keamanan penduduk Palestina di wilayah ini.
Laporan ini dirilis pada saat masyarakat internasional masih terus diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan oleh rezim Israel di wilayah pendudukan, dan tidak ada tindakan internasional yang tegas untuk menghentikan proses ini.
Your Comment