Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu meminta Amerika Serikat untuk menjelaskan sikap resminya terhadap pernyataan Duta Besarnya untuk Israel, Mike Huckabee, yang menyebut adanya “hak” Israel atas wilayah-wilayah Arab. Riyadh menilai pernyataan tersebut “berbahaya dan mengancam perdamaian dunia”.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam keras pernyataan Huckabee yang menyatakan bahwa kontrol Israel atas seluruh Timur Tengah bisa dianggap dapat diterima.
Riyadh menolak sepenuhnya pernyataan tersebut dan menyebutnya tidak bertanggung jawab serta melanggar hukum internasional, Piagam PBB, norma diplomatik, dan sebagai preseden berbahaya dari seorang pejabat Amerika.
Kementerian itu juga menilai bahwa pernyataan tersebut mengabaikan hubungan penting antara negara-negara kawasan dengan Amerika Serikat, serta mencerminkan pendekatan ekstrem yang berpotensi memicu permusuhan antarnegara dan mengancam keamanan serta perdamaian global.
Arab Saudi meminta Washington menjelaskan secara resmi sikapnya terhadap usulan tersebut, yang menurut Riyadh telah ditolak oleh seluruh negara pencinta damai.
Riyadh kembali menegaskan posisinya yang konsisten dalam menolak segala bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan, perbatasan, dan integritas teritorial negara-negara. Saudi menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan menyeluruh adalah mengakhiri pendudukan berdasarkan solusi dua negara serta pembentukan negara Palestina merdeka dalam perbatasan 1967.
Huckabee menyampaikan pernyataannya dalam wawancara dengan jurnalis Amerika Tucker Carlson, yang cuplikannya dipublikasikan pada Jumat lalu. Dalam wawancara itu, ia menyebut bahwa berdasarkan interpretasi keagamaan dan klaim “hak Taurat dari Sungai Nil hingga Efrat”, ia tidak melihat masalah dengan penguasaan wilayah luas Timur Tengah oleh Israel.
Huckabee ditunjuk sebagai Duta Besar AS untuk Israel pada April 2025. Ia dikenal sebagai seorang Kristen Evangelis yang sebelumnya mendukung klaim ekspansionis terkait “hak ilahi” Israel atas Tepi Barat yang diduduki.
Dalam konteks serupa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 12 Agustus 2025, dalam wawancara dengan saluran I24, menyatakan dirinya “sangat berkomitmen pada cita-cita Israel Raya”, yang menurut proposal Israel mencakup wilayah Palestina yang diduduki serta bagian dari negara-negara Arab dari Efrat hingga Nil—pernyataan yang juga menuai kecaman luas.
Your Comment