meskipun gencatan senjata secara lahiriah berlaku sejak 10 Oktober, sejak saat itu Israel telah menyebabkan gugurnya 451 warga Palestina di Gaza, setidaknya 100 di antaranya anak-anak. Pada saat yang sama, rezim Zionis membatalkan pendaftaran sekitar 40 organisasi kemanusiaan dan secara sistematis melanjutkan kekerasan reproduktif terhadap perempuan Palestina—tindakan yang oleh PBB dan LSM-LSM Israel dinilai sebagai bagian dari genosida.
Lebih dari 450 korban tewas di Gaza sejak dimulainya gencatan senjata
Kementerian Kesehatan Hamas di Jalur Gaza pada hari Kamis mengumumkan bahwa sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober hingga kini, 451 warga Palestina gugur akibat tembakan rezim Israel dan 1.251 orang lainnya terluka.
UNICEF pada hari Selasa mengonfirmasi bahwa setidaknya 100 anak termasuk di antara para korban, meskipun angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi karena hanya kasus-kasus yang memiliki data rinci yang dapat didaftarkan.
Dalam 97 hari terakhir, tim penyelamat telah mengevakuasi 710 jenazah dari bawah reruntuhan, sementara ribuan orang lainnya masih tertimbun. Menurut laporan PBB, lebih dari 80 persen bangunan di Jalur Gaza mengalami kerusakan atau hancur total.
Serangan dan penghancuran terus berlanjut meski ada gencatan senjata
Organisasi Oxfam kemarin memperingatkan bahwa meskipun ada gencatan senjata, serangan militer Israel terus berlanjut; lebih dari 440 warga Palestina telah tewas, lebih dari 2.500 bangunan tempat tinggal hancur, dan pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan tetap diberlakukan.
Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB yang dipimpin oleh Navi Pillay pada pertengahan September menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Jumlah total warga Palestina yang tewas sejak agresi besar-besaran Israel pasca operasi 7 Oktober 2023 kini melebihi 71.400 orang, dengan lebih dari 20.000 di antaranya adalah anak-anak.
Pemblokiran organisasi kemanusiaan
Koordinasi Organisasi Pembangunan memperingatkan bahwa keputusan Israel untuk membatalkan pendaftaran sekitar 40 organisasi kemanusiaan internasional yang aktif di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, sangat membahayakan upaya bantuan kemanusiaan. Organisasi-organisasi ini akan dipaksa menghentikan aktivitasnya dalam waktu 60 hari jika tidak mematuhi syarat-syarat Israel (termasuk menyerahkan daftar staf Palestina dan keluarga mereka).
Langkah ini melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, kewajiban perlindungan, serta hukum internasional tentang perlindungan data, dan akan semakin memperparah pengepungan serta pendudukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dampak keputusan ini bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat buruk tidak dapat dihitung, terutama di tengah pengepungan berkelanjutan dan lebih dari 70 ribu korban tewas sejak Oktober 2023 yang telah menimbulkan penderitaan luar biasa.
Organisasi-organisasi kemanusiaan mengelola atau mendukung sekitar 60 persen rumah sakit lapangan di Gaza dan 42 persen layanan air, sanitasi, dan kebersihan. Penghentian aktivitas mereka berarti penutupan segera sepertiga fasilitas kesehatan.
Pada tahun 2024, organisasi-organisasi ini menyediakan lebih dari setengah bantuan pangan—termasuk sebagian besar titik distribusi makanan siap saji dan seluruh perawatan bagi anak-anak yang menderita gizi buruk akut—serta hampir tiga perempat layanan tempat tinggal, barang nonpangan, dan dukungan psikososial.
Di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, aktivitas organisasi-organisasi ini juga sangat penting dalam menghadapi meningkatnya kekerasan tentara Israel dan perluasan permukiman ilegal. PBB pada bulan November mengumumkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun paling penuh kekerasan yang pernah tercatat bagi warga Palestina di wilayah-wilayah tersebut.
Organisasi-organisasi nonpemerintah Spanyol menuntut pelaksanaan ketentuan proposal non-mengikat yang disetujui parlemen pada tahun 2024, yang mencakup: gencatan senjata permanen, akses kemanusiaan yang memadai dan berkelanjutan, penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, penghentian perdagangan senjata dengan Israel, serta upaya penyelesaian melalui jalur perundingan.
Mereka menyerukan kepada komunitas internasional, Uni Eropa, dan Spanyol untuk menekan Israel—termasuk dengan benar-benar mengakhiri perdagangan senjata—serta mengajak warga untuk berpartisipasi dalam demonstrasi pada 31 Januari hingga 1 Februari di seluruh Spanyol.
Kekerasan reproduktif sebagai alat genosida
Organisasi nonpemerintah Israel “Physicians for Human Rights” (PHR) pada hari Rabu merilis dua laporan yang menggambarkan kekerasan reproduktif terhadap perempuan Palestina di Gaza sebagai salah satu unsur dari kemungkinan genosida.
Menurut laporan tersebut, bentuk kekerasan ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan, ketika dilakukan secara sistematis dengan niat pemusnahan, termasuk dalam definisi genosida.
Di Gaza, penghancuran oleh Israel terhadap kondisi yang diperlukan untuk kehamilan dan persalinan yang aman telah menyebabkan sepertiga perempuan mengalami kehamilan berisiko tinggi, dan seperlima bayi lahir prematur atau dengan berat badan rendah (berdasarkan data PBB).
Pada tahun 2025, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa dibandingkan tahun 2022, jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah meningkat 50 persen, kelainan bawaan meningkat 71 persen, kematian janin meningkat 88 persen, dan jumlah kelahiran prematur mencapai 4.000 dari total 49.180 kelahiran.
Pada paruh pertama tahun 2025, angka kelahiran menurun 41 persen dibandingkan tiga tahun sebelumnya, dengan hanya 17.000 kelahiran yang tercatat.
Kesaksian runtuhnya layanan kesehatan dan kelaparan
Kekerasan ini bertumpu pada tiga pilar: runtuhnya layanan kesehatan (33 dari 36 rumah sakit di Gaza hancur total atau sebagian), pengungsian paksa berulang, dan kelaparan yang diciptakan oleh Israel.
Kesaksian yang dikumpulkan oleh PHR mencakup pengalaman kehamilan tanpa akses kontrasepsi, kontraksi yang berhenti dan kembali secara tiba-tiba akibat ketakutan akan pengeboman, pengungsian dengan berjalan kaki, serta nyeri hebat akibat malnutrisi saat menyusui. Tenaga medis juga melaporkan terjadinya keguguran, terhentinya menstruasi akibat malnutrisi parah, serta kegagalan produksi ASI.
Pembatasan ketat dan tidak transparan Israel terhadap masuknya peralatan medis—termasuk larangan barang-barang “berpenggunaan ganda” dan proses birokrasi yang panjang—serta pengepungan total terhadap pangan selama 11 minggu pada tahun 2025, telah menimbulkan kerusakan besar pada layanan kesehatan reproduktif.
Physicians for Human Rights dan Global Human Rights Clinic Universitas Chicago menegaskan bahwa kerusakan ini bersifat berkelanjutan dan harus segera dipulihkan; setiap hari tanpa gizi yang memadai dan perawatan medis bagi perempuan hamil, menyusui, dan bayi, semakin menggerus kapasitas reproduktif, keamanan, dan kemandirian warga Palestina di Gaza.
Your Comment