Arria-formula adalah pertemuan tidak resmi di Dewan Keamanan PBB yang digagas oleh salah satu anggota. Pada pertemuan ini, karena tidak resmi, semua orang atau organisasi non-pemerintah bisa hadir. Pertemuan Arria-formula Dewan Keamanan PBB yang digelar hari Rabu (2/11/2022) disponsori oleh AS dan Albania dengan dalih penegakan hak asasi manusia, dan penyelidikan demonstrasi serta kerusuhan terbaru di Iran. Duta Besar Iran di PBB, Amir Saeed Iravani menuturkan, "AS mengklaim pertemuan tersebut digelar dengan maksud untuk mendukung HAM, tapi hal ini seperti lelucon karena orang-orang Iran harus menjadi korban terbesar sanksi-sanksi menindas AS selama puluhan tahun, dalam kerangka sebuah perang nyata yang menggunakan makanan dan obat-obatan sebagai senjatanya." Realitasnya AS tengah menggunakan HAM sebagai dalih untuk menggelar pertemuan non-resmi di DK PBB padahal dirinya sendiri adalah tertuduh pelanggar HAM pertama di dunia. AS selepas kemenangan Revolusi Islam Iran menerapkan sanksi-sanksi ekonomi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir terhadap Iran. Sanksi-sanksi ini bahkan menyebabkan sejumlah pasien meninggal dunia karena tidak bisa mendapatkan obat-obatan. Data di Kementerian Kesehatan Iran menunjukan pada tahun 2018, 70 penderita penyakit Thalasemia di Iran meninggal dunia karena sanksi, dan pada tahun-tahun berikutnya angkat itu terus bertambah, tahun 2019, menjadi 90 penderita, tahun 2020, 140 penderita, dan tahun 2021, 180 penderita.
Hingga saat ini banyak laporan dari para pelapor PBB yang membuktikan perilaku anti-kemanusiaan AS. Pelapor khusus PBB, Alena Douhan sempat menjelaskan perjalanannya ke Iran, untuk menyelidiki dampak-dampak negatif aksi permusuhan sepihak terhadap pemanfaatan HAM di negara ini. "Saya berbicara dengan para pasien di ruang gawat darurat, juga dengan orang-orang yang menderita penyakit kelainan genetik dan kanker. Hasilnya terungkap bahwa mereka tidak punya akses untuk mendapatkan obat-obatan yang memenuhi syarat," ujarnya. Kenyataannya AS tidak pernah mencemaskan HAM di Iran, dan dalam beberapa minggu terakhir, bersamaan dengan pecahnya kerusuhan di negara ini, dengan dalih mengedepankan diplomasi, Washington mengumumkan sudah tidak lagi memusatkan perhatian pada perundingan nuklir dengan Tehran, tapi lebih memperhatikan perkembangan dalam negeri Iran. Langkah tersebut jelas-jelas merupakan bentuk campur tangan nyata dalam urusan internal Iran, dan ini tentunya melanggar prinsip PBB yang tercantum dalam Piagam PBB yaitu menghindari campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. Di sisi lain, bukti-bukti yang berhasil dihimpun Kementerian Intelijen Iran dan IRGC menunjukan bahwa Dinas Intelijen AS, CIA bekerja sama dengan dinas intelijen negara-negara sekutunya untuk merencanakan dan merancang kerusuhan di Iran, dan membuka kesempatan meningkatkan tekanan terhadap Tehran. Oleh karena itu Dubes Iran untuk PBB menegaskan bahwa upaya beberapa negara seperti AS untuk menggelar pertemuan non-resmi di DK PBB justru akan memperlemah mekanisme-mekanisme efektif yang ada, dan melanggar prinsip serta tujuan PBB sendiri. Iravani menegaskan, "Iran menolak politisasi HAM, dan tidak menerima rekayasa sistem PBB oleh beberapa negara tertentu demi memajukan tujuan politik yang kabur, pada saat yang sama, Iran menilai masalah ini bergerak ke arah yang berbahaya dan hal ini selalu diperingatkan oleh Tehran sebelumnya."342/
