Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA-  Situs berita Mir’at al-Bahrain dalam laporannya menyebut bahwa kebijakan yang disebut “Izin Dakwah dan Bimbingan Keagamaan”, yang dikeluarkan beberapa hari lalu oleh Kementerian Kehakiman Bahrain, memicu reaksi keras dari masyarakat Syiah di negara tersebut.

Menurut laporan itu, setelah kebijakan tersebut diumumkan, lebih dari 15 pernyataan diterbitkan dari berbagai wilayah Bahrain. Sejumlah demonstrasi dan aksi protes juga digelar sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dinilai sebagai campur tangan langsung pemerintah dalam urusan keagamaan dan upaya menempatkan ritual-ritual Husaini di bawah pengawasan negara.

Pernyataan-pernyataan tersebut menegaskan bahwa husainiyah dan majelis-majelis duka tidak dapat dikelola hanya melalui perintah dan surat edaran administratif, serta bahwa mimbar Husaini bukanlah pekerjaan birokratis yang harus bergantung pada izin pemerintah.

Menurut mereka, mimbar Husaini merupakan misi keagamaan dan ritual yang berakar kuat dalam identitas serta karakter mazhab masyarakat. Warga Bahrain juga menyatakan penolakan terhadap penempatan ulama, khatib, dan maddah di bawah persyaratan serta prosedur yang dinilai ketat.

Mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kemandirian lembaga-lembaga keagamaan dan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan ajaran mazhab. Pernyataan-pernyataan itu juga menyerukan agar masyarakat tidak mengikuti prosedur baru tersebut dan memboikot pihak-pihak yang bersedia mematuhinya.

Demonstrasi di Sejumlah Wilayah

Selain melalui pernyataan tertulis, demonstrasi dan aksi protes juga digelar di sejumlah kawasan, antara lain al-Diraz, Sitra, al-Sanabis, dan Karbabad.

Dalam aksi-aksi tersebut, warga menyatakan penolakan terhadap kebijakan baru dan menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan campur tangannya dalam urusan keagamaan masyarakat Syiah.

Laporan tersebut menyebut bahwa gelombang protes ini muncul setelah serangkaian langkah pemerintah yang dinilai menargetkan aktivitas keagamaan, kegiatan sosial, serta sumber pendanaannya.

Menurut sumber itu, sejak dimulainya perang Amerika-Israel terhadap Republik Islam Iran, tekanan pemerintah Bahrain terhadap warga Syiah semakin meningkat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Langkah-langkah tersebut disebut mencakup penahanan sejumlah ulama Syiah terkemuka dan penyelenggaraan persidangan tertutup terhadap mereka, serta penahanan khatib, maddah, dan aktivis.

Dinilai sebagai Bagian dari Tekanan Regional

Kebijakan terbaru ini oleh sumber tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari suatu pola regional yang secara khusus menyasar komunitas Syiah. Menurut laporan itu, pola tersebut tampak dalam eskalasi militer di Iran dan Lebanon, serta tekanan finansial dan politik di Irak dan negara-negara Teluk.