Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bangunan masjid yang berada di wilayah Saharanpur, Uttar Pradesh, dibongkar menyusul putusan pengadilan setempat. Pembongkaran dilakukan sehari setelah pengadilan distrik menolak permohonan banding terhadap putusan sebelumnya yang menyatakan bangunan tersebut ilegal.

Dalam proses pembongkaran menggunakan buldoser, sejumlah pejabat tinggi setempat, termasuk kepala pemerintahan distrik dan wakilnya, hadir di lokasi. Kompleks tersebut juga berada di bawah pengamanan ketat, sementara aparat kepolisian bersenjata dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Masjid tersebut sebelumnya telah berada dalam pengawasan aparat dan disegel sejak malam sebelumnya.

Sebelumnya, Hakim Satendra Kumar menguatkan putusan tertanggal 17 Juli yang menyatakan bangunan masjid tersebut ilegal sekaligus memerintahkan pembongkarannya.

Berdasarkan putusan tersebut, warga setempat juga diwajibkan membayar kompensasi sekitar 6,41 crore rupee atas tuduhan menduduki secara ilegal dan menyalahgunakan lahan milik pemerintah.

Kasus ini bermula dari pengaduan Vikas Tyagi, mantan koordinator organisasi Hindu Bajrang Dal. Ia menuding masjid tersebut dibangun secara ilegal di atas kompleks milik pemerintah dan, selain digunakan untuk kegiatan administratif, juga dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

Namun, pihak Muslim membantah interpretasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya mewajibkan pengosongan lokasi dan bukan pembongkaran bangunan.

Pihak Muslim juga berencana mengajukan perkara tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi dengan menyertakan sejumlah dokumen historis sebagai dasar gugatan.

Oposisi Kritik Pembongkaran

Pembongkaran masjid tersebut mendapat kritik luas dari sejumlah pemimpin oposisi India. Tokoh dari berbagai partai, termasuk Partai Samajwadi dan Kongres, mengecam tindakan tersebut sebagai sesuatu yang “memalukan” dan menuding hukum telah digunakan sebagai alat untuk melakukan ketidakadilan.

Sebaliknya, Menteri Urusan Minoritas Uttar Pradesh menolak kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan sepenuhnya berdasarkan dan sesuai dengan perintah pengadilan.