Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Rezim Al-Khalifa di Bahrain memperketat tekanan terhadap komunitas Syiah dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, para aktivis menilai langkah ini lebih menyerupai tindakan balas dendam politik terhadap warga yang dianggap bersimpati kepada Republik Islam Iran.
Berdasarkan laporan harian Lebanon Al-Akhbar, pembatasan ini semakin terasa menjelang musim Asyura. Setiap hari dilaporkan terjadi ketegangan antara warga Bahrain dan aparat keamanan akibat upaya pemerintah membatasi penyelenggaraan majelis duka Muharam.
Kementerian Dalam Negeri Bahrain pada awal Juni juga melarang warga Bahrain melakukan perjalanan ke Iran dan Irak, termasuk untuk tujuan ziarah keagamaan. Keputusan ini disebut sebagai langkah keamanan, tetapi memunculkan pertanyaan karena pembatasan serupa tidak diberlakukan terhadap perjalanan ke wilayah pendudukan Israel.
Ibrahim Al-Aradi, Kepala Biro Politik Koalisi 14 Februari, menyebut keputusan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, setiap tahun sekitar 60 hingga 90 ribu warga Bahrain melakukan ziarah ke tempat-tempat suci di Iran dan Irak.
Selain larangan perjalanan, pemerintah Bahrain juga memperketat pembatasan terhadap acara-acara Asyura. Menteri Dalam Negeri Bahrain, Rasyid bin Abdullah Al-Khalifa, dalam pertemuan tahunannya dengan para pengurus husainiyah, melarang apa yang disebutnya sebagai “majelis Wilayatul Faqih” dan memperingatkan warga agar tidak mengikuti atau mendukung model Iran.
Kelompok oposisi Al-Wefaq menilai keputusan ini sebagai preseden berbahaya dan mengkhawatirkan. Mereka menyebut rezim Al-Khalifa semakin menunjukkan sikap sektarian yang tidak terkendali terhadap eksistensi komunitas Syiah Bahrain.
Dalam beberapa bulan terakhir, penangkapan terhadap warga Bahrain juga meningkat. Menurut Ibrahim Al-Aradi, sejak 28 Februari lalu lebih dari 500 pria dan wanita ditangkap. Ia memperingatkan kemungkinan adanya langkah yang lebih keras, seperti pencabutan kewarganegaraan dan pengusiran.
Di antara yang ditahan terdapat 51 ulama Bahrain. Menurut Komite Urusan Tahanan Bahrain, para ulama tersebut dipindahkan ke penjara Al-Hawdh Al-Jaf setelah satu bulan ditahan di pusat interogasi. Kementerian Dalam Negeri Bahrain menuduh mereka memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Iran, melakukan spionase, atau mengikuti pemikiran Wilayatul Faqih.
Komite tersebut menilai kasus ini sebagai bagian dari penargetan sistematis terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Mereka juga melaporkan penangkapan dua ulama Bahrain di Uni Emirat Arab, yang disebut sebagai bukti meluasnya koordinasi keamanan lintas negara untuk menekan ulama Syiah Bahrain.
Tekanan juga menyasar lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Pada pertengahan Mei lalu, pemerintah Bahrain membubarkan organisasi Al-Taw'iyah Al-Islamiyah, salah satu lembaga budaya dan sosial penting yang didirikan pada tahun 1972 oleh sejumlah ulama terkemuka Bahrain, termasuk Ayatullah Isa Qasim.
Sementara itu, Amnesty International dalam laporannya menyebut bahwa lebih dari seribu penangkapan tercatat di negara-negara Teluk selama perang terhadap Iran, terutama akibat unggahan dan aktivitas digital yang berkaitan dengan perang tersebut. Organisasi ini menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari kebijakan lebih luas untuk membatasi arus informasi dan memperketat kontrol atas ruang digital.
Your Comment