Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – investigasi yang diterbitkan The Guardian menyoroti peran alat-alat berat produksi perusahaan-perusahaan global dalam operasi penghancuran yang dilakukan militer rezim Zionis di wilayah Lebanon selatan. Sementara itu, para pakar hukum dan organisasi hak asasi manusia memperingatkan bahwa kelanjutan pasokan alat-alat tersebut dapat menempatkan perusahaan-perusahaan produsen beserta para eksekutifnya pada risiko tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang.
Ribuan Bulldozer Diimpor ke Israel
Berdasarkan data bea cukai Israel, sepanjang tahun 2025 rezim Zionis mengimpor sekitar 3.500 unit bulldozer. Negara-negara pemasok terbesar adalah: Korea Selatan: sekitar 1.000 unit, Inggris: 680 unit dan Jerman: 257 unit.
Menurut laporan The Guardian, foto dan video yang telah diverifikasi menggunakan teknologi geolokasi menunjukkan bahwa ekskavator dan bulldozer milik enam perusahaan besar internasional, termasuk: Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi dan Komatsu digunakan dalam penghancuran rumah-rumah, toko-toko, fasilitas umum, dan infrastruktur di desa-desa Lebanon selatan.
Penghancuran Berlanjut Setelah Gencatan Senjata
Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa militer Israel tetap melanjutkan operasi penghancuran di Lebanon selatan bahkan setelah diberlakukannya gencatan senjata. Puluhan kota dan desa perbatasan di sepanjang garis pemisah antara Lebanon dan Palestina pendudukan menjadi sasaran operasi tersebut. Menurut analisis organisasi investigatif Bellingcat, sedikitnya 46 desa di Lebanon selatan mengalami kerusakan berat, dan sebagian besar penghancuran justru terjadi setelah berlakunya gencatan senjata.
Bukti Visual Kehadiran Alat Berat
Foto-foto yang dipublikasikan kantor berita Associated Press di kota Mais al-Jabal memperlihatkan alat-alat berat milik perusahaan-perusahaan tersebut berada di lingkungan yang telah hancur total. Gambar-gambar lainnya menunjukkan bulldozer buatan: Caterpillar, Hyundai dan Komatsu sedang melakukan operasi penghancuran secara langsung.
Laporan tersebut juga memuat video dari kota Naqoura dan Debel yang menunjukkan penggunaan alat berat asing dalam penghancuran rumah-rumah dan infrastruktur sipil. Dalam salah satu rekaman, sebuah bulldozer Volvo terlihat menghancurkan sistem energi surya dan jaringan distribusi air.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Produsen
Para pakar hukum internasional menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar penggunaan alat-alat tersebut, melainkan juga tanggung jawab perusahaan yang terus memasok peralatan yang berulang kali digunakan dalam pelanggaran hukum internasional.
Menurut mereka, hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum maupun moral bagi para eksekutif perusahaan.
Marc Dumit, dari Amnesty International, memperingatkan bahwa perusahaan yang memasok peralatan yang digunakan dalam penghancuran luas terhadap properti sipil dapat menghadapi tuntutan hukum atas dugaan keterlibatan atau kerja sama dalam kejahatan perang.
Ia juga menyinggung penggunaan bulldozer oleh Israel selama bertahun-tahun di Tepi Barat dan mengatakan bahwa fakta tersebut seharusnya sudah menjadi peringatan serius bagi perusahaan-perusahaan terkait.
Tekanan terhadap Perusahaan dan Tanggapan Mereka
Perusahaan Caterpillar menghadapi tekanan khusus karena penggunaan bulldozer lapis baja tipe D9 oleh militer Israel. Sementara itu, perusahaan: Volvo, Komatsu, Hitachi dan Hyundai menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan hak asasi manusia, tetapi mengaku memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengawasi penggunaan akhir peralatan mereka setelah dijual.
Perusahaan-perusahaan tersebut menegaskan bahwa setelah alat berat diserahkan kepada pembeli, mereka tidak memiliki kendali penuh atas bagaimana alat tersebut digunakan. Adapun Caterpillar, menurut laporan The Guardian, tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar yang diajukan oleh media tersebut.
Your Comment