Menurut laporan kantor berita Abna mengutip situs web PBB, anggota Dewan Keamanan dalam pernyataan pers mereka, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas laporan mengenai pengerahan besar-besaran pasukan reaksi cepat di sekitar kota El-Obeid, dan memperingatkan kemungkinan serangan darat terhadap kota tersebut.
Anggota Dewan Keamanan, merujuk pada bahaya yang akan segera terjadi dari "kejahatan skala besar" dan pembantaian, meminta pasukan reaksi cepat untuk segera menghentikan serangan mereka terhadap El-Obeid.
Dalam pernyataan ini, anggota Dewan Keamanan juga menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terus berlanjut di seluruh Sudan, terutama laporan tentang eskalasi pertempuran di negara bagian Kordofan, dan menambahkan bahwa kelanjutan situasi ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan.
Dewan Keamanan meminta semua pihak yang terlibat untuk segera menghentikan pertempuran dan melindungi warga sipil.
Anggota Dewan juga menekankan bahwa semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan melaksanakan ketentuan yang disepakati dalam "Deklarasi Jeddah".
Anggota Dewan Keamanan juga menyatakan keprihatinan atas laporan serangan drone oleh pasukan reaksi cepat di kota El-Obeid dan peningkatan penggunaan drone oleh pihak yang bertikai di wilayah lain di Sudan, dan menuntut penyelidikan atas semua kasus pelanggaran dan penuntutan pelaku.
Dewan Keamanan menekankan perlunya memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan, dan meminta semua pihak yang bertikai untuk menjamin jalur yang aman bagi warga sipil sesuai dengan hukum internasional.
Anggota Dewan juga meminta semua negara anggota PBB untuk menahan diri dari campur tangan eksternal yang mengarah pada eskalasi konflik dan ketidakstabilan di Sudan, dan mendukung upaya-upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
Anggota juga menekankan perlunya melaksanakan kewajiban internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, termasuk Resolusi 2791 yang diadopsi pada tahun 2025.
Sebagai penutup, Dewan Keamanan sekali lagi menegaskan komitmen teguhnya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Sudan, dan menyatakan penolakannya terhadap pembentukan badan pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasai oleh pasukan reaksi cepat.
Your Comment