Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — kantor berita Amerika Talking Points Memo dalam sebuah catatan membahas persinggungan yang tidak tepat antara agama dan politik dalam pemerintahan Trump, serta menggambarkan peristiwa-peristiwa terbaru sebagai tanda kekacauan dan radikalisasi hubungan tersebut. Penulis mengatakan bahwa dalam waktu singkat, sejumlah besar berita keagamaan yang kontroversial telah muncul dari pemerintahan Trump, yang menurut banyak kalangan Kristen dianggap sebagai contoh penyimpangan akidah yang serius.
Laporan ini menyinggung penyebaran gambar buatan kecerdasan buatan yang menampilkan Trump dalam sosok mirip Isa al-Masih; sebuah tindakan yang terjadi bersamaan dengan serangan verbalnya terhadap Paus. Trump menggambarkan Paus sebagai “lemah terhadap kejahatan” dan “tidak layak untuk urusan politik luar negeri”, dan sikap-sikap ini, khususnya di kalangan Katolik, memicu reaksi negatif.
Baca juga: Paus: Saya tidak takut kepada Trump; saya berbicara lantang menentang perang
Selanjutnya, J.D. Vance, Wakil Presiden, juga menjadi sorotan karena pernyataannya tentang perlunya “kehati-hatian Paus dalam مسائل teologis”. Ia bahkan dalam satu pidato mempertanyakan pemahaman Paus terhadap ajaran Santo Agustinus; hal yang semakin memperuncing ketegangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan.
Selain itu, Pete Hegseth, Menteri Perang, di Pentagon membacakan doa dengan مضمون “pembalasan besar dan murka yang dahsyat” yang diambil dari dialog fiktif dalam film Pulp Fiction. Penulis menganggap tindakan ini sebagai contoh percampuran “tidak lazim” antara agama, politik, dan budaya populer dalam pemerintahan Trump.
Dalam analisis ini ditekankan bahwa meskipun tindakan-tindakan tersebut pada pandangan pertama mungkin hanya tampak kontroversial atau tidak lazim, dampak hukum dan strukturalnya tidak boleh diabaikan. Secara khusus, prinsip pemisahan agama dan negara dalam Konstitusi Amerika dipertanyakan, dan pemerintahan Trump dituduh mempromosikan sejenis Kekristenan yang gemar perang dan nasionalistis, yang ekspresinya sering digambarkan tidak stabil dan tidak koheren secara teologis.
Menurut laporan ini, struktur kekuasaan dalam pemerintahan Trump telah menyerupai kumpulan “wilayah kekuasaan keagamaan” di dalam lembaga-lembaga federal, yang masing-masing bergerak untuk membenarkan dan melindungi kinerja pemerintahan.
Penulis menekankan bahwa proyek ini melemahkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum melalui pemanfaatan wacana keagamaan.
Dalam kerangka yang sama, beberapa pejabat, termasuk Lori Chavez-DeRemer, Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat, juga dituduh menggunakan simbol-simbol dan ritual keagamaan untuk mendorong tujuan-tujuan politik. Departemen Kehakiman Amerika juga dalam sebuah laporan kontroversial menuduh pemerintahan sebelumnya “memusuhi Kekristenan”, sementara pada saat yang sama menggunakan undang-undang serupa untuk menindak jurnalis dan para aktivis.
Dalam bagian lain analisis ini, disebutkan peran Bill Pulte, Direktur Federal Housing Finance Agency, dalam mendorong Trump untuk menyebarkan gambar kontroversial tersebut. Ia, yang dikenal sebagai salah satu figur kontroversial dalam pemerintahan, juga dituduh berupaya menekan lembaga-lembaga keuangan dan peradilan.
Pada bagian akhir, penulis menegaskan bahwa meskipun sebagian dari basis keagamaan Trump mungkin masih tetap mendukungnya, tindakan-tindakan terbaru—termasuk penggambaran dirinya seperti Al-Masih—telah menuai reaksi negatif dari sebagian sekutu keagamaannya. Di antaranya, Robert Barron, seorang uskup Katolik Roma-Amerika, menggambarkan perilaku-perilaku itu sebagai “sangat tidak pantas dan tidak menghormati.”
Your Comment