Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa tindakan-tindakan ini adalah "campur tangan terang-terangan dalam urusan keagamaan dan pelanggaran nyata terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan." Ia menekankan bahwa tindakan-tindakan ini digambarkan sebagai "upaya baru untuk mengintimidasi dan meminggirkan penduduk Muslim."
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa pengumpulan paksa informasi pribadi, termasuk foto dan afiliasi sektarian tokoh agama, sama dengan “pelecehan sistematis” yang bertujuan untuk menanamkan rasa takut di antara para jemaah dan mencegah mereka melakukan ritual keagamaan mereka secara bebas. Juru bicara tersebut selanjutnya mencatat bahwa tindakan-tindakan ini sesuai dengan pola Islamofobia yang terinstitusionalisasi secara lebih luas.
Kementerian Luar Negeri Pakistan juga menuduh pemerintah India memicu kebijakan-kebijakan ini melalui ideologi Hindutva dan mengatakan bahwa peristiwa di Jammu dan Kashmir mencerminkan intensifikasi penindasan identitas keagamaan Muslim di wilayah tersebut.
Ia menyimpulkan dengan menekankan bahwa Pakistan akan terus berdiri bersama rakyat Kashmir dan terus menyuarakan penentangannya terhadap segala bentuk penganiayaan agama dan intoleransi sistematis yang menargetkan Muslim di Jammu dan Kashmir.
Jammu dan Kashmir adalah satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India. 67 persen penduduk negara bagian tersebut adalah Muslim, dan di Lembah Kashmir, angka tersebut meningkat menjadi 95 persen. Negara bagian ini memiliki komunitas Hindu, Sikh, dan Buddha yang dinamis.
Sejak pencabutan status khusus wilayah pendudukan Jammu dan Kashmir oleh pemerintah Partai Bharatiya Janata yang berkuasa pada 5 Agustus 2019, lebih dari 950 warga Kashmir, termasuk 18 perempuan, telah gugur, 246 di antaranya dalam bentrokan dan penahanan palsu.
Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penculikan, terus berlanjut di wilayah Jammu dan Kashmir. Taktik India di Jammu dan Kashmir merupakan bagian dari strategi yang diperhitungkan untuk menghancurkan perjuangan kemerdekaan Kashmir, tetapi penindasan ini justru memperkuat tekad Muslim Kashmir untuk melawan penindasan.
Otoritas India menggunakan tindakan kekerasan, bersamaan dengan perubahan tatanan sosial-ekonomi wilayah tersebut, untuk memicu Islamofobia dan menindas Muslim. Penindasan yang meningkat ini bukan hanya serangan terhadap Kashmir, tetapi juga serangan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Your Comment