Menurut Kantor Berita ABNA, Warga Suriah berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS), Rabu (13/4), di daerah yang dikuasai rezim Presiden Bashar al-Assad dalam pemilihan parlemen, yang telah dibubarkan oleh oposisi karena dianggap tidak sah.
Pemungutan suara juga berlangsung bertepatan dengan dimulainya babak lain perundingan damai yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, yang bertujuan mengakhiri koflik lima tahun, di mana nasib Assad menjadi masalah yang pelik.
Dalam pelaksanaan pemilihan parlemen, terdapat sekitar 7.200 TPS yang dibuka, pada pukul 07.00 waktu setempat di daerah yang dikuasai pemerintah – sekitar sepertiga dari wilayah negara di mana sekitar 60% penduduk tinggal.
TPS-TPS tersebut akan terus dibuka selama12 jam kecuali komisi pemilihan memutuskan untuk memperpanjang batas waktu.
“Saya memilih karena pemilu ini akan menentukan masa depan negara. Saya berharap bahwa pemenang akan bekerja untuk bangsa bahkan sebelum dipilih oleh para pemilih,” ujar Yamin al-Homsi (37 tahun) yang memberikan suara di Damaskus, kepada AFP.
Sedangkan Samer Issa, pengendara taksi menyampaikan bahwa dirinya memberikan suara untuk memenuhi tugas nasionalnya.
“Sekarang terserah kepada para pemenang untuk memenuhi janji-janji mereka,” tambah pria berusia 58 tahun.
Warga Suriah memberikan hak suaranya dalam pemilihan parlemen di daerah yang dikuasai pemerintah. Pemilu ini, menurut para pemilih, dinilai sebagai upaya untuk menunjukkan dukungan terhadap Presiden Bashar al-Assad yang kerap didesak untuk mundur oleh publik internasional dan kelompok oposisi.
Pemilu ini digelar di tengah upaya perundingan damai yang didukung oleh PBB untuk menemukan solusi politik atas perang saudara yang sudah berkecamuk selama lima tahun di Suriah. Pemerintah Suriah mengklaim pemilu ini diadakan tepat waktu dan sejalan dengan konstitusi. Sementara, pihak oposisi menilai pemilu ini tidak sah, begitu pula dengan negara-negara Barat, seperti Inggris dan Perancis, yang menilai pemilu ini "palsu."
Assad menyatakan bahwa terorisme mampu menghancurkan banyak infrastruktur Suriah, tetapi tidak "struktur sosial, identitas nasional" Suriah. Ini merupakan kali pertama bagi Assad untuk berpartisipasi dalam pemilihan parlemen.
Perang saudara Suriah telah menewaskan lebih dari 250ribu orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi, utamanya ke Eropa. Suriah pun menjadi negara dengan kekuasaan yang terbelah-belah, antara pemerintah, pemberontak, milisi Kurdi dan kelompok militan seperti ISIS dan Front al-Nusra yang terkait dengan al-Qaidah. Pemerintah Suriah kini menguasai sekitar sepertiga dari Suriah, termasuk sejumlah kota utama di Suriah barat.
Dengan parlemen yang dipilih setiap empat tahun, ini merupakan pemilihan umum parlemen kedua yang diselenggarakan oleh pemerintah Suriah dalam masa perang. Assad terpilih kembali sebagai kepala negara dalam pemilihan presiden pada 2014. Sejumlah negara Barat menentang pemilu ini dan menentang kepemimpinan Assad. Barat menilai pemilu ini tidak sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pemilu seharusnya digelar pada akhir transisi, yang akan berlangsung selama 18 bulan. Namun, sekutu Suriah, terutama Rusia, menyatakan pemilu ini sejalan dengan konstitusi, dan diperlukan untuk menghindari kekosongan kekuasaan.
