Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Hadi Al Ameri, Sabtu (13/11/2021) menuturkan, kebingungan yang muncul dalam proses pemungutan suara saat pelaksanaan pemilu parlemen Irak, menunjukkan bahwa Komisi Tinggi Pemilu negara ini tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan sebuah pemilu yang transparan.
Ia menambahkan, "Sejak hari pertama kami sudah meragukan kerja Komisi Tinggi Pemilu Irak, oleh karena itu kami mendesak penandatanganan kontrak dengan sebuah perusahaan jasa pemeriksa masalah pemilu."
Menurut Hadi Al Ameri, di hari pemungutan suara, 3.600 mesin tidak berfungsi, dan demonstrasi memprotes hasil pemilu yang terjadi saat ini bukan untuk melawan pemenang pemilu, tapi untuk melawan Komisi Tinggi Pemilu Irak karena telah gagal.
Ia menegaskan, "Kecurangan dalam pemilu kali ini dilakukan melalui serangan siber, dan tujuannya untuk menyeret Irak ke lorong gelap, menurut kami intervensi Israel dalam masalah ini bukan sesuatu yang tidak mungkin."
Sebelumnya salah satu anggota Aliansi Negara Hukum Irak mengatakan, hasil pemilu parlemen Irak sudah dilimpahkan ke komite peradilan, dan mereka punya waktu 10 hari untuk mengkaji berbagai sisi masalah, dan mengumumkan kesimpulannya. (HS)
342/
