Menurut Kantor Berita Internasional ABNA, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menegaskan dalam pernyataannya bahwa Menteri Luar Negeri Mohammad Hassan akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di organisasi internasional tersebut pada pertemuan PBB di New York pekan ini.
Proposal keanggotaan penuh Palestina memerlukan dukungan Dewan Keamanan; Dewan ini memperkenalkan usulan anggota baru ke majelis umum organisasi untuk pemungutan suara.
Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) menulis dalam pernyataannya menjelang kunjungan Mohammad Hassan ke New York: “Dalam pertemuan ini, menteri luar negeri akan menekankan permintaan Malaysia untuk segera melakukan gencatan senjata, penolakan terhadap pemukiman kembali paksa warga Palestina, dan pemenuhan kebutuhan warga Gaza untuk memiliki akses tanpa gangguan terhadap bantuan kemanusiaan.”
Pada hari Selasa (23/1), Mohammad Hassan dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. Pada bagian lain pernyataan tersebut disebutkan: “Dalam pertemuan ini, Malaysia akan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan Israel.”
Dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa Menlu Malaysia akan mendukung pengakuan dan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, dukungan ini mencakup upaya yang bertujuan untuk menekankan hak sah rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka, kemerdekaan dan kedaulatan nasional mereka, yang selama ini terus-menerus dirampas.
Selain itu, Menlu Malaysia juga akan mendukung usulan solusi dua negara dalam pertemuan ini. Berdasarkan pengumuman Kementerian Luar Negeri Malaysia, Mohammad Hassan akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, dan menyatakan dukungannya atas permintaan akses yang segera, aman, tanpa gangguan, luas dan berkelanjutan atas bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.