Menurut Kantor Berita ABNA, Presiden Republik Islam Iran dalam wawancara langsung dengan televisi nasional negara ini pada Selasa malam, 28 November 2017, menyinggung sejumlah prioritas terpenting kebijakan dalam dan luar negeri pemerintah.
Hassan Rouhani dalam wawancara –yang bertujuan untuk memaparkan kinerja 100 hari kedua dalam pemerintahannya itu– menegaskan strategi Iran untuk menyelesaikan persoalan di kawasan dan dunia melalui interaksi dan dialog.
Rouhani lebih lanjut menyinggung kebijakan agresif Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai krisis dalam negeri Arab Saudi dan kegagalannya di kawasan sebagai penyebab yang mendorong Al Saud untuk menciptakan ketegangan regional. Ia mengatakan, Iran mengambil kebijakan menahan diri dalam menghadapi ketegangan yang diciptakan oleh pemerintah-pemerintah seperti Arab Saudi.
Kegagalan kebijakan Arab Saudi yang dimaksud adalah kegagalan Raja Salman bin Abdul Aziz dan putranya untuk melanjutkan perang saudara di Suriah, terperangkapnya Riyadh dalam kubangan yang dibuatnya sendiri di Yaman, kegagalan politik dan militer di Irak dan buruknya diplomasi di Lebanon dan Qatar.
Kegagalan kebijakan regional tersebut terjadi berbarengan dengan krisis suksesi di Arab Saudi, di mana kondisi ini sangat menekan Riyadh sehingga Al Saud berusaha untuk mengkompensasi sebagian kegagalannya itu melalui normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel.
Menurut Presiden Iran, kebijakan haus perang tersebut diambil bersamaan dengan dimulainya sebuah pemerintah ekstrem di Amerika Serikat. Rouhani mengatakan, Iran mengagendakan kebijakan dialog dan interaksi konstruktif dengan negara-negara lain dan dunia juga menyambut cara ini untuk menjalin hubungan internasional.
Meski demikian, Rouhani menegaskan bahwa pemerintahnya tidak hanya mendukung diplomasi, namun juga membela pengembangan kemampuan rudal Iran, dan akan memajukan keduanya.
Pernyataan Rouhani tersebut menegaskan bahwa kesuksesan Iran dalam diplomasi terutama dalam kondisi kawasan saat ini akan terwujud hanya bersandar pada kemenangan pertahanan di medan pertempuran melawan teroris, dan jika garis Muqawama dan kemampuan pertahanan dalam melawan teroris tidak ada, maka tidak diragukan lagi bahwa dialog, interaksi dan kerjasama regional dan internasional tidak akan mungkin dilakukan.
Di bagian lain wawancaranya, Presiden Iran menyinggung kondisi yang terjadi di Asia Barat dan kebijakan sejumlah pihak yang menyulut ketegangan di kawasan ini. Menurutnya, di dalam negeri Iran diperlukan persatuan dan empati lebih dari sebelumnya, oleh karena itu ia menegaskan pentingnya kedekatan para pemimpin lembaga penting Republik Islam dan kelanjutan perundingan pemerintah dengan pasukan Angkatan Bersenjata.
Poin-poin pembicaraan Presiden Iran tersebut pada dasarnya merupakan penafsiran dari penjelasan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran beberapa waktu lalu yang menegaskan bahwa di dalam negeri Iran harus satu suara. Saat ini, semua pejabat Republik Islam yang telah memahami pentingnya persatuan dan empat tersebut berusaha utnuk melawan sejumlah tindakan perpecahan yang bertujuan untuk menciptakan ketegangan dan pesimisme di dalam negeri.
Presiden Iran –yang memahami realitas bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara adalah kelanjutan dari kebijakan dalam negeri– menegaskan bahwa Iran harus kuat dari dalam dan mencapai perkembangan yang komprehensif dan tidak terbatas, sebab, itu adalah awal bagi kemampuan Iran untuk memulihkan stabilitas di kawasan. Kini harus dilihat tentang bagaimana pemerintahan Iran ke-12 ini untuk melaksanakan strategi tersebut dalam empat tahun ini.
