Menurut Kantor Berita ABNA, dalam statemen yang disampaikan hari Sabtu (28/1/2017) kementerian luar negeri Iran menyatakan, keputusan pemerintah AS menciptakan pembatasan bagi kunjungan Muslim ke AS, selain bertentangan dengan klaim penumpasan terorisme maupun perlindungan terhadap keamanan rakyat AS, juga menjadi hadiah bagi para ekstremis dan pendukungnya yang dicatat dalam sejarah.
"Di saat publik dunia membutuhkan dialog untuk memberantas akar kekerasan dan ekstremisme, ketika Majelis Umum PBB mengesahkan usulan Iran mengenai partisipasi global menumpas kekerasan dan terorisme, keputusan tidak matang AS dengan melancarkan diskriminasi kolektif terhadap warga negara-negara Muslim menjadi sarana yang akan disalahgunakan untuk tujuan meningkatkan kekerasan dan ekstremisme," ujar kementerian luar negeri Iran dalam statemennya.
"Keputusan pemerintah AS menjadikan rakyat Iran sebagai sasaran, dan penghinaan terang-terangan terhadap mereka menunjukkan tidak terbuktinya klaim AS selama ini mengenai persahabatannya dengan rakyat Iran. Sebaliknya, justru menampakan permusuhan sebagian kelompok dalam pemerintah AS terhadap seluruh orang Iran di penjuru dunia," tegasnya.
Bangsa Iran, tutur kemenlu Iran, berpijak pada peradaban kuno, dan ajaran yang banyak mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dan senantiasa menyerukan interaksi konstruktif dan perlawanan terhadap imperialisme, ekstremisme dan kekerasan; bangsa ini berjuang memerangi teroris, dan menjadi korban pertama terorisme yang teroganisir.
"Bangsa Iran tidak pernah satupun hadir dalam aksi kelompok-kelompok teroris, tapi di semua lapisan masyarakatnya baik sebagai ilmuan, mahasiswa, pebisnis, imigran dan wisatawan; tampil sebagai salah satu bangsa yang paling taat terhadap aturan, terpelajar dan sukses,"pungkasnya.
