4 Oktober 2014 - 07:12
 Inggris Punya Rekam Jejak Buruk dalam Sejarah Iran

Khatib Jumat Tehran mengatakan, rakyat Iran mendukung perundingan nuklir dengan Kelompok 5+1 dengan memperhatikan garis merah Republik Islam.

Menurut Kantor Berita ABNA, Ayatullah Sayid Ahmad Khatami, Khatib Jumat Tehran menjelaskan, “Menjaga pengayaan uranium di Iran sebanyak yang dibutuhkan negara, melanjutkan riset nuklir, melanjutkan aktivitas situs nuklir Fordo dan Natanz untuk pengayaan uranium dan menjaga instalasi-instalasi air berat Arak, harus diperhatikan dalam perundingan nuklir.”

Ayatullah Khatami juga mengapresiasi pidato Presiden Iran di sidang Majelis Umum PBB dan menyinggung pidato David Cameron, Perdana Menteri Inggris. Ia menegaskan, “Dengan berdusta David Cameron melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Republik Islam Iran.”

Menurut Khatib Jumat Tehran, Inggris memiliki catatan yang buruk dalam pandangan rakyat Iran. “Inggris pendukung utama terorisme dan sejak pendudukan Palestina sampai sekarang, Inggris terus memberikan dukungannya kepada rezim Zionis Israel,” ungkapnya.

Ayatullah Khatami menerangkan bahwa Inggris terlibat langsung dalam kasus pemberian senjata kimia kepada rezim Saddam Hussein, diktator Irak dalam agresi militer Irak ke Iran, juga dalam mendukung kelompok teroris munafikin dan menyimpang ketika kebangkitan Masyruteh terjadi di Iran.

Ia menambahkan, “Rakyat Iran tidak pernah membutuhkan perluasan hubungan dengan Inggris, justru pemerintah Inggrislah yang mengharapkan pemulihan dan perluasan hubungan dengan Iran.”

Aliansi internasional anti-kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS dalam pandangan Ayatullah Khatami adalah aliansi munafik dan dibentuk untuk tujuan jahat. Negara-negara yang mengklaim berperang melawan terorisme sedang menjustifikasi langkah-langkahnya menciptakan kelompok-kelompok teroris.

Khatib Jumat Tehran melanjutkan, pemimpin ISIS dilatih oleh Dinas Intelijen Israel, Mossad. Menurutnya serangan negara-negara aliansi internasional ke sejumlah titik vital dan infrastruktur Suriah dan Irak merupakan pelanggaran tegas dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan independen.

Ia menandaskan, “Serangan ke negara-negara merdeka dan berdaulat tanpa izin pemerintahan sah negara itu, bertentangan dengan seluruh peraturan internasional.” (IRIB)