Gerakan Non-Blok Harus Merubah DK PBB

Menurut Kantor Berita ABNA, Seorang mantan inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mendesak anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk mendiskusikan perubahan yang diperlukan dalam struktur Dewan Keamanan PBB. "Dewan Keamanan dan jalan veto dan sejumlah keterbatasan yang hanya untuk negara-negara besar harus diubah dan saya pikir itu juga akan menjadi salah satu poin yang akan dibahas pada konferensi ini," Yasri Abu Shadi, juga anggota dari Dewan Luar Negeri Mesir mengatakan kepada Press TV. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa hampir semua negara di dunia menaruh respek pada NAM kecuali "lima negara pemilik senjata [nuklir] yang mereka benar-benar harus mengurangi senjata mereka [dan] tiga atau empat negara yang tidak menandatangani (Non-Proliferasi) NPT termasuk Israel. " "Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak menandatangani NPT dan tidak ada negara yang menuduh (Zionis Israel) tapi menuduh tidak hanya Iran tetapi juga Irak, Libya dan Suriah bahkan Mesir, tidak memberikan tuduhan apapun untuk apa yang lakukan Israel," pejabat Mesir berpendapat. Mengacu pada kehadiran sejumlah besar delegasi tingkat tinggi dunia pada KTT GNB di Tehran, Abu Shadi mencatat bahwa "kehadiran sejumlah besar negara membuktikan bahwa semua tekanan pada negara-negara untuk tidak menghadiri di Tehran [telah] gagal. " Lebih dari 100 negara yang mengambil bagian dalam pertemuan GNB yang dimulai pada tingkat ahli di Tehran pada hari Minggu (26/8/12). Pada upacara pembukaan pertemuan tingkat ahli NAM, Iran menerima jabatann kepresidenan bergilir gerakan selama tiga tahun. Duta Besar Mesir untuk PBB Mootaz Khalil secara resmi menyerahkan presiden ke Iran. Pertemuan dua hari tingkat menteri luar negeri dari KTT GNB telah dimulai dan saat ini sedang berlangsung di ibukota Iran.[IT/r]