1 Agustus 2011 - 19:30

Rakyat Revolusioner Bahrain tetap bersikukuh untuk tidak mengadakan dialog atau perundingan damai dengan Ali Khalifah, mereka menyatakan komite pencari fakta yang telah terbentuk hanyalah kamuflase belaka untuk menutupi kekejaman rezim Ali Khalifah.

Menurut Kantor Berita ABNA, penentangan rakyat dan berbagai partai Bahrain atas komite pencari fakta yang sudah terbentuk dengan dukungan raja Negara tersebut semakin lama semakin bertambah, mereka menyatakan bahwa komite yang sudah terbentuk itu tidak akan pernah mampu menguak hakikat kebenaran di Bahrain. Bersamaan dengan semua itu aksi demonstraasi masyarakat Bahrain masih terus digelar diberbagai daerah.

Ini adalah paparan berita perjuangan rakyat Bahrain pada hari ke 163.

Orang-orang Bahrain tidak mempercayai komite pencari fakta

Salah satu aktivis Bahrain menekankan bahwa masyarakat Bahrain tidak mempercayai komite pencari fakta yang telah dibentuk pemerintah Ali Khalifah.

Hani Rais mengatakan bahwa tidak ada satu pun tujuan yang mampu dicapai dari dialog yang dilakukan di Bahrain dengan promotor pemerintahan Ali Khalifah. Tujuan Ali Khalifah dari dialog tersebut tidak lain hanya ingin memunculkan perpecahan pemikiran umum baik didalam negeri maupun luar negeri, dan ini hanya ditujukan untuk kepentingan pribadinya.

Menyinggung bahwa masyarakat menginginkan dibentuknya komite pencari fakta yang dibentuk dunia Internasional yang bisa dipercayai masyarakat dia berkata bahwa komite pencari fakta yang dibentuk pemerintahan Ali Khalifah adalah sebuah komite yang tidak bisa diterima secara umum karena komite ini tidak mampu bersikap netral, landasan pembentukkannya pun bukan landasan yang benar. Selain itu tidak memiliki tujuan selain untuk menggoalkan tujuan-tujuan Ali Khalifah.

Dengan menekankan berbagai tindakan pemerintah Ali Khalifah yang tidak manusiawi pada masyarakat Bahrain sejak beberapa bulan yang lalu dia berkata “ Di Bahrain dengan alasan masalah perbedaan madzhab para pekerja pun dikeluarkan dari tempat bekerja mereka.

Komite pencari Fakta tidak lebih dari sekedar komite bohong belaka.

Salah satu aktivis politik Bahrain menekankan bahwa komite pencari fakta yang telah dibentuk pemerinerintah adalah komite yang dibentuk hanya untuk mencari perhatian dari dewan pembela hak asasi manusia PBB sehingga dia bisa mengambil alih tugas mereka.

Karim Mahrus berkata, “ Konverensi yang diadakan pemerintah Bahrain tidak membuahkan hasil karena tim musyawarah bukan tim yang semestinya melakukan permusyawaratan."

Dia juga menjelaskan bahwa dalam dialog itu tidak ada satu kesepakatan politik pun yang terlihat disepakati dia menambahkan, “Dapat disimpulkan bahwa raja Bahrain ingin menyenangkan para pendukungnya dengan mengundang sebagian kecil para penentangnya karena kehadiran sebagian kecil itu maka dia  menamakan konverensi itu sebagai dialog dua kubu yang berlawanan."

Sekaitan dengan tim pencari fakta dia mengisyaratkan, “Komite pencari kebenaran yang telah dibentuk Raja Bahrain adalah sebuah upaya untuk menyenangkan komite pembela hak-hak asasi manusia PBB dimana Raja Bahrain telah mengambil alih tugas mereka walaupun tim dari PBB sebenarnya sudah berencana untuk dikirim ke Bahrain tapi pihak pemerintahan Bahrain tidak memperjelas waktu kunjungan bagi mereka. Raja Bahrain telah mengambil alih tugas dari dewan pembela hak-hak asasi manusia PBB kemudian secara mandiri dia membentuk tim khusus, disampaikan bahwa tugas tim ini adalah tugas khusus dalam Negeri dan tidak ada turut campur dari Dunia Internasional."

Aktivis politik Bahrain ini menambahkan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari Komite yang telah dibentuk Ali Khalifah. Tapi tujuan utama komite ini adalah agar Raja Bahrain dapat memasukkan pengaruhnya secara langsung dalam pembentukan peraturan istimewa atas kondisi yang sedang terjadi di Bahrain. Dengan ini ia berusaha untuk menganalisa berbagai teknik untuk memperkuat kekuatan dan tentaranya.

Hanya 58 orang yang telah kami keluarkan.

Menteri pendidikan dan kebudayaan Bahrain dalam pemaparannya menerangkan bahwa mereka mengaku hanya mengeluarkan sebanyak 58 orang.

Orang-orang tersebut dikeluarkan dari kerja berdasarkan peraturan yang dikeluarkan dinas kehakiman yang sudah dibentuk dan seperti dikabarkan mereka telah dikeluarkan dari pekerjaan mereka.

Berkaitan dengan berita yang sudah tersebar bahwa pemberhentian para pekerja di departemen ini dengan kebijaksanaan menteri pendidikan dan kebudayaan Bahrain sendiri sudah mencapai ratusan orang dan semua itu dikarenakan masalah politik. Dia mengatakan Dinas ini berdasarkan dengan peraturan no 48 tahun 2010 dalam bidang pembentukan komite penganalisa untuk para pekerja kantor dan juga para pengajar serta siapa saja yang meanggar peratusan no 35 tahun 2006 maka dikeluarkan dari pekerjaan mereka.

Dibalik pernyataan ini masyarakat yang berjumlah 700 ribu orang dengan dikeluarkannya guru sebanyak 58 orang itu sudah terlalu banyak. Walau pun berbagai sumber meyakini bahwa jumlah orang yang dikeluarkan dari departemen pendidikan itu lebih banyak dari jumlah yang disebutkan tadi.

Dalam penjelasan selanjutnya pernyataan pimpinan departemen pendidikan Bahrain mengaku bahwa peraturan itu diberlakukan bagi siapa saja yang bertindak setengah-tengah dalam bekerja atau orang-orang yang ingin mengganggu dalam proses kinerja departemen ini.

Dikatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang dikeluarkan dari tempat kerja selain dari para pengajar, yaitu siapa saja yang memiliki pemikiran politik bertentangan dengan pemerintah Bahrain. Mereka telah diberhenti kerjakan dari tempat kerja.

Protes Partai Wafak atas pemberian kewarganegaraan bagi warga Kuwait.

Salah satu pimpinan kelompok Islam AL-Wafak Nasional Bahrain  memprotes tindakan pemerintah Ali Khalifah yang telah memberikan hak kewarganegaraan bagi warga Kuwait.

Khalil Marzuk dalam penjelasannya menekankan bahwa berdasarkan data yang ada sampai sekarang sudah ada 69 ribu orang Kuwait yang diberi kewarganegaraan. Tapi Raja Bahrain mengaku hanya sejumlah 15 ribu orang yang telah mendapat kewarganegaraan Bahrain.

Kelompok masyarakat Musum di Kuwait adalah kelompok orang yang tinggal di Kuwait tapi tidak memiliki kartu tanda kependudukan, mereka tidak memiliki hak apapun dalam hubungan kewarganegaraan mereka di Kuwait. 

Masyarakat Bahrain menentang Dialog dengan Pemerintah Bahrain.

Salah satu ahli politik Bahrain terkait penolakan masyarkat di Negaranya untuk berdialog dengan pemerintah yang telah menumpahkan darah dan melakukan penghninaan pada kesucian agama menekankan,: “ Doktor Rasyid Ar-Rasyid meminta kepada pemerintah Bahrain untuk mengiyakan permintaan masyarakat yaitu untuk membebaskan para tahanan serta untuk menggunakan angakatan bersenjata sesuai keadilan.”

Dia menjelaskan juga bahwa masyarakat Bahrain sebelum kaum Liberal sudah menampakkan protes mereka dengan dialog tersebut. Karena apa yang terjadi adalah upaya untuk menghilangkan segala upaya dan perjuangan dan juga merupakan upaya untuk membeli waktu serta menjauhkan segala cita-cita kaum revolusioner.  

Rasyid menambahkan ketika masyarkat menginginkan agar dilakukan perbaikan dalam Negara berikut dilakukan pembersihan tahanan serta pengembalian para tahanan yang sudah diasingkan itu adalah kesempatan emas bagi Ali Khalifah. Tapi dia malah memilih untuk melawan gerakan masyarakat dan akhirnya dia sendiri tidak mampu menanganinya dengan baik.

Amerika pergi dari Bahrain.