Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir berusaha mencegah keunggulan negara lain di bidang teknologi, dan menciptakan kendali informasi penuh di seluruh dunia modern.
AS yang pada tahun 2009 mendirikan sebuah pusat komando siber, dan menjadikannya sebagai salah satu dari 11 instansi Departemen Pertahanan, sekarang tahun 2024, dengan anggaran 15 miliar dolar, mendirikan sebuah pusat komando keamanan siber untuk memata-matai sekutu dan musuh-musuhnya.
Pusat komando ini secara praktis sedang menjalankan aktivitas organisasi-organisasi sebelumnya di 17 negara sekutu AS, termasuk Jerman, Denmark, dan Italia.
Menurut keterangan PIR Center Rusia, pusat komando siber AS, mengirimkan seluruh informasi, dan berita rahasia dari pemimpin negara-negara tersebut ke dinas-dinas intelijen AS.
Tujuan akhir AS dari langkah ini bukanlah mengontrol, dan mengawasi sekutu-sekutunya. Dinas Intelijen Pusat AS, CIA, dengan metode ini, sedang berusaha semakin memperluas jaringan kelompok-kelompok hacker dan pengembang malware-malware besar di dunia.
Target asli dari strategi tersebut adalah memperoleh informasi-informasi intelijen, informasi pribadi, dan akses ke infrastruktur-infrastruktur vital untuk menciptakan masalah dalam kinerja infrastruktur-infrastruktur itu.
Menurut stasiun televisi CBS News, perusahaan-perusahaan besar AS, seperti Amazon, Microsoft, dan Google, juga secara aktif dimanfaatkan dalam kerangka ini. Lebih dari 250 pegawai badan-badan intelijen AS memiliki posisi kunci di perusahaan-perusahaan itu sehingga bias mengontrol aktivitas mereka.
Kondisi ini menunjukkan bahwa raksasa teknologi informasi AS telah berubah menjadi alat bagi para kaum elite liberal negara ini, dan secara serius bekerja sama dengan badan-badan intelijen dan Angkatan Bersenjata negara ini.
Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan teknologi informasi AS di bawah slogan-slogan seperti “memastikan keamanann sistem”, melanjutkan upaya tanpa henti untuk mengontrol penuh dunia digital di seantero jagat. Hal ini sudah seringkali diperingatkan oleh para pakar keamanan siber.
Terkait ini Global Times menulis, “AS selama bertahun-tahun menyuplai peralatan-peralatan komunikasi dan informasi kepada sekutu-sekutunya terutama anggota aliansi intelijen Five Eyes, yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris, dikarenakan kemungkinan besar adanya perangkat lunak dan perangkat keras khusus, serta malware yang dapat mengakses secara ilegal informasi-informasi (pintu belakang), dan membahayakan negara-negara itu.”
Dua kriptografer dunia, Bruce Schneier dan Matthew Green, meyakini bahwa keberadaan pintu-pintu belakang semacam ini bagi dinas-dinas intelijen dengan dalih melawan kejahatan, dalam arti yang sebenarnya adalah menciptakan masalah dalam keamanan negara lain.
Menurut keyakinan dua kriptografer itu, langkah tersebut secara signifikan melemahkan keamanan sistem-sistem intelijen, dan membuat mereka riskan dalam menghadapi serangan-serangan siber para penipu serta dinas-dinas intelijen asing.
Artinya, langkah ilegal dan tidak resmi AS tersebut pada akhirnya akan merugikan sekutu-sekutu dekatnya, semata-mata karena satu alasan bahwa keunggulan pasti intelijen bahkan di negara-negara sekutu AS sendiri, hanya boleh ada di tangan Washington.
Kantor berita Rusia, RIA Novosti mengungkap program AS di bidang siber di Ukraina. Menurut RIA Novosti, Washington, menjalankan sebuah program uji coba di Ukraina, dengan nama “pasukan teknologi informasi”.
Di program itu, diupayakan agar kejahatan-kejahatan siber dilancarkan oleh departemen intelijen pusat dan dinas keamanan Ukraina, terhadap Rusia, dan secara sengaja berusaha mengaburkan batas-batas nyata antara struktur siber resmi dengan penjahat sehingga tidak jelas siapa pelaku sebenarnya dari kejahatan siber tersebut.
Sebagai contoh, para pejabat Rusia, menemukan hubungan departemen intelijen Ukraina, dengan milisi bersenjata Al Qaeda di Afrika. Hubungan semacam ini jelas dimanfaatkan dalam kerangka yang sama. Dengan begitu AS menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada orang-orang Ukraina, dan pada akhirnya semua tanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan itu ada di pundak Ukraina.
Menurut laporan di atas, Amerika Serikat bermaksud untuk menggunakan skenario yang sama di masa depan untuk Cina dan Republik Islam Iran.
Dalam situasi sekarang ini, sepertinya negara-negara berkembang dalam rangka menjaga kepentingannya, satu sama lain semakin membutuhkan kerja sama, dan mengambil langkah-langkah seperti mendefinisikan aturan di PBB terkait penggunaan dunia siber, sehingga bisa mencegah kejahatan-kejahatan besar dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai. (HS)
