(ABNA24.com) Wakil Menter Luar Negeri Iran Urusan Hukum dan Internasional, Gholam Hossein Dehghani mengatakan, Iran telah menyerahkan gugatannya kepada Dewan Keamanan PBB dalam masalah pelanggaran zona udara yang dilakukan drone AS.
Gholam Hossein Dehghani kepada wartawan hari Jumat (29/6) menjelaskan bahwa kementerian luar negeri Iran menyampaikan pengaduan ini berdasarkan Piagam PBB pasal 51. Ditegaskannya, jika AS kembali melanggar zona udara Iran, maka Iran berhak untuk mempertahankan diri.
Pada 20 Juni lalu, sebuah drone AS, Global Hawk menerobos wilayah udara Iran, dan menjadi target tembakan pasukan garda Revolusi Islam Iran di daerah pegunungan Mobarak, provinsi Hormozgan, wilayah selatan Iran.
Selama ini, sepak terjang AS di berbagai belahan dunia bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Pendekatan destruktif ini mencapai puncaknya sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.
Penindasan serta pengabaian hukum dan aturan internasional menjadi karakteristik kebijakan luar negeri Trump, yang dilihat dalam kerangka teori realisme sebagai implementasi dari kekuatan unilateralisme AS di arena internasional.
Pendekatan semacam itu tentu saja membahayakan tatanan dunia, dan pengabaian negara-negara dunia dan organisasi-organisasi internasional terhadap perilaku destruktif AS terhadap Iran dan beberapa negara lain akan berdampak terhadap keamanan internasional.
Kebijakan pemerintah Trump saat ini memicu berbagai perlawanan dan penentangan di tingkat dunia. Oleh karena itu, semakin besar tingkat resistensi terhadap pendekatan unilateralisme Trump di tingkat dunia, maka stabilitas, keamanan dan ketertiban multilateralisme global akan semakin tinggi.
Di AS sendiri muncul penentangan keras terhadap sepak terjang Trump. Dianne Feinstein, senator dari California mengatakan bahwa perang dengan Iran tidak menguntungkan siapa pun, dan Trump harus memilih jalan mengakhiri pernyataan konfrontatifnya dan memasuki pintu diplomasi.
Rusia dan Cina, sebagai dua aktor paling penting dan kuat di dunia tidak menerima kebijakan destruktif pemerintah Donald Trump di panggung global. Mereka menentang pendekatan yang diambil oleh presiden AS terhadap Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov baru-baru ini mengatakan negaranya menentang keputusan AS untuk menambah jumlah pasukannya di kawasan Asia Barat, dan menolak kebijakan AS yang terus-menerus meningkatkan ketegangan dan konfrontasi dengan Iran.
Persoalannya, apa yang didefinisikan oleh pemerintah AS sebagai strateginya di kawasan Asia Barat adalah konfrontasi dan eskalasi konflik terhadap Republik Islam Iran. Meningkatnya sanksi ekonomi, ancaman dan tekanan terhadap Iran sebagai tanda-tanda permusuhan Washington terhadap Tehran.
Iran menyikapi pendekatan AS tersebut dengan jawaban tegas, termasuk penembakkan drone Global Hawk oleh pasukan garda Revolusi Islam Iran sebagai bentuk pembelaan terhadap kedaulatan nasional dan pembelaaan terhadap keamanan teritorialnya.
Sebagaimana ditegaskan Presiden Iran Hassan Rouhani dalam percakapan telepon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, "Jika Amerika ingin kembali melanggar teritorial dan zona udara Iran, maka angkatan bersenjata Iran akan mengambil sikap tegas terhadap aksi mereka."
/129
Sumber : Pars Today
Minggu
30 Juni 2019
09.03.58
956224
Wakil Menter Luar Negeri Iran Urusan Hukum dan Internasional, Gholam Hossein Dehghani mengatakan, Iran telah menyerahkan gugatannya kepada Dewan Keamanan PBB dalam masalah pelanggaran zona udara yang dilakukan drone AS.