(ABNA24.com) Dinamika, Asia Tenggara pekan ini menyoroti sejumlah isu di antaranya pernyataan Ketua MK yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bersikap independen menyikapi sengketa hasil pilpres.
Isu lainnya mengenai seruan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad bahwa PNS Malaysia harus mengendalikan emosinya saat Layani publik.
Selain itu, reaksi pemerintah Bangladesh terhadap masalah pemulangan Muslim Rohingya yang tertunda, Thailand mendakwa kapten dan kru kapal yang membawa 65 Rohingya, dan terakhir mengenai kecelakaan pesawat militer Vietnam yang menewaskan dua Pilotnya.
Ketua MK: Mahkamah Konstitusi Independen !
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa seluruh hakim konstitusi serta gugus depan Mahkamah Konstitusi bekerja menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 dengan independen.
"Tidak hanya sembilan hakim konstitusi, namun kami semua tidak tunduk dan takut pada siapapun, kami tidak bisa diintervensi pada siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi serta kepada Allah SWT," ujar Anwar dilansir situs Antara Jumat (14/6)
Ia juga menjelaskan bahwa sembilan hakim konstitusi berasal dari tiga unsur, yaitu dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Meskipun demikian Anwar mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun.
"Sejak kami memasuki MK kami menjadi independen dan tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun. Kami tidak takut, kami hanya takut kepada Allah SWT," ujar Anwar.
Selain itu Anwar juga mengimbau seluruh pihak yang hadir di ruang sidang untuk menghormati jalannya persidangan, dan tidak mengatakan hal-hal yang menghina jalannya persidangan.
"Jangan sampai ada keluar perkataan yang menghina persidangan. Ini catatan bagi kita semua," ujar Anwar.
Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa dalam perkara sengketa Pilpres 2019 ini, tidak mengenal pihak terkait kecuali peserta pemilu atau pasangan calon.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai gugatan yang dinyatakan oleh paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak menyasar paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal menurutnya, pihak yang jadi termohon adalah KPU. Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya menyandang status terkait.
Dilaporkan, sebanyak 48 ribu aparat keamanan gabungan TNI dan POLRI dikerahkan untuk pengamanan sidang gugatan pemilu di MK.
PNS Malaysia Diminta Kontrol Emosi saat Layani Publik
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, pegawai negeri sipil harus mengontrol emosi mereka ketika berhadapan dengan publik.
The Star Online (10/6/2019) melaporkan, PM Malaysia menegaskan, PNS harus dapat mengendalikan emosi mereka ketika berhadapan dengan orang.
"Kita harus memastikan layanan yang ramah diberikan oleh seluruh departemen dan instansi pemerintah," katanya.
Mahathir menambahkan, tanggung jawab pegawai negeri sipil terhadap masyarakat di akar rumput, juga mencakup layanan yang ramah, efisien, dan cepat.
“Melayani orang adalah kewajiban mulia dan juga tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah,” ungkapnya ketika menyampaikan pidato di hadapan pegawai negeri sipil Melaka di Seri Negeri, Ayer Keroh, Senin (10/6).
Ia menegaskan, pemerintah juga serius dalam memberantas korupsi, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan tata kelola yang baik serta integritas di antara struktur layanan sipil.
Tunda Pemulangan Muslim Rohingya, Bangladesh Kecam Myanmar
Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina mengecam Myanmar karena menunda pemulangan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Rakhine.
"Masalahnya ada pada Myanmar karena mereka tidak ingin memulangkan pengungsi Rohingya," kata Hasina dalam konferensi pers hari Senin (10/6/2019) seperti dilansir AFP dari Dhaka.
Sekitar 740.000 Muslim Rohingya berlindung di kamp-kamp yang padat di Bangladesh setelah militer Myanmar menumpas dan mengusir mereka dari Rakhine pada Agustus 2017.
Saat ini banyak Muslim Rohingya mengkhawatirkan keselamatan mereka jika kembali ke Myanmar, di mana minoritas Muslim telah menghadapi puluhan tahun penindasan dan perampasan hak-hak.
Bangladesh dan Myanmar menandatangani kesepakatan repatriasi pada November 2017, namun sejauh ini tidak ada pengungsi Rohingya yang secara sukarela kembali ke Myanmar.
Sheikh Hasina juga mengkritik lembaga-lembaga bantuan internasional yang bekerja di kamp pengungsi Cox's Bazar, karena mereka menentang pemulangan paksa. Dia mengatakan lembaga-lembaga tersebut tidak tertarik untuk mengakhiri krisis.
"Masalah yang saya lihat sekarang adalah berbagai lembaga internasional yang menyediakan layanan sukarela atau bekerja di kamp-kamp Rohingya di Cox's Bazar, tidak pernah ingin ada pengungsi kembali," tegasnya.
Thailand Dakwa Kapten dan Kru Kapal yang Bawa 65 Rohingya
Otoritas Thailand mendakwa kapten dan kru kapal terdampar yang membawa 65 orang dari etnis Rohingya, Rabu (12/6).
Lima kru kapal yang merupakan warga Myanmar dan seorang kapten berkebangsaan Thailand tersebut dituduh membantu warga negara asing masuk ke wilayah Thailand secara ilegal.
"Kami mendakwa tersangka warga Thailand dan Myanmar dengan tuduhan membantu masuk imigran secara ilegal," ucap Jenderal Kepolisian Thailand Suchart Thirasawat kepada Reuters.
Jika dinyatakan bersalah, kru dan kapten kapal itu terancam dijerat hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Kapal tersebut ditemukan setelah terdampar di Pulau Rawi, Provinsi Satun, yang terletak di selatan Thailand. Sebanyak 29 pria, 31 perempuan, dan lima anak Rohingya ditemukan dalam kapal tersebut.
Suchart mengatakan para orang Rohingya itu saat ini telah diamankan oleh pihak berwenang untuk sementara waktu sambil menyelidiki mereka terlibat perdagangan manusia atau tidak.
Namun, Gubernur Provinsi Satun, Jaruwat Kliangklao, mengatakan bahwa orang-orang Rohingya ini berasal dari daerah perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh dan mereka bepergian ke Malaysia.
Selain Thailand, Malaysia dan Indonesia juga menjadi tujuan Rohingya yang berlayar secara ilegal selama beberapa bulan belakangan.
Mereka melarikan diri dari krisis kemanusiaan yang memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak 2017 lalu dan hingga kini belum selesai.
Krisis tersebut juga menyebabkan gelombang pengungsi Rohingya ke Bangladesh. Secara keseluruhan, lebih dari 700 ribu Rohingya mengungsi di Bangladesh.
Selain eksodus pengungsi, krisis ini juga dikhawatirkan berpotensi memperbesar peluang penyelundupan manusia melalui jalur laut.
Dua Pilot Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Militer Vietnam
Sebanyak dua orang pilot militer Vietnam tewas akibat kecelakaan pesawat ketika sedang menggelar latihan rutin pada Jumat (14/6).
Kedua pilot itu tewas ketika pesawat Yakovlev Yak-52 buatan Rusia yang mereka gunakan untuk latihan menabrak sebuah gunung di Provinsi Khanh Hoa. Lokasi kecelakaan ditutup untuk sementara waktu demi kepentingan penyelidikan.
Foto-foto dari media pemerintah memperlihatkan kepulan asap membubung dari pesawat Rusia yang terjatuh dalam insiden tersebut.
Vietnam sebenarnya memiliki catatan penerbangan sipil yang baik. Tapi kecelakaan pada pesawat dan helikopter militer kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Setidaknya dua pilot tewas dalam latihan militer di Provinsi Nghe An pada Juli 2018 lalu. Armada yang mereka gunakan saat itu adalah pesawat Sukhoi Su-22 buatan Rusia milik Angkatan Udara Vietnam.
Pada 2016, 14 orang juga tewas dalam kecelakaan pesawat militer. Vietnam saat ini sedang berupaya untuk memperbarui perlengkapan militernya dengan membeli bahan-bahan tidak hanya dari Rusia, tapi juga Prancis, Jerman, dan Israel.
/129