Di satu sisi, sebagai tindakan untuk menunjukkan solidaritas terhadap Israel, bantuan militer baru dan penghentian bantuan kepada UNRWA telah disetujui di Kongres AS, dan di sisi lain, pemerintahan Biden mengumumkan penolakannya terhadap serangan rezim Zionis terhadap Rafah.
Sekaitan dengan hal ini, dengan menyetujui rancangan undang-undang anggaran sementara, Kongres AS menyetujui bantuan militer baru untuk rezim Zionis dan juga menghentikan pengiriman dana ke Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) hingga Maret 2025.
RUU anggaran senilai $1,2 triliun ini disahkan Senat dengan 74 suara berbanding 24, dan kemudian ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden.RUU anggaran sementara ini disahkan dengan dukungan Partai Demokrat dan Republik untuk mencegah penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Sementara itu, dengan berlanjutnya kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza, situasi kelaparan dan kekurangan pangan di Jalur Gaza semakin memburuk. Anggaran sementara ini mengalokasikan bantuan militer kepada rezim Zionis sebesar 3,8 miliar dolar dari anggaran Departemen Pertahanan AS sebesar 886 miliar dolar. Sementara itu, menurut paket bantuan senilai $95 miliar yang diusulkan, $60 miliar dialokasikan untuk Ukraina dan $14 miliar untuk rezim Zionis. Bantuan militer baru AS ke Israel terjadi dalam kerangka kebijakan dukungan permanen ke Tel Aviv, meskipun perang Gaza masih berlanjut dan genosida rakyat Gaza serta penggunaan senjata kelaparan. Sementara itu, kejahatan baru, pemerkosaan terhadap perempuan Palestina dan kemudian pembunuhan mereka oleh tentara Zionis Israel di Gaza, menjadi dalam catatan hitam rezim Israel.
Di sisi lain, penangguhan bantuan AS kepada UNRWA akan memberikan guncangan besar bagi badan PBB yang bertugas memberikan bantuan kepada warga Palestina, termasuk di Jalur Gaza. Sebelumnya, untuk mendukung rezim Zionis, sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat dengan alasan palsu dan mengutip tuduhan Tel Aviv terhadap UNRWA, menangguhkan bantuan keuangan kepada organisasi PBB ini, yang memainkan peran penting dan esensial dalam memberikan bantuan kepada tertindas di Gaza. Penghentian bantuan ini telah meningkatkan risiko terhentinya kegiatan kemanusiaan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PBB di Gaza dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah padat penduduk ini. Tidak diragukan lagi, penghentian bantuan kepada UNRWA karena kebutuhan akan bantuan yang cepat dan meluas kepada dua juta orang di Gaza yang menderita kekurangan parah dan bahkan kelaparan serta kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar manusia akibat perang dan pengepungan yang dilakukan oleh rezim Zionis, dapat menyebabkan bencana kemanusiaan di Gaza yang jauh lebih buruk dibandingkan situasi mengerikan yang terjadi saat ini. Terlepas dari dukungan politik dan militer AS yang luas terhadap rezim Zionis, dan penolakan rezim ini untuk menerima tuntutan komunitas internasional, termasuk permintaan Amerika untuk gencatan senjata dalam perang Gaza, pemerintahan Biden dan pejabat senior Amerika para pejabat hanya menyatakan peringatan yang tidak efektif kepada Tel Aviv dan tidak menggunakan tekanan politik dan keuangan untuk memaksa Israel menghentikan perang Gaza. Dalam konteks ini dan dalam peringatan formalitas Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan menyebut Washington telah dengan jelas menyatakan posisinya mengenai kemungkinan serangan rezim Zionis di Rafah, dan mengatakan, Bergerak menuju Rafah dengan operasi militer apapun adalah salah.
Harris mengklaim, Jika Israel melanjutkan serangannya terhadap Rafah meskipun ada tentangan dari Amerika Serikat, Washington dapat mengambil pendekatan apa pun dalam menanggapi tindakan ini dan tidak akan menetapkan garis merah apa pun dalam hal ini. Ancaman tidak serius dari pemerintahan Biden ini sebenarnya telah ditanggapi dengan ketidakpedulian rezim Zionis dan kabinet perang rezim ini, dan otoritas Zionis, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, masih bersikeras akan perlunya upaya serangan berskala besar dan habis-habisan terhadap Rafah di selatan Gaza dengan dalih menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang akan berujung pada bencana kemanusiaan yang besar. Hal yang penting adalah bahwa pendekatan berpihak pemerintahan Biden terhadap rezim Zionis telah mendapat reaksi luas di Amerika Serikat. Dalam hal ini, sejumlah pegawai pemerintah Amerika berencana mengundurkan diri akibat perang Gaza dan sebagai bentuk protes atas dukungan pemerintahan Biden terhadap rezim Zionis. Sebelumnya, seratus pegawai Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah memo menuduh presiden negara tersebut menyebarkan informasi menyesatkan mengenai perang Gaza dan menyatakan bahwa rezim Zionis melakukan kejahatan perang di Gaza.
Selain itu, lebih dari 130 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri AS meminta pemerintah negara ini untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Lebih dari 700 pegawai di lebih dari 30 lembaga dan kementerian Amerika juga menulis surat kepada Presiden Joe Biden pada bulan November, dan memintanya untuk mendukung gencatan senjata di Gaza. Semua itu menunjukkan bahwa selain opini publik di Amerika Serikat yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Biden terhadap perang Gaza, kritik dan protes tersebut juga menjalar ke pemerintah Amerika.(sl)
342/