Pesan-pesan dalam film tersebut, bagi sebagian pihak membawa manfaat, namun dari sudut pandang peradaban, telah merusak pilar-pilar kukuh masyarakat India, sendiri. Pertikaian antar-kaum, dan berbagai agama berbeda di india, seperti Hindu, dalam jangka panjang dapat melemahkan identitas nasional negara ini, padahal India, baru saja muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Pelemahan politik India, yang berujung dengan pelemahan ekonomi negara ini adalah peristiwa yang diharapkan sejumlah negara yang ingin memerintah rakyat India, terutama negara-negara yang dahulu mendapatkan keuntungan besar dari menjajah negara ini. Barat, sejak pertengahan kedua Abad-20 selalu mengklaim diri sebagai tempat lahirnya kebebasan dan demokrasi, dan punya kapasitas menampung beragam agama serta kebudayaan, lalu berusaha mengenalkan hal ini sebagai karakternya kepada masyarakat dunia. Adalah hal yang lumrah ketika menyadari keberadaan rival di hadapannya terutama yang datang dari Benua Asia, dan memiliki kebudayaan timur, maka Barat, akan sangat cemas. India, dan Partai BJP, Bharatiya Janata, jika menyadari masalah ini tentu tidak akan membiarkan para aktor dan aktris mencurigakan, ekstrem dan pelayan penjajah, merusak narasi sosial yang selama ini menjadi sandaran citra positif India. Para aktor dan aktris tersebut berusaha mencitrakan India, di benak masyarakat internasional sebagai negara yang gemar memerangi agama, dan keyakinan-keyakinan berbeda. Film The Kerala Story, adalah sebuah cerita khayalan tentang seorang perempuan Hindu, yang masuk Islam, dan menjadi ekstremis. Film ini jelas merusak citra umat Islam, India, dan dengan kata kunci ISIS, berusaha menggambarkan Islam, sebagai agama yang sarat kekerasan, dan anti-kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, 14 persen populasi penduduk India, yang berjumlah 1,4 miliar orang, duduk menyaksikan film ini, dan The Kerala Story, menjadi film dengan penjualan terbanyak kedua di negara itu. Menurut Nilanjan Mukhopadhyay, jurnalis India, sinema bagi orang India, memiliki daya tarik khusus, maka dari itu ia menjadi sebuah media yang punya kekuatan besar merangkul masyarakat umum. Rilis film The Kerala Story, pada bulan Mei 2023, bertepatan dengan pemilu di Negara Bagian Karnataka, yang diikuti Partai BJP, pimpinan PM Narendra Modi. Pemilu tersebut akhirnya berujung dengan bentrokan dan kekerasan.Dalam sebuah kampanye, Modi, menyatakan dukungan atas film The Kerala Story, dan menuduh partai-partai politik India, yang menentang film ini pro-terorisme. Banyak anggota Partai BJP, yang menggelar acara nonton gratis film The Kerala Story. Selain itu, pemerintahan dua Negara Bagian India, yang dikuasai BJP, memangkas biaya pajak atas tiket menonton film ini, dengan maksud untuk mendorong semakin banyak warga India, untuk menyaksikannya. Di antara film-film lain yang membawa misi serupa dengan The Kerala Story, adalah film terkait peristiwa di Kashmir, yang mengulas detail konflik mengerikan di Kashmir yang dikontrol India, selama tahun 1989-1990. Film Accident or Conspiracy: Godhra, yang dirilis pada tahun 2024, berlatar belakang peristiwa kerusuhan di Gujarat tahun 2002, yang menewaskan 89 peziarah Hindu, dan memicu kerusuhan etnis mematikan di Gujarat.Meningkatnya interaksi Israel, dengan beberapa pejabat tinggi BJP, dan permainan Amerika Serikat serta Prancis, di India, semakin menguatkan dugaan bahwa seorang aktor non-India, dan non-Muslim, sedang berusaha menciptakan perpecahan di tengah masyarakat Hindu dan Muslim India. Masalah ini selain merusak citra India, sebagai negara yang di dalamnya beragam agama dan keyakinan hidup damai, juga membuatnya mundur dari rivalitas dengan Barat, dan menurunkan kekuatan Muslim, dalam menghadapi Israel, dengan biaya rendah. Hal ini harus menjadi peringatan bahwa konflik etnis dan agama yang merupakan strategi negara-negara imperialis untuk melemahkan negara dunia lain, saat ini sedang dimainkan oleh Partai BJP di India. Artinya India, sedang termakan tipuan besar-besaran yang pada akhirnya akan memberikan pukulan telak terhadap politik dan keamanan negara ini, dan tentunya pada partai berkuasa.
342/