Dikutip CNN, Sabtu (16/3/2024) Juru bicara Dewan Militer Niger, mengumumkan bahwa Niger, sudah mengakhiri perjanjian yang mengizinkan personel militer AS, dan staf sipil Depertemen Pertahanan negara ini beroperasi di Niger. "Pemerintah Niger, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya, memutuskan untuk segera membatalkan perjanjian terkait status personel militer, dan sipil Dephan AS, di wilayah Republik Niger," katanya. Kolonel Mayor Amadou Abdramane mengatakan, perjanjian yang ditandatangani Niger dan AS, pada tahun 2012 telah melanggar aturan konstitusi dan demokrasi. Ia menegaskan, "Perjanjian dengan AS, bukan hanya sangat tidak adil, melainkan juga tidak memenuhi aspirasi, dan kepentingan rakyat Niger, secara substansi." (HS)
342/